Dewan Perdamaian untuk Gaza Resmi Dideklarasikan: Indonesia Jadi Anggota Pendiri
Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan tujuan mengakhiri konflik di Gaza, Palestina, secara resmi telah dideklarasikan. Penandatanganan piagam deklarasi pendirian Dewan Perdamaian ini dilaksanakan di Davos, Swiss, pada hari Kamis, 22 Januari 2026.
Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi anggota pendiri (founding members) Dewan Perdamaian ini. Keanggotaan ini ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat menghadiri acara pembentukan Dewan Perdamaian tersebut.
Prabowo Subianto menyampaikan bahwa bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian ini merupakan momen bersejarah untuk memerdekakan Palestina dan menyelesaikan konflik di Gaza. “Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujarnya setelah penandatanganan piagam.
Pembentukan badan ini adalah bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025). Resolusi tersebut juga mengatur pembentukan pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Apa Itu Dewan Perdamaian?
Dewan Perdamaian awalnya diusulkan sebagai bagian dari fase kedua rencana gencatan senjata Gaza yang ditengahi oleh Amerika Serikat pada September 2025. Dewan Keamanan PBB kemudian mendukung rencana tersebut pada November 2025, dengan mandat bagi dewan untuk mengawasi demiliterisasi dan pembangunan kembali Gaza.
Dewan Perdamaian digambarkan sebagai organisasi internasional yang mempromosikan stabilitas dan perdamaian di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik. Donald Trump akan menjabat sebagai ketua dewan tanpa batas waktu, bahkan mungkin memegang jabatan tersebut hingga melampaui masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS.
Dewan Perdamaian akan dipimpin oleh “Dewan Eksekutif pendiri” yang mencakup sejumlah tokoh penting, termasuk menantu Trump, Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Sejumlah negara telah menerima undangan Trump untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian, termasuk:
- Uni Emirat Arab
- Arab Saudi
- Mesir
- Qatar
- Bahrain
- Pakistan
- Turki
- Hungaria
- Maroko
- Kosovo
- Albania
- Bulgaria
- Argentina
- Paraguay
- Kazakhstan
- Mongolia
- Uzbekistan
- Vietnam
- Israel
Israel pada awalnya menolak bergabung karena keterlibatan Turki dan Qatar dalam dewan tersebut, namun kemudian memutuskan untuk turut serta. Namun, perlu dicatat bahwa Otoritas Palestina tidak dilibatkan dalam kelembagaan ini.
Negara-Negara yang Menolak Bergabung
Setidaknya lima negara, yaitu:
- Perancis
- Denmark
- Norwegia
- Swedia
- Slovenia
telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian. Jerman dan Spanyol juga menyatakan keengganan untuk bergabung. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, bahkan mempermasalahkan tidak dilibatkannya Otoritas Palestina dalam kelembagaan tersebut. “Masa depan Gaza harus ditentukan oleh rakyat Palestina,” tegas Sanchez.
Beberapa negara lain, termasuk India, Jepang, dan Thailand, telah diundang tetapi belum mengambil keputusan. Sebagian besar negara Eropa, termasuk sekutu AS seperti Inggris dan Italia, belum menyatakan apakah mereka akan bergabung dengan dewan tersebut. China dan Rusia juga belum mengonfirmasi partisipasi mereka.
Kekhawatiran Akan Mengerdilkan Peran PBB
Sejumlah pihak khawatir bahwa Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump akan mengecilkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah menjadi landasan diplomasi global selama puluhan tahun. Masood Khan, mantan duta besar Pakistan untuk AS dan PBB, menolak anggapan bahwa kegagalan PBB untuk bertindak tegas di Gaza mencerminkan keruntuhan institusional. “PBB dicegah untuk bertindak. PBB bukannya tidak memilih untuk tidak bertindak,” kata Khan, merujuk pada veto berulang AS terhadap Israel yang melumpuhkan Dewan Keamanan.
Andreas Krieg, seorang profesor studi keamanan di King’s College London, juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Dewan Perdamaian akan mengikis peran PBB. “Anda tidak perlu menghapus PBB untuk mengikisnya. Anda dapat menguras perhatian, menguras uang, dan menciptakan kebiasaan di mana keputusan-keputusan besar beralih ke badan-badan ad hoc yang dipimpin oleh kekuatan-kekuatan besar,” ujarnya.
Menurut Krieg, PBB masih memiliki sesuatu yang tidak mudah ditiru oleh dewan – keanggotaan yang hampir universal, kedudukan hukum, dan mekanisme badan-badan yang dapat beroperasi dalam skala besar. “Risikonya adalah dewan mengubah PBB menjadi penyedia layanan yang menerima instruksi daripada menetapkan ketentuan,” kata Krieg.
Ia berpendapat bahwa jika negara lain ingin PBB tetap bertahan sebagai panggung utama, mereka akan menolak bergabung dengan dewan, dan mendanai saluran PBB. Selain itu, negara-negara tersebut juga harus memperlakukan dewan sebagai alat sementara yang terkait dengan Gaza daripada model untuk manajemen konflik global.
Rencana “Gaza Baru”
Selama acara deklarasi Dewan Perdamaian, rencana pembangunan kembali wilayah Gaza yang disebut sebagai “Gaza Baru” turut dipresentasikan. Tayangan slide menunjukkan puluhan gedung pencakar langit yang membentang di sepanjang pantai Mediterania dan perumahan di daerah Rafah.
Slide tersebut juga menampilkan peta yang menguraikan pengembangan bertahap kawasan perumahan, pertanian, dan industri baru untuk 2,1 juta penduduk. Trump mengatakan bahwa rencana pembangunan “Gaza Baru” akan sukses dan menjadi keberhasilan monumental yang patut dinantikan. “Saya adalah orang yang ahli di bidang properti dan semuanya tentang lokasi. Lihatlah lokasi di tepi laut ini. Lahan yang indah ini. Bayangkan manfaatnya untuk banyak orang,” kata Trump.
Rencana “Gaza Baru” ini mengingatkan kembali pada pernyataan kontroversial Trump pada Februari 2025, ketika ia mengusulkan relokasi permanen warga Palestina di Gaza. Relokasi tersebut dilaksanakan sembari AS mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi kawasan resor tepi pantai mewah, atau dalam bahasanya: “Riviera Timur Tengah”.
Menantu Trump, Jared Kushner, menyatakan bahwa demiliterisasi Gaza sedang dimulai, dan pemerintahan Palestina baru akan dibentuk di Gaza. Pemerintahan baru, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), akan bekerja sama dengan Hamas dalam hal demiliterisasi, serta kesepakatan gencatan senjata.
Hamas sebelumnya menolak untuk menyerahkan senjatanya tanpa pembentukan negara Palestina merdeka dan berdaulat. Namun, Trump telah mengultimatum kelompok tersebut untuk menyerahkan senjata, apabila tidak ingin nasib mereka berakhir.
