Optimasi Pelayanan Pertanahan: Kunci Akselerasi Kinerja Kementerian ATR/BPN
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya menghadirkan pelayanan pertanahan yang tidak hanya cepat dan akurat, tetapi juga berorientasi penuh pada kebutuhan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas ini, menurut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, harus dimulai dari efisiensi operasional di tingkat loket Kantor Pertanahan (Kantah).
“Kita harus secara proaktif menghindari situasi di mana masyarakat harus menunggu terlalu lama akibat penumpukan antrean. Ini adalah tanggung jawab utama para manajer loket. Ketika penumpukan terjadi, mereka harus memiliki rencana mitigasi yang jelas dan siap diimplementasikan,” tegas Wamen Ossy saat melakukan peninjauan langsung terhadap program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Dalam kunjungannya, Wamen Ossy secara cermat memantau jalannya proses kerja jajarannya, memastikan bahwa pelayanan yang diberikan pada akhir pekan berjalan lancar dan efektif. Ia menekankan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik kini semakin tinggi. Mereka tidak hanya mengharapkan kecepatan dan ketepatan, tetapi juga ketelitian yang mendalam serta kepatuhan yang teguh terhadap regulasi yang berlaku.
Percepatan Penyelesaian Berkas: Tren Positif dan Tantangan Berkelanjutan
Lebih lanjut, Wamen Ossy menyoroti program percepatan penyelesaian berkas pertanahan yang telah digalakkan oleh Kementerian ATR/BPN sejak kuartal keempat tahun 2025. Program strategis ini mendapatkan perhatian penuh dari Menteri ATR/Kepala BPN, Bapak Nusron Wahid, yang secara rutin memantaunya melalui Rapat Pimpinan. Hasilnya, data menunjukkan bahwa penyelesaian berkas di berbagai provinsi di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif.
Meskipun demikian, Wamen Ossy mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak berpuas diri dan tetap menjaga momentum positif ini. “Sejak Oktober 2025, upaya kita terus menerus untuk mengejar target dan berhasil menekan angka penumpukan berkas. Namun, saat ini adalah momen krusial untuk mempertahankan ketelitian dan akurasi dalam setiap proses kerja. Kita semua memahami, apabila satu unit Kantor Pertanahan berkinerja buruk, dampaknya akan merusak citra seluruh institusi,” ujar Ossy dengan nada serius.
Ia menyadari bahwa lanskap pelayanan pertanahan masih memiliki ruang untuk terus diperbaiki. Berbagai celah kekurangan yang ada harus ditutup melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, mulai dari tingkat pusat hingga ke unit pelayanan di daerah.
Sinergi Lintas Tingkatan untuk Pelayanan Prima
“Sinergi antara pimpinan di tingkat pusat, Kepala Kantor Wilayah di setiap provinsi, hingga Kepala Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota adalah kunci utama keberhasilan. Kepala Kantor Pertanahan, sebagai garda terdepan pelayanan, memiliki peran vital untuk menghadirkan layanan yang tidak hanya profesional, tetapi juga penuh empati dan ketulusan dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat,” jelas Wamen Ossy lebih lanjut.
Dalam rangka memberikan apresiasi dan memantau langsung implementasi program, Wamen Ossy secara simbolis menyerahkan dua sertipikat tanah langsung kepada dua warga Kota Banjarbaru yang telah memanfaatkan layanan PELATARAN.
Turut hadir dan mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN di Banjarbaru adalah:
* Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan, Bapak Budi Kristiyana.
* Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Bapak Ahmad Suhaimi.
* Para Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN, yaitu Bapak Ajie Arifuddin dan Bapak Hendri Teja.
Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
