Kemitraan Kemensos dengan PT Pos Indonesia untuk Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Sosial (Kemensos) sedang mempertimbangkan penguatan kerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam rangka memperluas skema pemberdayaan bagi para penerima manfaat bantuan sosial (bansos). Hal ini dilakukan mengingat peran PT Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur bansos yang memiliki jaringan luas di seluruh pelosok Indonesia serta pengalaman mumpuni di bidang usaha.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa peluang kolaborasi ini sangat terbuka, khususnya dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyaluran bansos. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kemensos dan PT Pos Indonesia dalam menghadapi dinamika data penerima manfaat yang terus berubah.
“Ke depannya jika kita bisa bersinergi terkait pemberdayaan pasti luar biasa sekali dengan kekuatan 25.000 titik pos beserta pendamping PKH,” ujarnya saat menerima audiensi Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph di Selalu Ada Kafe, Kementerian Sosial, Senin (6/4/2026).
Pertemuan ini juga membahas penguatan sinergi dalam penyaluran bansos, khususnya untuk memastikan penyaluran yang cepat, tepat sasaran, dan efisien. Gus Ipul menjelaskan bahwa PT Pos Indonesia menjadi solusi percepatan penyaluran bansos bagi penerima manfaat baru karena proses pembukaan rekening melalui bank Himbara umumnya memakan waktu lebih dari tiga bulan.
“Cara tercepat menyalurkan bagi rekening penerima manfaat baru melalui PT Pos. Setelah rekening melalui Himbara jadi, barulah disalurkan melalui Himbara,” tambahnya.
Selain aspek kecepatan, penggunaan PT Pos juga dinilai dapat membantu efisiensi biaya penyaluran, khususnya bagi penerima manfaat baru. Menurut Gus Ipul, bansos merupakan bagian dari tugas negara sebagai jaring pengaman sosial, terutama dalam situasi sulit.
“Ini tugas mulia dari Bapak Presiden, lebih-lebih dalam situasi semua yang tidak baik. Bansos jadi jaringan pengaman bagi masyarakat yang memerlukan,” ujarnya.
PT Pos Indonesia juga telah menunjukkan efektivitasnya dalam menjangkau wilayah terdampak bencana, seperti di Sumatra, yang membutuhkan fleksibilitas dan kecepatan distribusi bantuan. Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph menyambut baik penguatan kolaborasi ini, khususnya dalam mewujudkan layanan yang inklusif.
“Sangat menyentuh sekali atas yang disampaikan Pak Menteri terkait inklusivitas. Sama halnya dengan kami bahwa kami juga menerima layanan untuk semuanya, makanya ada layanan yang disesuaikan dengan kondisi penerima seperti lansia, disabilitas,” ungkap Daud.
Ia menegaskan bahwa PT Pos memiliki fokus yang sejalan dengan Kementerian Sosial dalam penyaluran bansos, sekaligus membawa pesan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas layanan. Daud menjelaskan beberapa prinsip utama dalam pelayanan bansos, yaitu:
- Tidak ada keterlambatan – Jangan sampai penerima datang uangnya belum ada.
- Fleksibilitas – Memastikan adanya fleksibilitas bagi penerima bantuan sehingga memudahkan mereka menerima.
- Tidak ada kebocoran – Jangan sampai ada bentuk-bentuk pungli atau pemungutan uang yang dilakukan petugas bagi penerima bantuan, baik bansos atau dana pensiun.
Lebih lanjut, Daud memastikan kesiapan operasional PT Pos dalam mendukung target penyaluran bansos secara optimal melalui pelayanan secara profesional, sehingga target tercapai. PT Pos juga secara aktif memantau pelaksanaan penyaluran bansos di lapangan, termasuk melalui monitoring pemberitaan di media massa.
“Kami laporkan bahwa setiap hari juga memonitor setidaknya ada 25 pemberitaan terkait penyaluran bansos di Sumatra. Dan sebisa mungkin akan ditindaklanjuti jika ada satu pemberitaan yang kurang baik terkait penyaluran,” jelasnya.
