Respons Istana Terhadap Kritik Kunjungan Luar Negeri Presiden
Presiden Prabowo Subianto belakangan ini menjadi sorotan publik, terutama terkait frekuensi kunjungannya ke luar negeri yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai pemborosan anggaran. Kritikan ini salah satunya datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi mendalam mengenai berbagai aspek yang menjadi pokok permasalahan.
Klarifikasi Anggaran Perjalanan Luar Negeri
Salah satu poin utama yang disorot adalah anggaran untuk kunjungan luar negeri. Teddy menjelaskan bahwa segala biaya perjalanan luar negeri yang melebihi batas anggaran negara akan ditanggung sepenuhnya secara pribadi oleh Presiden Prabowo. Pernyataan ini disampaikan Teddy melalui unggahan di akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Senin (1/6/2026).
“Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” tegas Teddy. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pihak kepresidenan untuk memastikan bahwa anggaran negara tidak terbebani secara berlebihan oleh kunjungan luar negeri.
Pengurangan Drastis Jumlah Rombongan
Selain isu anggaran, jumlah rombongan yang menyertai Presiden Prabowo dalam kunjungan luar negeri juga menjadi perdebatan. Teddy mengemukakan bahwa jumlah rombongan Presiden Prabowo telah berkurang drastis jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
“Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar besaran. Lebih dari separuh dari periode sebelumnya,” ungkap Teddy. Ia membandingkan, pada era Dino Patti Djalal menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, rombongan yang menyertai Presiden bisa mencapai 120 orang. Namun, di era Presiden Prabowo, jumlah tersebut berkisar antara 50 hingga 60 orang saja.
“Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” paparnya. Teddy menambahkan bahwa fakta ini sudah diketahui oleh banyak pihak, termasuk para wartawan.
Dinamika Jadwal Kunjungan di Dunia yang Dinamis
Terkait dengan jadwal kunjungan Presiden Prabowo yang dinilai terlalu padat oleh Dino Patti Djalal, Teddy menjelaskan bahwa perkembangan dunia saat ini sangat dinamis. Selain jadwal tahunan yang sudah ditetapkan, terdapat pula jadwal pertemuan antar pemimpin negara yang bersifat mendesak, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.
“Kemudian yang ketiga, jadwal harus satu tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis. Hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,” jelas Teddy.
Kunjungan di Tengah Krisis Global
Frekuensi kunjungan Presiden ke luar negeri yang dinilai tinggi oleh Dino Patti Djalal juga dikaitkan oleh Teddy dengan kondisi dunia yang sedang dilanda krisis. Ia menyebutkan adanya konflik di berbagai wilayah seperti Ukraina, Venezuela, Iran, dan kawasan Timur Tengah yang melibatkan negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan lainnya.
Kunjungan Presiden ini, menurut Teddy, bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan para pemimpin dunia. “Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik,” tuturnya.
Dengan memiliki hubungan baik, diharapkan akan lebih mudah bagi Indonesia untuk meminta bantuan dari negara lain apabila suatu saat terjadi kondisi mendesak. “Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar pemimpin baik secara langsung, diliput media ataupun tertutup. Nah itulah diplomasi,” ujar Teddy. Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukanlah sekadar seremoni, melainkan upaya strategis yang telah menunjukkan hasil dalam satu setengah tahun terakhir.
Perspektif dan Saran Dino Patti Djalal
Sebelumnya, Dino Patti Djalal, yang juga merupakan Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), telah menyampaikan lima saran kepada Presiden Prabowo terkait frekuensi kunjungannya ke luar negeri. Dino mengamati bahwa Presiden Prabowo menghabiskan sekitar satu dari enam hari masa jabatannya di luar negeri, yang menurutnya tidak lazim dan di luar batas kewajaran.
Dino memprediksi bahwa jika pola kunjungan ini terus berlanjut, akan memakan biaya yang sangat besar, mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk satu kali perjalanan, meliputi biaya rombongan, pesawat, akomodasi, konsumsi, protokoler, pengamanan, hingga uang harian delegasi.
Meskipun telah dianugerahi Bintang Mahaputera oleh Presiden Prabowo, Dino merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangannya. Ia mengimbau Presiden untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak mengabaikan aspirasi publik.
Lima saran yang diajukan Dino Patti Djalal antara lain:
-
Memanfaatkan Teknologi Komunikasi:
Dino menyarankan agar Presiden lebih mengandalkan panggilan video atau telepon untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia. Ia berpendapat bahwa pertemuan bilateral yang biasanya hanya berlangsung satu hingga dua jam, selebihnya diisi basa-basi dan seremoni, bisa digantikan dengan panggilan video yang bernilai nol rupiah namun substansinya serupa. Hal ini juga dapat mengatasi persepsi publik tentang pemborosan. Ia mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang lebih sering menggunakan telepon dan bahkan terbang kelas ekonomi saat kunjungan luar negeri. -
Strategi “1 + 8” dalam Forum Internasional:
Untuk menghemat biaya dan waktu, Dino menganjurkan agar Presiden memanfaatkan kehadiran dalam forum internasional untuk bertemu dengan kepala negara lain yang juga hadir. Ia mencontohkan, dalam sebuah forum internasional seperti PBB atau KTT ASEAN, Presiden dapat bertemu dengan delapan kepala negara lain di samping menyampaikan pidato. Angka delapan ini dipilih karena dianggap sebagai angka favorit Presiden. -
Perencanaan dan Transparansi Kunjungan:
Dino menekankan pentingnya kunjungan internasional yang profesional dan terencana dengan baik. Ia mengamati adanya kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa tujuan yang jelas. Rencana kunjungan internasional sebaiknya dipetakan setahun sebelumnya dan diumumkan kepada publik satu bulan atau minimal seminggu sebelum keberangkatan, beserta negara yang akan dikunjungi. Hal ini demi penerapan asas akuntabilitas dan transparansi, karena publik seringkali tidak mengetahui keberadaan Presiden di luar negeri. -
Menerima Tamu Negara di Dalam Negeri:
Dino menyarankan agar Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia mencontohkan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang lebih sering menjamu tamu negara di Beijing. -
Delegasi Misi Diplomatik ke Menteri Luar Negeri:
Dino mengusulkan agar sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri. Hal ini dinilai akan menghemat biaya perjalanan karena Menteri Luar Negeri biasanya hanya didampingi oleh staf yang lebih sedikit dibandingkan rombongan Presiden. Namun, ia menekankan bahwa Menteri Luar Negeri harus fokus pada urusan politik luar negeri dan tidak hanya menjadi bagian dari rombongan pengiring Presiden, seperti yang dicontohkan oleh para Menteri Luar Negeri sebelumnya.
Dino menegaskan bahwa saran-saran ini disampaikan sebagai suara murni dari nurani rakyat Indonesia yang mengharapkan pemimpinnya menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian.
