Xi Jinping Peringatkan Trump: Waspadai Pasokan Senjata Taiwan

Taiwan: Titik Nyala Geopolitik dalam Hubungan China-AS, Jepang Diperingatkan Keras

Isu Taiwan terus menjadi pusat perhatian dan sumber ketegangan utama dalam lanskap geopolitik global, khususnya dalam hubungan antara China dan Amerika Serikat. Presiden China, Xi Jinping, secara tegas menyatakan bahwa Taiwan adalah “isu terpenting” dalam interaksi kedua negara adidaya tersebut. Dalam percakapan telepon dengan Presiden AS Donald Trump, Xi Jinping memberikan peringatan keras agar Washington “berhati-hati” dalam setiap keputusan terkait pasokan senjata ke pulau yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.

Xi menegaskan komitmen China terhadap hubungan yang konstruktif dengan Amerika Serikat, sembari berharap kedua belah pihak dapat menemukan solusi damai untuk berbagai perbedaan yang ada. Pernyataan ini mencerminkan posisi tegas Beijing yang memandang Taiwan bukan hanya sebagai masalah internal, tetapi juga sebagai elemen krusial yang memengaruhi stabilitas regional dan global.

Di sisi lain, Donald Trump menggambarkan percakapan telepon tersebut sebagai “sangat baik” dan “panjang serta menyeluruh”. Melalui platform media sosialnya, Trump menyatakan bahwa hubungan dengan China, serta hubungan pribadinya dengan Presiden Xi, berada dalam kondisi “sangat baik”. Ia menekankan pemahaman bersama antara kedua pemimpin mengenai pentingnya menjaga stabilitas hubungan bilateral ini. Trump juga sempat menyinggung potensi peningkatan pembelian komoditas pertanian AS, seperti kedelai, serta energi dari Amerika Serikat oleh China, yang dapat menjadi indikator upaya meredakan ketegangan dagang.

Agenda Pembicaraan yang Luas

Di luar isu Taiwan dan perdagangan komoditas, perbincangan antara Xi Jinping dan Donald Trump juga menyentuh beberapa isu global krusial lainnya. Perang Rusia di Ukraina, situasi terkini di Iran, serta rencana kunjungan Trump ke China pada bulan April menjadi topik yang turut dibahas. Panggilan telepon ini terjadi di tengah gelombang kunjungan para pemimpin Barat ke China dalam beberapa bulan terakhir, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan diplomatik dan ekonomi dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Taiwan: Klaim Historis dan Ancaman Militer

Secara historis, China mengklaim Taiwan sebagai “wilayah China” yang harus dilindungi kedaulatannya dan integritas wilayahnya. Beijing tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan “penyatuan kembali” dengan Taiwan. Pernyataan Xi Jinping menekankan bahwa “Sama seperti Amerika Serikat yang memiliki kekhawatiran, China pun demikian,” mengindikasikan bahwa Beijing melihat tindakan AS terkait Taiwan sebagai ancaman terhadap kepentingannya.

Meskipun Amerika Serikat memiliki hubungan formal dengan Beijing, bukan dengan Taiwan, Washington tetap menjadi sekutu terkuat pulau tersebut dan pemasok senjata terbesar. Penjualan senjata senilai miliaran dolar oleh pemerintahan Trump ke Taiwan, termasuk sistem persenjataan canggih, telah memicu respons keras dari Beijing. China menganggap langkah tersebut sebagai eskalasi yang dapat “mempercepat dorongan menuju situasi berbahaya dan penuh kekerasan di Selat Taiwan.”

Posisi Taiwan dalam Pusaran Geopolitik

Presiden Taiwan, Lai Ching-te, menyatakan bahwa hubungan dengan Amerika Serikat tetap “kokoh” dan kerja sama yang sedang berjalan terus berlanjut. Di balik ketegangan yang ada, Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan harus kembali ke bawah kendali China. Namun, sebagian besar warga Taiwan menganggap diri mereka sebagai entitas yang terpisah, dengan mayoritas mendukung status quo, yaitu mempertahankan kemerdekaan de facto tanpa mendeklarasikan kemerdekaan formal atau bersatu dengan China.

Sejarah Singkat Taiwan: Dari Suku Austronesia hingga Demokrasi Modern

Akar sejarah Taiwan dapat ditelusuri kembali ke suku-suku Austronesia yang diyakini berasal dari wilayah selatan China modern. Catatan sejarah China pertama kali menyebutkan pulau ini pada tahun 239 Masehi, sebuah fakta yang sering digunakan Beijing untuk mendukung klaim teritorialnya. Setelah masa kolonial Belanda yang singkat, Taiwan berada di bawah kekuasaan Dinasti Qing sebelum diserahkan kepada Jepang pasca-Perang Sino-Jepang Pertama. Pasca-Perang Dunia Kedua, Jepang menyerahkan pulau itu kepada Republik China (ROC), yang kemudian menjadi basis pemerintahan Chiang Kai-shek setelah kekalahan Partai Komunis dalam perang saudara pada tahun 1949.

Chiang Kai-shek mendirikan rezim otoriter di Taiwan hingga tahun 1980-an. Pulau ini kemudian bertransformasi menjadi negara demokrasi dengan pemilihan presiden langsung pertama pada tahun 1996. Konstitusi, pemerintahan demokratis, dan angkatan bersenjata yang mandiri menjadikan Taiwan berfungsi sebagai entitas yang terpisah. Namun, sejak tahun 1971, PBB mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing, dan jumlah negara yang mengakui Taiwan terus menurun drastis akibat tekanan diplomatik dari China.

Upaya Rekonsiliasi dan Peningkatan Ketegangan

Hubungan lintas selat sempat membaik pada tahun 1980-an dengan pelonggaran aturan kunjungan dan investasi. Pada tahun 1991, ROC menyatakan perang dengan Republik Rakyat China telah berakhir. Beijing kemudian mengusulkan model “satu negara, dua sistem” untuk Taiwan, serupa dengan yang diterapkan di Hong Kong, namun tawaran tersebut ditolak oleh Taipei.

Ketegangan kembali meningkat sejak pemilihan presiden dari Partai Progresif Demokratik (DPP), seperti Chen Shui-bian pada tahun 2000 dan Tsai Ing-wen pada tahun 2016. Situasi ini memicu Beijing untuk memutus komunikasi resmi dan mengesahkan undang-undang anti-pemisahan pada tahun 2005. Meskipun demikian, baik Tsai maupun penerusnya, Lai Ching-te, tidak pernah secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan, melainkan menegaskan bahwa Taiwan sudah merdeka dalam bentuknya saat ini.

Jepang Diperingatkan Keras Terkait Urusan Taiwan

Pemerintah China, melalui Kementerian Luar Negeri, kembali melayangkan peringatan keras kepada Jepang agar menghentikan segala bentuk campur tangan dalam urusan Taiwan. Beijing menegaskan bahwa Jepang tidak memiliki dasar hukum maupun sejarah untuk mengintervensi wilayah yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Rakyat China.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan bahwa sikap Jepang saat ini kontradiktif. Di satu sisi, Jepang mengaku patuh pada hukum, namun di sisi lain terus memprovokasi stabilitas regional. “Baik dari perspektif sejarah maupun hukum, Jepang tidak berhak mencampuri urusan Taiwan. Jepang memikul tanggung jawab sejarah yang serius atas kejahatan tak terhitung selama masa kolonial 50 tahun di Taiwan,” tegas Guo Jiakun.

Respons Atas Pernyataan PM Sanae Takaichi

Peringatan ini merupakan respons langsung terhadap pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, dalam sebuah program TV nasional. Takaichi menyebut bahwa aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat bisa runtuh jika Tokyo gagal merespons krisis di Taiwan, terutama jika pasukan AS diserang. Meskipun Takaichi menekankan bahwa keterlibatan Jepang bersifat terbatas, sah secara hukum, dan fokus pada evakuasi warga serta pertahanan diri kolektif, Beijing menilai hal tersebut sebagai dalih untuk remiliterisasi.

“Pernyataan PM Takaichi mengungkap ambisi kelompok sayap kanan Jepang untuk memprovokasi permusuhan dan menantang tatanan internasional pasca-perang demi kepentingan persenjataan kembali (arm up),” tambah Guo. Beijing mengingatkan Jepang pada instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Kairo dan Proklamasi Potsdam, yang mewajibkan Jepang mengembalikan seluruh wilayah yang direbut dari China dan tetap “dilucuti senjatanya sepenuhnya”. Guo Jiakun juga menyoroti Konstitusi Pasifis Jepang yang membatasi hak negara tersebut untuk berperang, dan menganggap tindakan Jepang yang mengancam penggunaan kekuatan militer sebagai pelanggaran terhadap fondasi politik hubungan kedua negara.

Eskalasi Ketegangan dan Tindakan Balasan China

Hubungan China-Jepang terus memburuk pasca-pernyataan PM Takaichi pada 7 November 2025 yang menyebut konflik Taiwan sebagai ancaman bagi eksistensi Jepang. Sebagai bentuk balasan, China telah mengambil langkah-langkah drastis, termasuk:

• Penangguhan kembali impor produk laut asal Jepang.
• Pemutusan komunikasi pejabat tinggi antar-pemerintah.
• Travel warning bagi warga China untuk tidak bepergian maupun belajar di Jepang.
• Penghentian perilisan produk hiburan dan film asal Jepang di China.

Ketegangan ini bahkan telah merembet ke sektor militer. Pada 6 Desember lalu, dua jet tempur J-15 China dilaporkan melakukan tindakan provokatif dengan mengunci radar pada pesawat F-15 Jepang di wilayah tenggara Okinawa. Beijing menegaskan tidak akan ragu melakukan balasan lebih tegas jika Tokyo terbukti terlibat secara militer dalam urusan domestik China di Taiwan.