Pembangunan Infrastruktur Jalan Pringsewu: Menanggung Beban Enam Tahun Tertinggal
Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pringsewu menghadapi tantangan besar akibat akumulasi pekerjaan yang tertunda selama enam tahun terakhir. Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, merinci bahwa pandemi COVID-19 dan masa kepemimpinan penjabat (Pj) bupati menjadi faktor utama yang menghambat kemajuan pembangunan jalan, sehingga kini beban tersebut menumpuk di masa pemerintahannya bersama Wakil Bupati Umi.
Dalam sebuah agenda refleksi satu tahun pemerintahan yang diselenggarakan di Graha Pamungkas pada Jumat (20/2/2026), Bupati Riyanto secara terbuka menyampaikan kondisi yang dihadapi. Ia mengakui bahwa selama 2,5 tahun masa jabatannya sebagai bupati definitif, fokus utama terpaksa dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan adanya refocusing anggaran, di mana pembangunan infrastruktur tidak menjadi prioritas utama dibandingkan upaya penanggulangan krisis kesehatan.
“Kalau boleh jujur, Bupati definitif saat itu terkena dampak Covid-19 selama 2,5 tahun, sehingga terjadi refocusing anggaran. Infrastruktur tidak menjadi prioritas karena fokus pada penanganan pandemi,” ujar Riyanto.
Situasi semakin kompleks ketika pasca-pandemi, Kabupaten Pringsewu dipimpin oleh seorang penjabat bupati selama kurang lebih 3,5 tahun. Periode transisi ini, menurut Riyanto, turut berkontribusi pada minimnya kemajuan pembangunan infrastruktur jalan. Akibatnya, pekerjaan pembangunan jalan secara praktis berjalan di bawah standar selama kurun waktu tersebut.
“Artinya praktis enam tahun pembangunan infrastruktur di Pringsewu relatif di bawah standar. Itu yang mengakibatkan pekerjaan menumpuk di kami,” jelasnya.
Selain kendala historis tersebut, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tekanan fiskal yang signifikan. Dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan drastis, dari Rp 1,13 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp 955 miliar pada tahun 2026. Penurunan ini mencapai sekitar Rp 181 miliar, yang secara langsung memengaruhi kemampuan anggaran daerah.
Di sisi lain, beban belanja daerah justru meningkat. Pengangkatan sekitar 1.600 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menambah beban fiskal daerah sekitar Rp 61 miliar. Kondisi ini secara otomatis berdampak pada pengurangan alokasi belanja yang seharusnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, termasuk dalam pembangunan jalan.
Upaya Percepatan Pembangunan Jalan di Tengah Keterbatasan
Meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak tinggal diam. Bupati Riyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya keras untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan.
Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah berhasil membangun empat ruas jalan kabupaten dengan total panjang mencapai 12,17 kilometer. Pembangunan ini dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari hasil efisiensi anggaran. Empat ruas jalan yang telah dibangun tersebut meliputi:
- Jalan Tulungagung–Mataram
- Jalan Sidoarjo–Podomoro
- Jalan Simpang V–Podorjo
- Jalan Sumberagung–Karangsari
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga berhasil mendapatkan alokasi dari program Inpres Jalan Daerah (IJD) dari pemerintah pusat. Dana ini dialokasikan untuk penanganan ruas Jalan Banyumas–Waykunir yang memiliki panjang 13,65 kilometer, dengan nilai proyek mencapai hampir Rp 50 miliar.
Di tingkat lingkungan, pemerintah daerah juga menunjukkan perhatiannya dengan menangani 78 ruas jalan lingkungan yang tersebar di seluruh kecamatan pada tahun 2025. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di tingkat pedesaan.
Tidak hanya fokus pada pembangunan jalan, dukungan infrastruktur air juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah melakukan normalisasi Sungai Way Bulok sepanjang 6 kilometer. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir yang sering mengancam wilayah tersebut, sekaligus meningkatkan kualitas jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian.
Tanggapan Terhadap Kritik dan Optimisme ke Depan
Bupati Riyanto mengakui bahwa kondisi infrastruktur jalan masih menjadi perhatian utama masyarakat. Ia memahami bahwa kritik yang muncul dari publik adalah hal yang wajar, mengingat jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang paling mendesak bagi warga.
“Kami menyadari masyarakat mendesak pembangunan jalan. Kami tidak anti kritik, tapi perlu dijelaskan bahwa kondisinya memang seperti ini. Ada keterbatasan fiskal yang harus kita hadapi,” ungkapnya.
Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan terus menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahannya. Skema percepatan dan kolaborasi dengan pemerintah pusat serta berbagai pihak terkait akan terus digalakkan.
“Semua ini butuh proses. Dengan kolaborasi dan kerja keras, kami optimistis penanganan infrastruktur di Pringsewu bisa terus ditingkatkan,” tutup Bupati Riyanto, menunjukkan optimisme terhadap upaya perbaikan dan pembangunan infrastruktur di masa mendatang.
