Trans Wibawa Mukti Segera Berlakukan Tarif Usai Setahun Subsidi Penuh
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat – Layanan transportasi publik BisKita Trans Wibawa Mukti yang telah beroperasi lebih dari satu tahun dengan skema subsidi penuh dari pemerintah, kini bersiap untuk memberlakukan tarif. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi telah mengajukan Surat Keputusan (SK) penetapan tarif kepada Bupati Bekasi sebagai langkah awal penerapan kebijakan baru ini.
Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan, dan PJU Dishub Kabupaten Bekasi, Deni Hendra Kurniawan, menyatakan bahwa proses pengajuan SK penetapan tarif telah dilakukan. “Sebagai langkah awal, SK penetapan tarifnya sudah kami ajukan kepada Pak Bupati,” ujar Deni.
Sejak pertama kali diluncurkan pada 1 Desember 2024, BisKita Trans Wibawa Mukti memang belum membebankan biaya kepada penumpangnya. Seluruh biaya operasional armada bus ini sepenuhnya ditanggung oleh anggaran pemerintah daerah. Kebijakan tarif nol rupiah ini bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Kini, setelah periode subsidi penuh berjalan, Dishub Kabupaten Bekasi sedang dalam tahap perumusan besaran tarif yang akan diberlakukan. Selain itu, mereka juga sedang menentukan jenis bank yang akan diajak bekerja sama untuk sistem pembayaran non-tunai. Hal ini sejalan dengan tren pembayaran digital yang semakin marak digunakan oleh masyarakat.
Proses penetapan tarif ini tidak dilakukan secara mandiri oleh Dishub Kabupaten Bekasi. Mereka terus melakukan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk memastikan semua aspek teknis dan regulasi terpenuhi. “Kami terus berkoordinasi dengan kementerian untuk berkonsultasi terkait teknis pemberlakuan tarif,” jelas Deni.
Meskipun demikian, Deni belum dapat memberikan perkiraan nominal tarif yang akan dibebankan kepada masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa tarif yang akan ditetapkan tidak akan memberatkan penumpang. “Nilainya masih belum bisa kita tentukan karena masih dibahas bersama. Yang pasti tidak akan memberatkan masyarakat dan tarifnya bersifat flat, artinya jarak jauh maupun dekat tarifnya sama,” tambahnya.
Konsep tarif flat ini diharapkan dapat menyederhanakan sistem pembayaran dan memberikan kepastian biaya bagi pengguna, terlepas dari sejauh mana mereka melakukan perjalanan.
Target Penerapan dan Pengembangan Layanan
Dishub Kabupaten Bekasi menargetkan agar penetapan tarif BisKita Trans Wibawa Mukti dapat mulai berlaku efektif pada pertengahan tahun ini. Namun, target ini masih sangat bergantung pada arahan dari kepala daerah dan kesiapan teknis di lapangan. Persiapan meliputi berbagai aspek, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat hingga penyesuaian sistem operasional.
Saat ini, BisKita Trans Wibawa Mukti baru melayani satu koridor utama, yaitu rute dari Stasiun LRT Jatimulya menuju Cikarang dan sebaliknya. Di sepanjang koridor ini, tersedia 30 titik pemberhentian yang melayani penumpang di kedua arah.
Deni menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan penambahan koridor layanan kepada pemerintah daerah. Namun, hingga saat ini, penambahan koridor tersebut belum terealisasi. Pengembangan layanan ini menjadi prioritas Dishub untuk meningkatkan jangkauan dan konektivitas transportasi publik di Kabupaten Bekasi.
Harapan besar disematkan pada pengembangan layanan BisKita Trans Wibawa Mukti ke depan. Dishub berharap transportasi publik ini dapat terus berkembang, tidak hanya dalam hal penambahan koridor, tetapi juga peningkatan kualitas layanan secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Bekasi dan secara signifikan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Dengan adanya opsi transportasi publik yang memadai, diharapkan angka kemacetan dan polusi udara dapat ditekan, serta mobilitas masyarakat menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan.
Penerapan tarif ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju kemandirian finansial layanan transportasi publik ini di masa depan, sekaligus tetap menjaga aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
