Dunia internasional kembali memperhatikan konflik antara Thailand dan Kamboja, yang telah memicu krisis kemanusiaan dan menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap negara-negara tetangga seperti Indonesia. Konflik ini tidak hanya menjadi perhatian regional, tetapi juga menjadi sorotan global karena potensi eskalasi yang bisa berujung pada perang besar.
Kondisi Terkini di Perbatasan Thailand-Kamboja
Pertempuran antara pasukan Thailand dan Kamboja sejak 24 Juli 2025 telah menewaskan setidaknya 16 orang dan menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi dari daerah perbatasan. Kedua negara saling menuduh menggunakan “kekuatan berlebihan” dan menutup wilayah perbatasan mereka. Kamboja bahkan memutus hubungan diplomatik dengan Thailand, sementara Thailand menutup akses ke wilayah tersebut.
Seorang saksi mata, Sutian Phiwchan, menggambarkan situasi yang intens: “Ini benar-benar serius. Kami sedang dalam proses evakuasi.” Hal ini menunjukkan bahwa konflik ini tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah memasuki tahap yang lebih parah.
Dampak Konflik bagi Indonesia
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Wempy Pasaribu, mengatakan bahwa Indonesia mungkin akan terkena dampak jika konflik ini semakin memanas. Ia khawatir tentang kemungkinan banjir pengungsi dari daerah konflik, mirip dengan situasi yang terjadi selama perang Vietnam. “Spill out dari pengungsi ini bisa berdampak negatif terhadap hubungan Indonesia dengan kedua negara,” ujar Wempy.
Selain itu, Teuku Rezasyah dari Universitas Padjadjaran memperingatkan adanya risiko sindikat perdagangan senjata yang ingin memanfaatkan situasi ini. “Mereka mungkin menyelundupkan senjata melalui Indonesia untuk menyamarkan asalnya,” katanya. Ia menekankan pentingnya pemerintah Indonesia untuk waspada agar tidak terlibat secara tidak sengaja dalam konflik ini.
Sejarah Sengketa Perbatasan
Sengketa antara Thailand dan Kamboja sudah berlangsung selama lebih dari satu abad. Masalah ini bermula saat batas-batas kedua negara ditetapkan setelah penjajahan Prancis di Kamboja. Tensi meningkat pada 2008 ketika Kamboja mencoba mendaftarkan kuil abad ke-11 sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, yang disambut protes keras oleh Thailand.
Selama bertahun-tahun, bentrokan sporadis terjadi, menewaskan tentara dan warga sipil di kedua belah pihak. Pemicu terbaru adalah kematian seorang tentara Kamboja dalam bentrokan Mei lalu, yang membuat hubungan bilateral mencapai titik terendah dalam lebih dari satu dekade.
Ke mana Arah Konflik Ini?
Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, menyatakan bahwa sengketa harus ditangani dengan hati-hati sesuai hukum internasional. Di sisi lain, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengatakan negaranya ingin menyelesaikan sengketa secara damai, meski ia mengakui “tidak punya pilihan” selain menanggapi agresi dengan kekuatan bersenjata.
Namun, baik Thailand maupun Kamboja masih memiliki masalah internal yang bisa memengaruhi dinamika konflik. Di Thailand, pemerintahan koalisi tampak rapuh, sementara di Kamboja, pemimpin muda Hun Manet belum memiliki otoritas penuh. Ayahnya, Hun Sen, tampaknya ingin memperdalam konflik untuk memperkuat reputasi nasionalisnya.
Sorotan Dunia Internasional terhadap Isu Lain
Selain konflik Thailand-Kamboja, dunia internasional juga menyoroti isu-isu lain yang relevan dengan Indonesia. Misalnya, masalah perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia yang masih belum diatur secara komprehensif. Guru besar UI, Ani Widyani Soetjipto, menyatakan bahwa ketidakadilan dalam perlindungan PRT menjadi sorotan internasional, termasuk dari CEDAW dan ECOSOC.
Ani menyoroti bahwa Indonesia memiliki undang-undang untuk melindungi PRT di luar negeri lewat UU PPMI, tetapi tidak memiliki aturan yang jelas untuk melindungi pekerja domestik dalam negeri. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menjawab kritik internasional, terutama terkait perlindungan pekerja migran.
Dunia internasional terus memantau perkembangan konflik antara Thailand dan Kamboja, serta isu-isu lain yang berkaitan dengan Indonesia. Meskipun konflik ini belum sepenuhnya mereda, upaya diplomasi dan kerja sama antarnegara tetap menjadi kunci untuk mencapai resolusi damai.
Penulis : wafaul
