Peringatan keras Presiden Prabowo Subianto kepada para kadernya di Partai Gerindra agar tidak bermain-main dengan hukum tampaknya membawa pesan yang lebih luas, melampaui batas partai itu sendiri. Pernyataan tegas ini dinilai sebagai strategi komunikasi politik yang efektif untuk membangun citra kepemimpinan yang berintegritas dan berkomitmen pada supremasi hukum.
Pesan Tegas untuk Kepatuhan Hukum
Pernyataan Presiden Prabowo yang diucapkan dengan nada keras, “Kalau Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap,” menjadi sorotan. Seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menafsirkan ini sebagai bukti keseriusan Presiden dalam menegakkan hukum. “Kalimat peringatan itu diucapkannya dengan keras, menandakan jika dalam komunikasi ini Pak Prabowo serius terhadap semua yang berupaya melawan hukum,” ujar Hendri. Ia menambahkan bahwa pemilihan diksi yang lugas dan bahkan terkesan kasar ini bukan sekadar gaya bicara, melainkan sebuah strategi yang dirancang untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk kader partainya sendiri, yang akan dilindungi jika terjerat kasus hukum.
Hendri, yang juga pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, percaya bahwa pernyataan seperti ini bertujuan untuk menepis narasi yang berkembang di masyarakat bahwa kekuasaan cenderung melindungi lingkaran dalamnya atau partai yang berkuasa. Sebaliknya, Presiden Prabowo justru menegaskan bahwa hukum adalah prioritas utama, bahkan melebihi loyalitas terhadap partai. “Ini bisa menepis narasi bahwa kekuasaan akan melindungi kroni atau partai sendiri, justru sebaliknya, Prabowo menegaskan bahwa hukum di atas segalanya, bahkan di atas loyalitas partai,” jelasnya.
Implikasi Lintas Partai
Lebih lanjut, Hendri berpendapat bahwa peringatan tersebut tidak hanya berlaku bagi kader Partai Gerindra. Pesan ini juga bersifat implisit kepada seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini didasarkan pada konteks di mana pernyataan tersebut disampaikan, yaitu dalam forum rapat koordinasi nasional yang dihadiri oleh pejabat pemerintah pusat dan daerah dari berbagai partai politik.
Menurut Hendri, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa semua pejabat pemerintahan, tanpa memandang latar belakang partai mereka, memahami bahwa ia akan bersikap tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum, termasuk kader partainya sendiri. “Ini pesan lintas partai, Pak Prabowo tidak ingin ada persepsi bahwa koalisi besar ini menjadi tameng bagi siapa pun yang nakal. Dengan menegaskan ‘saya tangkap’ tanpa terkecuali, ia membangun fondasi bahwa pemerintahan ini berbasis hukum, bukan berbasis patron politik,” tegasnya.
Komitmen Terhadap Keadilan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, memang telah menyampaikan ancaman serius terhadap kader partainya yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Beliau menegaskan komitmennya untuk tidak akan melindungi siapa pun yang melawan hukum, tanpa terkecuali.
Ancaman tersebut diutarakan dalam pidatonya pada rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2026 yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo secara gamblang menyatakan, “Kalau (ada kader) Gerindra berengsek, Gerindra pun saya tangkap. Jangan macam-macam, enggak ada itu. Kita semua bergerak.”
Pernyataan ini mencerminkan prinsip kepemimpinan yang menjunjung tinggi keadilan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Presiden Prabowo menekankan bahwa ia tidak akan melihat seseorang berdasarkan pilihan politik atau afiliasi partai mereka ketika berhadapan dengan masalah hukum. Komitmen ini diharapkan dapat menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia.
