Menjelajahi Labirin Diplomasi: Iran dan Amerika Serikat di Persimpangan Jalan
Pertemuan krusial antara delegasi Iran dan Amerika Serikat di Jenewa, Swiss, pada 17 Februari, menandai lanjutan dari dialog pertama yang telah berlangsung di Oman pasca konflik 12 hari yang melibatkan Iran melawan Israel dan Amerika Serikat pada Juni tahun sebelumnya. Pertemuan ini tidak hanya menentukan nasib Republik Islam Iran, tetapi juga berpotensi membentuk kembali lanskap Timur Tengah secara keseluruhan. Namun, optimisme mengenai keberhasilannya patut diimbangi dengan kewaspadaan, mengingat kompleksitas isu dan kepentingan yang saling bertabrakan.
Tekanan Militer dan Tuntutan yang Menggunung
Presiden AS Donald Trump telah mengerahkan kekuatan militer secara masif ke Timur Tengah, sebuah langkah yang sangat sulit untuk ditarik mundur tanpa adanya konsesi signifikan dari Iran. Kehadiran kapal induk USS Abraham Lincoln beserta gugus tempurnya, ditambah dengan kapal induk USS Gerald Ford yang membawa 75 pesawat tempur, menjadi pesan tegas kepada Teheran. Langkah ini, meskipun dilakukan di tengah gejolak ekonomi domestik Iran, kemarahan publik atas korban jiwa dalam demonstrasi, dan penurunan kapasitas militer, tidak serta-merta menempatkan Iran pada posisi untuk menyerah pada tuntutan Trump. Tuntutan tersebut meliputi penghentian total program nuklir, pembatasan program rudal, serta pemutusan hubungan dengan jaringan proksi di Irak, Lebanon, Palestina, dan Yaman.
Sementara itu, retorika perang antara Trump dan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei terus meningkat. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) bahkan menggelar latihan perang berskala besar di mulut Selat Hormuz, jalur vital bagi 20 persen pasokan energi dunia. Latihan ini jelas merupakan pesan kepada Trump bahwa Iran siap mempertahankan diri jika diserang. Meskipun demikian, hasil perundingan tiga jam di Jenewa memberikan secercah harapan akan perdamaian, asalkan konsesi yang ditawarkan Iran dapat diterima oleh Trump demi menjaga citranya.
Proyek Politik Netanyahu dan Pengaruhnya
Tuntutan Trump saat ini berbeda dengan sikapnya pada periode pertama pemerintahannya (2017-2021), ketika ia secara sepihak menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) terkait program nuklir Iran pada tahun 2018. Penarikan diri tersebut disertai dengan kebijakan “tekanan maksimum” untuk memaksa Iran menegosiasikan kembali JCPOA, yang dinilai tidak memuaskan Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Perlu dicatat bahwa JCPOA juga tidak sesuai dengan keinginan lobi Yahudi AIPAC, kalangan hawkish Partai Republik, dan komunitas Evangelis yang menjadi basis dukungan Trump.
Tuntutan Trump semakin berkembang setelah pertemuannya dengan Netanyahu di Mar-a-Lago, California, pada 29 Desember, sehari setelah pecahnya demonstrasi di Iran akibat anjloknya nilai tukar mata uang riyal yang memicu inflasi tinggi. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas Iran. Segera setelah itu, demonstrasi di Iran terorkestrasi. Amerika Serikat mengirimkan 6.000 unit Starlink sebagai respons terhadap pemadaman internet yang dilakukan oleh rezim Iran, mendorong para demonstran untuk menduduki lembaga-lembaga pemerintah, dan menjanjikan bantuan jika aparat keamanan Iran menembaki demonstran.
Setelah demonstrasi tersebut berhasil diatasi dan unjuk rasa pro-pemerintah yang melibatkan puluhan ribu orang terlaksana, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan perundingan tidak langsung dengan utusan khusus AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, di Oman pada 6 Februari. Perundingan tersebut digambarkan sebagai “konstruktif”, namun tanpa terobosan berarti. Iran hanya bersedia membahas program nuklirnya dan menegaskan bahwa program rudalnya merupakan “garis merah”. Namun, Iran menyatakan kesediaan untuk mencairkan uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen sesuai dengan Pakta Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang ditandatanganinya.
Kekhawatiran akan komitmen Trump untuk melanjutkan perundingan dengan Iran mendorong Netanyahu untuk kembali menemui Trump di Gedung Putih pada 11 Februari. Selain isu Gaza, Iran juga menjadi topik utama pembicaraan. Netanyahu meyakinkan Trump bahwa Iran tidak dapat dipercaya dan bahwa solusi militer untuk penggantian rezim adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah Iran. Trump kembali terpengaruh dan memutuskan untuk mengirim gugus tempur USS Gerald Ford guna meningkatkan tekanan. Namun, Teheran justru memperkuat posisinya, menyatakan bahwa jika diserang, militernya akan menyerang seluruh pangkalan militer di kawasan.
Strategi pemerintahan Trump di Timur Tengah memang beririsan dengan kepentingan Israel. Dalam konsep Strategi Keamanan Nasional AS yang dirilis tahun lalu, Washington tidak lagi memprioritaskan Timur Tengah dalam kebijakan luar negerinya. Untuk itu, Israel harus diperkuat agar mampu mempertahankan diri. Namun, sejak pecahnya perang 7 Oktober 2023, konstelasi politik di kawasan telah berubah.
Saat ini, Israel, bukan Iran, yang dipandang sebagai ancaman nyata oleh negara-negara Arab. Rezim Bashar al-Assad di Suriah, musuh Arab sekaligus sekutu Iran, telah runtuh. Di bawah pemerintahan Suriah yang baru, Arab Saudi menjalin hubungan erat dengannya. Riyadh juga memperkuat pengaruhnya di Lebanon setelah Hezbollah melemah.
Arab Saudi juga membangun pakta militer dengan Pakistan. Turki menyatakan akan bergabung dalam pakta ini setelah Riyadh dan Ankara merehabilitasi hubungan dan bekerja sama dalam membangun serta menjaga stabilitas Suriah.
Di sisi lain, Israel semakin terisolasi akibat dugaan genosida dan pembersihan etnis di Gaza dan Tepi Barat. Israel juga masih dihantui ancaman dari Lebanon dan Houthi, sementara Hamas belum mampu dikalahkan. Dalam situasi ini, sangat sulit membayangkan Netanyahu dapat bertahan jika militer Israel harus mundur total dari Gaza dan Hizbullah tidak dilucuti.
Dalam konteks inilah, Amerika Serikat dan Israel bersikeras agar rezim mullah di Iran dihancurkan, berapa pun biaya politik dan keamanannya. Netanyahu akan menjadi pemimpin terkuat Israel jika proyek yang diidamkannya selama 20 tahun terakhir terealisasi. Munculnya rezim baru di Iran yang pro-Israel akan menciptakan kerentanan keamanan bagi negara-negara Timur Tengah, sementara Israel muncul sebagai hegemon di kawasan. Hal ini akan mengubur isu Palestina dan memaksa negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accord. Dengan demikian, harapan Trump untuk tidak lagi terlibat dalam urusan Timur Tengah yang menggerogoti ekonomi dan politik AS akan tercapai.
Perang yang Irrasional dan Peluang Diplomasi
Iran dikenal sebagai negosiator yang ulung ( tough negotiator ). Namun, apakah mereka akan berhasil membawa Trump menuju perdamaian komprehensif? Ada beberapa faktor yang memungkinkan hal itu terjadi. Pertama, posisi politik Trump di kawasan sangat lemah. Tidak ada satu pun negara di kawasan yang bersedia mendukung serangan AS ke Iran, mengingat dampak yang tak tertanggungkan. Negara-negara tersebut tidak hanya akan menanggung serangan balasan Iran, tetapi juga keterlibatan proksi Iran seperti Kataib Hezbollah (Irak), Houthi (Yaman), dan Hizbullah (Lebanon). Pada tahun 2019, Houthi berhasil menghancurkan instalasi minyak Arab Saudi, Aramco.
Sepanjang perang Hamas-Israel, Houthi juga mengganggu perdagangan maritim di Laut Merah dengan menyerang kapal kargo yang terkait dengan Israel. Dalam perang April 2024 dan Juni 2025, puluhan rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara berlapis Israel. Rudal Iran juga sukses menghancurkan pangkalan militer AS di Irak (2020) dan Qatar (2025).
Kedua, meskipun militernya adalah yang terkuat di dunia, AS tidak akan memenangkan perang melawan Iran. Target serangan AS di Iran bisa saja berhasil, tetapi kecil kemungkinannya untuk menghasilkan penggantian rezim karena tidak ada kelompok oposisi yang kuat dan kredibel. Sebaliknya, serangan AS justru akan menyatukan rakyat Iran.
Ketiga, kemenangan cepat tidak mungkin dicapai. Padahal, perang berkepanjangan akan mengganggu perekonomian dunia. Melonjaknya harga minyak dunia yang disertai inflasi tinggi tidak hanya akan mengganggu ekonomi AS, tetapi juga keamanan, ekonomi, dan masa depan sekutunya di kawasan.
Dalam konteks politik domestik AS, perang yang berkepanjangan dapat menggerus suara Partai Republik dalam pemilihan sela AS tahun ini. Belum lagi kebijakan tarif Trump yang merugikan publik AS akibat keharusan membeli barang yang lebih mahal.
Keempat, Iran memang bukan tandingan militer AS. Namun, kemenangan perang tidak hanya ditentukan oleh superioritas militer sebuah negara, tetapi juga melibatkan elemen psikologis, budaya, sejarah, rekam jejak, dan tujuan perang. Ketika martabatnya dilukai dan eksistensinya dipertaruhkan, sebuah bangsa akan melawan dengan segenap kemampuan yang dimiliki.
Andaikata rezim mullah berhasil diruntuhkan, rezim pengganti tidak akan memiliki legitimasi. Kebetulan, AS meninggalkan warisan buruk di Iran. Pada tahun 1953, badan intelijen AS (CIA) dan Inggris (MI6) meruntuhkan pemerintahan Mohammad Mossadeq yang terpilih secara demokratis dan mengembalikan Shah Iran ke tahtanya karena Mossadeq menasionalisasi minyak Iran.
Menyadari bahwa kudeta AS-Inggris tidak populer, pada tahun 1974 Shah menasionalisasi minyak Iran. Namun, itu terlambat. Pada tahun 1979, ia dijatuhkan oleh revolusi.
Dalam konteks ini, dari sisi kalkulasi politik AS, perang dengan Iran tampak tidak masuk akal. Apalagi dengan dalih menyelamatkan nyawa rakyat Iran. Mengapa Trump tidak memprioritaskan penyelamatan rakyat Palestina yang mengalami genosida? Tidak kurang dari 72 ribu warga Gaza telah dibunuh dan 172 ribu lainnya terluka oleh bom-bom yang dipasok AS.
Berhentilah bersikap hipokrit. Puluhan imigran di AS juga tewas oleh Immigration and Customs Enforcement (ICE) tanpa reaksi bersalah dari Trump.
Oleh karena itu, perundingan di Jenewa adalah peluang untuk menghindari perang yang akan merugikan seluruh dunia. Setelah perundingan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan tercapainya “pemahaman tentang prinsip-prinsip panduan kesepakatan” (understanding on the guiding principles of a deal). Selain kesediaan untuk mengurangi tingkat pengayaan uranium hingga ke level yang diizinkan oleh Pakta Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Iran juga bersedia menjual energinya ke AS, menjalin kerja sama di bidang gas, minyak, dan mineral, atau bahkan membeli pesawat dari AS.
Namun, sebagai imbalannya, Iran menuntut pencabutan semua sanksi AS. Tawaran Iran ini cukup menarik dan diasumsikan sebagai konsesi besar yang memungkinkan Trump memerintahkan penarikan seluruh aset militernya di Laut Arab. Perundingan yang berakhir cepat, hanya tiga jam untuk isu-isu yang rumit dan sensitif, bisa saja diinterpretasikan bahwa jurang pemisah antara posisi Iran dan AS masih sangat lebar, meskipun Araghchi menyatakan perundingan berlangsung dalam atmosfer yang konstruktif.
Walakin, Netanyahu tidak akan menyetujuinya kecuali program nuklir Iran dihentikan total, rudal balistiknya dibatasi, dan Iran bersedia menarik diri dari kepemimpinannya dalam jaringan proksi di negara-negara Arab.
Menanggapi hasil perundingan tersebut, Trump mengakui bahwa Iran adalah negosiator yang ulung. Ini merupakan isyarat bahwa tawaran Iran cukup menarik, tetapi belum memadai.
Jika dalam perundingan berikutnya – jika perundingan akan terjadi – Iran dapat menambah konsesi berupa kesediaannya untuk mengurangi atau bahkan memutuskan pertaliannya dengan proksi-proksinya, posisinya di mata negara-negara Arab akan semakin kuat. Sebaliknya, posisi AS dan Israel akan semakin lemah. Jika konsesi Iran ditolak oleh AS, perang tidak dapat dihindari, dan dunia harus bersiap menghadapi krisis ekonomi yang serius, yang berpotensi merambah pada krisis politik. Indonesia harus bersiap menghadapi dampak buruk ini.
