Perang Timur Tengah dan Kebijakan “All or None” yang Mengguncang Dunia
Perang Timur Tengah kembali memanas setelah perundingan damai paling intensif dalam 47 tahun antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa hasil. Situasi ini memicu langkah militer drastis dari Presiden Donald Trump, yang secara resmi memberlakukan blokade total di Selat Hormuz mulai Senin (13/4) pukul 10.00 EDT.
Kebijakan “All or None” yang dicanangkan oleh Trump bertujuan untuk menghentikan total ekspor minyak Iran. Dalam wawancara di program “Sunday Morning Futures” Fox News, ia menegaskan bahwa Washington tidak akan menoleransi perdagangan minyak selektif yang dilakukan Iran. “Kita tidak akan membiarkan Iran menghasilkan uang dari penjualan minyak kepada pihak yang mereka sukai saja. Ini akan menjadi all or none (semua atau tidak sama sekali),” tegas Trump.
Instruksi Penghancuran Ranjau dan Ancaman Serangan Balik
Selain itu, Trump juga menginstruksikan militer AS untuk menyisir dan menghancurkan ranjau-ranjau laut yang dipasang oleh pihak Iran di perairan strategis tersebut. Ia memberikan peringatan tanpa kompromi bagi siapa pun yang berani mengganggu aset Amerika Serikat.
“Siapa pun dari pihak Iran yang berani menyerang kapal AS atau kapal sipil akan dihancurkan seketika,” tulisnya melalui platform Truth Social.
Tekanan Ekonomi Terhadap China dan Koalisi Eropa
Gagalnya dialog di Pakistan yang melibatkan Wakil Presiden JD Vance memicu reaksi berantai di kancah internasional. Di tengah konflik Israel-Hizbullah yang terus membara di Lebanon Selatan, Inggris dilaporkan mulai menggalang koalisi bersama Prancis untuk menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz guna menghindari kelangkaan energi global.
Tak hanya militer, Donald Trump juga meluncurkan perang ekonomi dengan mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 50 persen terhadap seluruh produk China. Langkah ini akan diambil jika intelijen AS membuktikan bahwa Beijing memasok persenjataan ke Iran di tengah masa blokade ini.
Reaksi Keras Iran
Pihak Teheran sendiri menyayangkan kegagalan perundingan yang sebenarnya sudah hampir mencapai titik temu melalui Memorandum of Understanding (MoU) Islamabad. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan kegagalan dipicu oleh sikap “maksimalisme” dan perubahan target permintaan secara mendadak dari pihak AS.
Lewat platform X, ia menekankan bahwa niat baik seharusnya dibalas dengan niat baik, bukan permusuhan. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut ambisi hegemoni AS sebagai penghalang utama perdamaian saat berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Di sisi lain, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) memperingatkan bahwa setiap kapal militer yang mendekati Selat Hormuz akan ditangani secara keras, meski mereka mengeklaim selat tetap terbuka bagi kapal sipil yang patuh aturan.
Dampak Ekonomi Global
Pernyataan terbaru Donald Trump tersebut langsung menimbulkan efek reaksi seketika terhadap pasar finansial global. Ancaman blokade yang diumumkan Trump ini langsung melecut lonjakan harga komoditas energi secara tajam. Harga minyak Brent terpantau naik 8 persen menjadi 102 dolar AS per barel atau sekitar Rp1.743.180. Kenaikan serupa terjadi pada minyak mentah AS yang menyentuh angka 104 dolar AS per barel atau sekitar Rp1.777.360.
Di tingkat konsumen, harga bensin di AS diprediksi akan terus meroket melampaui rata-rata saat ini yang berada di angka 4,12 dolar AS per galon atau sekitar Rp70.410.
Pakar Iran Nilai Strategi Militer AS Tak Efektif di Selat Hormuz
Ketegangan di kawasan Teluk kembali memanas seiring meningkatnya ancaman blokade di Selat Hormuz. Akademisi Iran menegaskan bahwa pendekatan militer Amerika Serikat tidak akan efektif menghadapi dinamika geopolitik di kawasan tersebut.
Zohreh Kharazmi, profesor asosiasi di University of Tehran, menyatakan bahwa Iran siap melawan setiap upaya blokade laut yang dilakukan oleh Amerika Serikat. “Strategi ala Hollywood tidak akan berhasil di medan nyata seperti ini,” ujarnya seperti dikutip Aljazeera, Senin (13/4/2026).
Ia menekankan kompleksitas konflik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan demonstrasi kekuatan militer. Bayang-bayang Sejarah 1953
Kharazmi mengingatkan bahwa ketegangan semacam ini bukan hal baru bagi Iran. Ia merujuk pada peristiwa tahun 1953, ketika Mohammed Mossadegh, perdana menteri Iran yang terpilih secara demokratis, menggagas nasionalisasi minyak. Langkah tersebut memicu respons keras dari Barat dan berujung pada kudeta yang didukung CIA dan MI6.
“Upaya mendikte negara lain melalui kekuatan adalah pola lama yang sangat dikenal oleh rakyat Iran,” katanya. Lebih dari sekadar jalur pelayaran strategis, Selat Hormuz memiliki makna simbolis bagi Iran. Kharazmi membandingkannya dengan nasionalisasi Terusan Suez oleh Mesir pada 1956, yang menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi asing.
Menurutnya, kontrol Iran atas Hormuz mencerminkan keputusan berdaulat atas wilayahnya sendiri dan menjadi sumber kebanggaan nasional. Kharazmi juga menyoroti bahwa Iran memiliki pengalaman menghadapi militer Amerika Serikat di berbagai medan. “Jika di udara dan darat kami pernah menghadapi, maka laut bukan pengecualian,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut bahwa menargetkan kapal perang bisa lebih realistis dibanding menghadapi teknologi canggih seperti F-35 Lightning II. Situasi ini berpotensi meluas jika negara lain ikut terlibat. Kharazmi menyinggung kemungkinan China mengawal kapal-kapalnya sendiri di jalur tersebut. Jika itu terjadi, konflik berisiko berkembang menjadi konfrontasi langsung antara dua kekuatan besar dunia.
Selain itu, Iran juga disebut mengancam akan menutup Selat Bab el-Mandeb, jalur penting yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.
