Ancaman Perubahan Iklim: Potensi Pengambilalihan Greenland oleh AS dan Dampaknya bagi Ilmu Pengetahuan
Greenland, sebuah wilayah yang seringkali hanya terbayangkan sebagai hamparan es abadi, ternyata menyimpan kekayaan yang jauh melampaui gambaran tersebut. Dari meteorit raksasa hingga sumber daya mineral strategis, pulau es ini telah lama menjadi sumber daya alam dan objek penelitian yang menarik perhatian dunia. Namun, sebuah potensi ancaman baru muncul, yakni kemungkinan pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Kekhawatiran ini bukan sekadar isu politik, melainkan juga membawa implikasi serius bagi masa depan ilmu pengetahuan iklim dan upaya global dalam mengatasi krisis lingkungan.

Harta Karun Greenland: Dari Meteorit hingga Mineral Strategis
Sejarah Greenland tidak terlepas dari penemuan-penemuan berharga. Salah satu yang paling terkenal adalah meteorit Cape York, sebuah bongkahan besi seberat 58 ton yang ditemukan dan dibawa keluar pada tahun 1897 oleh penjelajah Robert Peary. Bongkahan ini, yang dulunya dimanfaatkan oleh masyarakat Inuit Greenland untuk membuat alat dan perlengkapan berburu selama berabad-abad sebelum kolonisasi Denmark, akhirnya dijual ke Amerika Serikat. Nilai ekonominya saat ini diperkirakan setara dengan sekitar 1,5 juta dolar AS, sebuah angka yang mungkin tidak seberapa jika dibandingkan dengan potensi kekayaan lain yang tersimpan di bawah lapisan es Greenland.
Saat ini, perhatian terhadap Greenland tidak lagi hanya sebatas artefak sejarah. Wacana mengenai Amerika Serikat yang ingin mengambil alih Greenland, bahkan dengan opsi penggunaan kekuatan, menandakan pergeseran dari diplomasi dan transaksi menjadi upaya dominasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan para ilmuwan.
Dampak Ilmiah dan Finansial yang Mengkhawatirkan
Menurut Martin Siegert, Wakil Rektor di University of Exeter, dampak dari pengambilalihan sepihak oleh Amerika Serikat tidak hanya bersifat politis, tetapi juga ilmiah dan berpotensi sangat mahal. Pengambilalihan semacam itu dapat mengganggu kolaborasi ilmiah terbuka yang selama ini menjadi tulang punggung pemahaman kita tentang ancaman kenaikan permukaan laut global.
Secara politik, Greenland memiliki kedaulatan dalam sebagian besar urusannya, kecuali pertahanan dan kebijakan luar negeri yang berada di bawah Kerajaan Denmark. Oleh karena itu, Greenland secara otomatis berada di bawah payung NATO. Akses ke daratan dan perairannya diatur secara ketat melalui sistem perizinan yang menentukan lokasi penelitian dan jenis aktivitas yang diizinkan.
Selama puluhan tahun, Greenland telah membuka diri bagi para ilmuwan internasional untuk meneliti arsip alam yang tersimpan dalam es, batuan, dan dasar lautnya. Para peneliti dari Amerika Serikat termasuk yang paling diuntungkan dari keterbukaan ini. Mereka telah melakukan berbagai studi penting, mulai dari pengeboran es dalam untuk memahami hubungan historis antara karbon dioksida dan suhu Bumi, hingga misi-misi NASA yang memetakan permukaan daratan di bawah lapisan es. “Dunia berutang besar kepada Greenland dan Amerika Serikat atas kemajuan ilmu pengetahuan ini, yang dilakukan secara terbuka dan adil. Kerja sama semacam ini harus terus berlanjut,” ujar Martin Siegert.
Taruhan Besar bagi Ilmu Iklim
Greenland memegang peranan krusial dalam ilmu iklim. Sekitar 80 persen wilayahnya tertutup oleh lapisan es raksasa. Jika seluruh es ini mencair, permukaan laut global diperkirakan akan naik sekitar 7 meter, setara dengan tinggi rumah dua lantai. Fenomena ini semakin cepat terjadi seiring dengan pemanasan global, melepaskan sejumlah besar air tawar ke Samudra Atlantik Utara. Dampaknya berpotensi mengganggu sirkulasi samudra yang selama ini berperan penting dalam menstabilkan iklim di belahan bumi utara.
Sisa 20 persen wilayah Greenland, yang luasnya kira-kira setara dengan Jerman, menyimpan kekayaan mineral yang signifikan. Survei geologi telah mengungkap adanya cadangan mineral yang besar. Namun, para ahli berpendapat bahwa sumber daya ini lebih masuk akal jika dimanfaatkan untuk mendukung transisi energi hijau, bukan untuk memperpanjang era bahan bakar fosil.

Meskipun terdapat cadangan batu bara, biaya eksploitasinya dianggap terlalu mahal. Ladang minyak besar juga belum ditemukan. Fokus komersial justru tertuju pada “critical minerals” – mineral bernilai tinggi yang sangat dibutuhkan oleh teknologi energi terbarukan, mulai dari turbin angin hingga baterai mobil listrik. Dengan demikian, Greenland menyimpan dua aset penting sekaligus: pengetahuan ilmiah untuk memahami iklim dan material strategis yang dapat membantu dunia beralih dari krisis iklim.
Kekhawatiran utama muncul dari rekam jejak Donald Trump yang dikenal minim komitmen terhadap aksi iklim. Setelah menarik AS dari Perjanjian Paris dan mengumumkan keluarnya AS dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada Januari 2026, retorika Trump mengenai Greenland lebih banyak berfokus pada isu keamanan dan akses mineral, dengan sedikit atau tanpa menyebutkan pentingnya riset iklim.
Padahal, melalui perjanjian pertahanan tahun 1951 dengan Denmark, Amerika Serikat sudah memiliki pangkalan militer di Pituffik, Greenland utara. Selama kedua negara tergabung dalam NATO, AS bahkan memiliki opsi untuk memperluas kehadiran militernya jika diperlukan. Upaya untuk mengamankan Greenland di luar kerangka NATO justru berisiko merusak perjanjian yang sudah ada. Lebih jauh lagi, pengambilalihan sepihak dapat mengakibatkan hilangnya akses bagi para ilmuwan dunia ke salah satu lokasi riset iklim terpenting di planet ini.
Pelajaran dari Antartika dan Svalbard
Status Greenland memiliki perbedaan signifikan dengan wilayah kutub lainnya. Antartika, misalnya, telah diatur oleh perjanjian internasional selama lebih dari 60 tahun, menjadikannya benua damai dan pusat ilmu pengetahuan, serta melindunginya dari kegiatan pertambangan dan kerusakan lingkungan.

Sementara itu, Svalbard berada di bawah kedaulatan Norwegia melalui Traktat Svalbard 1920. Namun, Svalbard menerapkan sistem bebas visa yang memungkinkan warga dari hampir 50 negara untuk tinggal dan bekerja di sana, asalkan mematuhi hukum Norwegia. Rusia bahkan memiliki stasiun permanen di Barentsburg, kota terbesar kedua di Svalbard, dengan aktivitas tambang batu bara skala kecil.
Berbeda dengan Antartika dan Svalbard, Greenland tidak memiliki perjanjian internasional yang secara eksplisit menjamin akses bagi ilmuwan global. Keterbukaan penelitian di sana sangat bergantung pada stabilitas politik dan kebijakan internal Greenland, yang berpotensi terancam jika wilayah tersebut berada di bawah kontrol Amerika Serikat.
Secara teoritis, Greenland dapat mengembangkan pendekatan yang mirip dengan perjanjian internasional dengan negara-negara mitra melalui NATO. Dalam skenario ini, kerja sama dalam bidang keamanan, eksplorasi mineral, dan riset ilmiah dapat dilakukan bersama, namun tetap di bawah regulasi yang ditetapkan oleh Greenland.
Masa Depan Greenland dan Iklim Bumi
“Pada akhirnya, masa depan Greenland harus ditentukan oleh orang Greenland sendiri, bersama Denmark. Dan masa depan ilmu iklim dunia serta transisi menuju peradaban global yang aman dan sejahtera bergantung pada akses berkelanjutan ke pulau ini, dengan syarat yang ditetapkan oleh masyarakat yang tinggal di sana,” tegas Martin Siegert.
Kisah meteorit Cape York, yang diambil hanya sekitar 100 kilometer dari Pangkalan Luar Angkasa Pituffik milik AS, menjadi pengingat simbolis. Ini menunjukkan betapa mudahnya kendali atas sumber daya dan pengetahuan dapat hilang. Jika hal serupa terjadi lagi, taruhannya kali ini bukan hanya artefak sejarah, melainkan masa depan iklim bumi secara keseluruhan.



















