Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, memberikan pandangannya mengenai penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Beliau membandingkan situasi saat ini dengan penanganan bencana Tsunami Aceh pada tahun 2004 silam, serta menyoroti perbedaan signifikan dalam sumber dana bantuan yang tersedia.
Salah satu poin utama yang ditekankan oleh JK adalah mengenai bantuan internasional. Saat Tsunami 2004, Indonesia menerima uluran tangan dari berbagai negara dan lembaga internasional. Bantuan tersebut berperan sangat besar dalam proses pemulihan Aceh pasca-bencana. Namun, dalam situasi bencana hidrometeorologi saat ini, pemerintah belum membuka opsi untuk menerima bantuan dari luar negeri.
“Dulu juga Aceh itu full pusat dan luar negeri. Dan [bantuan] itu internasional paling banyak dulu. Sekarang, waktu [bantuan] internasional ditutup, maka juga perlu kita kemampuan dalam negeri lebih meningkatkan,” ujar JK usai menghadiri acara BOG 40 Awards.
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya memaksimalkan potensi dan sumber daya dalam negeri untuk mengatasi dampak bencana. JK mendesak pemerintah pusat untuk meningkatkan bantuan ke wilayah-wilayah terdampak, terutama jika bantuan dari luar negeri belum dipertimbangkan.
Pentingnya Peran Pemerintah Pusat
JK menyoroti bahwa beberapa kepala daerah telah menyampaikan keterbatasan dalam menangani bencana di wilayah masing-masing, terutama terkait dengan anggaran. Mengingat jumlah korban jiwa yang telah mencapai 961 orang per 8 Desember 2025, intervensi pemerintah pusat menjadi sangat krusial.
JK menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Menurutnya, terdapat masa kritis dalam penanganan bencana yang jika terlewatkan, dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Beliau juga menyinggung bahwa skala bencana hidrometeorologi saat ini lebih luas dibandingkan dengan dampak Tsunami Aceh 2004 yang lebih terpusat di Banda Aceh dan Meulaboh.
Tantangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, terutama pembangunan infrastruktur seperti rumah, diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama, sekitar 2-3 tahun. Hal ini membutuhkan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait.
Kondisi di Aceh yang Mengkhawatirkan
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebelumnya menggambarkan bencana yang terjadi saat ini sebagai “tsunami kedua” yang melanda Aceh. Kondisi di sejumlah wilayah sangat mengkhawatirkan, dan masih terdapat daerah yang sulit dijangkau akibat jalur yang terputus akibat bencana.
“Aceh seakan mengalami ‘tsunami kedua’. Tugas kita adalah melayani mereka yang terdampak. Tidak boleh ada jeda kemanusiaan di lapangan,” kata Muzakir.
Pemerintah Klaim Mampu Menangani Bencana
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah belum membuka peluang menerima bantuan dari luar negeri karena merasa masih mampu menangani bencana tersebut.
“Terima kasih, bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Dari sisi pangan alhamdulillah kita punya stok yang cukup,” ujarnya.
Pemerintah juga memastikan ketersediaan energi dalam kondisi darurat dan berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjamin distribusi BBM ke seluruh wilayah terdampak, termasuk dengan cara-cara khusus.
Perbandingan Penanganan Bencana: Tsunami 2004 vs. Hidrometeorologi 2025
Berikut adalah poin-poin perbandingan penanganan bencana Tsunami 2004 dan bencana hidrometeorologi 2025 berdasarkan pernyataan Jusuf Kalla:
- Skala Bencana:
- Tsunami 2004: Terpusat di Banda Aceh dan Meulaboh.
- Hidrometeorologi 2025: Meluas ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
- Sumber Dana Bantuan:
- Tsunami 2004: Bantuan penuh dari pemerintah pusat dan internasional.
- Hidrometeorologi 2025: Pemerintah belum membuka opsi bantuan internasional.
- Fokus Penanganan:
- Tsunami 2004: Rehabilitasi dan rekonstruksi terfokus pada wilayah yang terdampak langsung.
- Hidrometeorologi 2025: Penanganan harus lebih luas karena dampak yang tersebar.
Langkah yang Harus Diambil
Berdasarkan pernyataan Jusuf Kalla dan kondisi yang ada, berikut adalah beberapa langkah yang perlu diambil untuk penanganan bencana hidrometeorologi ini:
- Peningkatan Bantuan dari Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi dana dan sumber daya untuk membantu wilayah-wilayah terdampak.
- Koordinasi yang Efektif: Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan tepat sasaran.
- Evaluasi Kebutuhan Lapangan: Pemerintah perlu melakukan evaluasi yang komprehensif mengenai kebutuhan mendesak di lapangan, termasuk pangan, air bersih, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara.
- Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak harus dipercepat untuk memulihkan kondisi wilayah terdampak.
- Pertimbangan Bantuan Internasional: Pemerintah perlu mempertimbangkan opsi untuk membuka bantuan internasional jika sumber daya dalam negeri tidak mencukupi untuk mengatasi dampak bencana.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan penanganan yang cepat dan efektif, diharapkan dampak bencana hidrometeorologi ini dapat diminimalkan dan wilayah-wilayah terdampak dapat segera pulih.
