Dapur Makan Bergizi Gratis di Sukabumi Terhenti, Ribuan Siswa Kehilangan Asupan Nutrisi Harian
Sukabumi, Jawa Barat – Kehidupan ribuan siswa di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kini diliputi ketidakpastian setelah operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Buniwangi terhenti sejak akhir Januari 2026. Berhentinya aktivitas dapur yang vital ini berdampak langsung pada 2.998 siswa yang sebelumnya rutin menerima paket makanan bergizi setiap harinya. Lebih memprihatinkan lagi, 47 pekerja yang menggantungkan hidup pada operasional dapur ini kini kehilangan mata pencaharian mereka.
Penghentian distribusi makanan ini terjadi secara mendadak, tanpa adanya pemberitahuan resmi baik kepada pihak sekolah maupun kepada orang tua siswa. Kompor-kompor yang biasanya berdengung meriah kini tak lagi menyala, menandakan terhentinya seluruh proses produksi makanan yang menjadi penopang gizi para siswa.
Dampak Langsung pada Siswa dan Keluarga
Bagi para orang tua, terhentinya program MBG ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Indah (37), salah seorang orang tua siswa, mengungkapkan rasa keberatannya atas situasi ini. “Tahun kemarin masih lancar-lancar saja. Tapi di Februari ini anak saya tidak pernah menerima lagi paket MBG. Sekarang tidak ada pemberitahuan, tahu-tahu berhenti. Kami keberatan karena itu membantu sekali,” tuturnya dengan nada prihatin.
Indah menambahkan bahwa pada pekan pertama Januari 2026, MBG sempat terdistribusi, namun kemudian terhenti dan tidak dapat berjalan kembali selama dua hari. “Setelah itu tidak pernah lagi ada MBG dari saat itu sampai sekarang. Katanya sih dapurnya berhenti dulu. Tidak tahu alasannya apa,” jelasnya.
Senada dengan Indah, orang tua siswa lainnya, Yuni (45), menduga bahwa terhentinya operasional dapur ini merupakan imbas dari adanya sengketa antara dua dapur yang sebelumnya sama-sama menyuplai kebutuhan makanan bagi penerima manfaat yang sama.
Akar Masalah: Sengketa Administrasi dan Akses Dana
Di balik terhentinya dapur yang menopang gizi ribuan anak ini, terkuak persoalan administrasi dan akses dana operasional yang rumit. Tini Suhartini (44), pemilik fasilitas dapur MBG di SPPG Buniwangi, membeberkan bahwa masalah mulai muncul ketika aksesnya sebagai “maker” pada virtual account operasional dapur tidak lagi dapat digunakan sejak awal Januari 2026.
Dalam sistem MBG, peran “maker” sangat krusial. Posisi ini bertanggung jawab untuk menginisiasi setiap transaksi pencairan dana operasional, baik untuk keperluan pembelian bahan baku makanan maupun untuk menunjang kelancaran operasional dapur secara keseluruhan. Tanpa akses ini, seluruh proses pendanaan menjadi terhenti.
“Awal Januari itu saya sudah tidak bisa maker. Beberapa hari kemudian ada email dari bank, nama virtual account berubah,” ujar Tini. Ia mengaku bahwa perubahan tersebut terjadi tanpa konfirmasi langsung kepadanya. Tini juga mempertanyakan informasi yang sempat beredar mengenai kemungkinan akunnya diretas. “Kalau benar diretas, bank pasti konfirmasi. Ini langsung berubah tanpa ada konfirmasi,” tegasnya.
Beban Biaya Tambahan dan Protes Pemilik Fasilitas
Konflik yang berujung pada terhentinya operasional dapur ini, menurut Tini, mulai memanas sejak Desember 2025. Pemicunya adalah keputusannya untuk menghentikan setoran dana kepada yayasan pengelola SPPG. Awalnya, Tini menyetorkan dana sebesar Rp2.000 per porsi, yang kemudian ia kurangi menjadi Rp1.800 per porsi.
Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai 2.998 siswa, potongan sebesar Rp1.800 per porsi ini berarti pengeluaran jutaan rupiah setiap harinya. Dalam kurun waktu satu bulan, nilai tersebut menjadi sangat signifikan terhadap total biaya operasional dapur.
“Awalnya saya setor penuh. Tapi lama-lama beban dapur bertambah. Ada biaya sertifikasi, administrasi, dan lain-lain yang harus melalui yayasan. Dari 16 juta jadi 19 juta,” keluh Tini. Ia merinci bahwa sejumlah pembayaran, termasuk biaya sertifikasi koki BNSP dan berbagai kebutuhan administratif lainnya, harus melalui perantara yayasan. Bahkan, ia menemukan adanya kuitansi yang menurutnya tidak mencantumkan nama institusi resmi. “Semua dibebankan ke pemilik fasilitas. Saya merasa keberatan,” tegasnya.
Perubahan Struktur dan Ketidakjelasan
Tak lama setelah masalah setoran dana ini mencuat, Tini juga mendapati adanya perubahan struktur. Kepala SPPG yang sebelumnya bertugas di dapurnya tiba-tiba berpindah tugas ke dapur lain yang kini mengambil alih tugas distribusi makanan bagi sekolah-sekolah yang sebelumnya menjadi penerima manfaat dari dapur MBG Buniwangi. “Saya tanya SK perpindahan mana? Tidak ada penjelasan,” ujarnya, menunjukkan adanya ketidaktransparanan dalam proses tersebut.
Sejak dapur MBG Buniwangi berhenti beroperasi pada pekan pertama Januari 2026, sekitar 47 pekerja terdampak langsung. Selain itu, sejumlah pemasok bahan pangan pun dilaporkan belum menerima pembayaran atas pasokan yang telah mereka berikan. Dua pekan sebelum penghentian total, Tini mengaku bahwa ia sudah mulai mengalami kesulitan dalam mencairkan dana operasional yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan dapur.
Situasi ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola program makan bergizi gratis yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah. Harapannya, sengketa administrasi ini dapat segera terselesaikan agar ribuan siswa kembali mendapatkan hak mereka atas asupan nutrisi yang layak.
