Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana untuk seluruh wilayah yang dilanda banjir dan longsor pada November lalu. Keputusan ini diambil untuk memberikan waktu yang lebih memadai dalam upaya penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana. Status tanggap darurat yang semula dijadwalkan berakhir pada 25 Desember 2025, kini diperpanjang hingga 8 Januari 2026.
Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana
Gubernur Aceh, yang akrab disapa Mualem, dalam sebuah rekaman video telekonferensi yang diunggah melalui akun media sosialnya, menyatakan penetapan perpanjangan status bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025 selama 14 hari ke depan. Periode perpanjangan ini terhitung mulai tanggal 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.
Keputusan perpanjangan masa tanggap darurat ini bukan tanpa pertimbangan. Mualem menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada hasil kajian mendalam serta aspirasi yang dihimpun dari seluruh kabupaten dan kota di Aceh mengenai kondisi terkini pasca-bencana. Lebih lanjut, keputusan strategis ini telah dikoordinasikan secara matang dengan pemerintah pusat melalui serangkaian rapat koordinasi penanganan darurat bencana Aceh yang diselenggarakan pada 25 Desember 2025.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para pejabat penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen bersama dalam menangani situasi darurat di Aceh.
Instruksi Gubernur untuk Penanganan Darurat
Bersamaan dengan perpanjangan status darurat bencana, Gubernur Mualem juga mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk memfokuskan upaya pada penyelesaian lima prioritas utama. Instruksi ini dirancang untuk memastikan penanganan yang komprehensif dan efektif di lapangan.
Distribusi Bantuan Logistik: Mempercepat distribusi bantuan logistik ke daerah-daerah terdampak yang hingga saat ini masih terisolir. Akses yang sulit ke beberapa wilayah memerlukan solusi logistik yang inovatif dan efisien untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Pemenuhan Hak Dasar Pengungsi: Memastikan pemenuhan seluruh hak-hak dasar para pengungsi sesuai dengan pedoman hak asasi manusia. Hal ini mencakup penyediaan pangan, air bersih, sanitasi, dan tempat tinggal sementara yang layak.
Penguatan Layanan Kesehatan: Mempercepat pengayaan layanan kesehatan dengan memfungsikan kembali seluruh rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang terdampak. Pemulihan akses layanan kesehatan sangat krusial bagi korban bencana, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis khusus atau rentan.
Pemulihan Layanan Pendidikan: Seluruh layanan pendidikan diinstruksikan untuk segera kembali berjalan dalam kurun waktu 14 hari ke depan. Gubernur menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pendukung seperti pakaian dan sepatu bagi para siswa agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, meskipun dalam situasi pasca-bencana.
Pemulihan Infrastruktur: Seluruh perangkat kerja Aceh diminta untuk mengambil peran aktif dalam mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Sebagai contoh, lembaga di bidang pertanian diminta untuk segera menangani pemulihan sawah dan lahan pertanian lainnya yang terdampak banjir dan longsor. Instruksi ini berlaku mulai hari berikutnya, dengan penekanan pada perhatian khusus terhadap aspek-aspek terkait banjir dan longsor.
Kondisi Terkini Pasca-Bencana
Berdasarkan pantauan dari jaringan relawan dalam beberapa hari terakhir, Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto Amri, menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah wilayah di Aceh yang terisolir. Wilayah Aceh Tengah dan Gayo Luwes menjadi perhatian khusus. Selain itu, puluhan desa di Kabupaten Pidie Jaya dilaporkan masih tergenang air akibat banjir susulan yang terjadi pada 24 Desember.
Avianto menambahkan bahwa banyak masyarakat yang masih sangat membutuhkan bantuan layanan dasar, seperti sembako, air bersih, tempat tinggal yang aman, dan layanan kesehatan esensial. Ketersediaan bahan bakar minyak dan gas juga dilaporkan masih terbatas, tercermin dari antrean panjang di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh Tengah. Jaringan listrik baru mulai berfungsi kembali sekitar lima hari terakhir dan baru stabil dalam dua hari belakangan.
Laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis, 25 Desember 2025, menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 489.864 orang yang terpaksa mengungsi. Sebagian besar pengungsi, yaitu sebanyak 461 ribu jiwa, berada di Aceh. Sisanya tersebar di Sumatera Utara (30 ribu jiwa) dan Sumatera Barat (5,8 ribu jiwa). Angka ini menggarisbawahi skala dampak bencana yang dialami oleh masyarakat di wilayah tersebut dan urgensi upaya pemulihan yang berkelanjutan.
