Sidang Paripurna DPRD Dairi Diwarnai Intervensi Aktivis Mahasiswa
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Dairi dalam agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) LKPj Bupati terkait pelaksanaan APBD 2025 sempat memanas setelah dua aktivis mahasiswa menyampaikan interupsi di tengah jalannya sidang. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis (30/4/2026), saat sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani.
Awalnya, sidang berlangsung normal hingga dua aktivis, Andi Silalahi dari GMNI Dairi dan Arif Manik dari KNPI Sumut, meminta waktu untuk menyampaikan aspirasi langsung di hadapan Bupati Dairi, Vickner Sinaga. Meski awalnya dihalangi petugas Satpol PP, pimpinan sidang akhirnya memberi ruang bagi keduanya untuk berbicara.
Kritik Terhadap Data Pengangguran dan Program Padi Gogo
Dalam penyampaiannya, Arif Manik mempertanyakan dasar penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri terkait klaim penurunan angka pengangguran di Dairi. Menurutnya, data tersebut tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. “Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum terserap kerja,” ujarnya di ruang sidang.
Ia juga menyoroti data LKPj terkait program padi gogo yang disebut mencapai 2.000 hektare, namun menurut konfirmasi ke Dinas Pertanian hanya sekitar 1.882 hektare. Selisih data tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan laporan pemerintah daerah.
Kritik Terhadap Program Jatagena dan Belanja Seremonial
Selain itu, Arif mengkritik program jalan tanpa genangan (Jatagena) yang dinilai tidak berlanjut dengan alasan keterbatasan anggaran, sementara di sisi lain terdapat peningkatan belanja seremonial seperti makan minum dan pengadaan pakaian dinas.
Ia juga menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dairi yang dinilai belum optimal meski memiliki banyak potensi ekonomi.
Kritik Terhadap Perilaku ASN dan Media Sosial
Sementara itu, Andi Silalahi menyoroti perilaku sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai tidak mencerminkan etika pelayanan publik, seperti perayaan ulang tahun di lingkungan kantor pada jam kerja. “Aksi seperti itu tidak pantas di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah,” tegasnya.
Di luar ruang sidang, kedua aktivis juga menyinggung polemik media sosial yang dikaitkan dengan Bupati Dairi, termasuk akun Facebook yang diduga milik kepala daerah tersebut. Mereka meminta klarifikasi terkait akun tersebut.
Penjelasan Bupati Dairi
Menanggapi hal itu, Bupati Dairi Vickner Sinaga, menegaskan bahwa akun yang dipersoalkan bukan akun pribadinya. Ia menyebut banyak akun media sosial yang mengatasnamakan dirinya. “Itu bukan akun saya. Kami sudah melakukan penertiban terhadap akun-akun yang tidak resmi,” ujarnya.
Sementara itu, pihak ajudan bupati menyebutkan bahwa terdapat sejumlah akun yang mengatasnamakan kepala daerah tersebut di media sosial.
Sidang Berlanjut Meski Ada Ketegangan
Meski sempat diwarnai ketegangan, sidang paripurna akhirnya tetap dilanjutkan untuk membahas rekomendasi Pansus LKPj APBD 2025. Namun, aksi dua aktivis mahasiswa tersebut menjadi sorotan karena dianggap mewakili keresahan publik terkait transparansi data dan kinerja pemerintah daerah.
