Transparansi dan Keadilan dalam Penyaluran Bantuan Sosial Digital di Banyuwangi: Masa Sanggah Dibuka
Banyuwangi, 8 Maret 2026 – Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Banyuwangi kini memasuki fase krusial, yaitu Masa Sanggah, yang dimulai sejak 2 Maret 2026. Tahap ini memberikan ruang bagi warga yang sebelumnya dinyatakan tidak layak menerima bantuan untuk mengajukan keberatan. Inisiatif ini dirancang untuk memastikan bahwa penyaluran bansos berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan pentingnya fase sanggah ini. “Program ini memang memberikan kesempatan kepada warga yang dinyatakan Tidak Layak untuk bisa menyanggah jika memang yang bersangkutan merasa hasil seleksi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Bupati Ipuk. Tujuannya adalah untuk menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Akses Pengumuman dan Mekanisme Sanggah
Bagi warga yang ingin mengetahui status kelayakan mereka sebagai penerima bansos digital, pengumuman dapat diakses melalui portal resmi perlinsos di https://perlinsos.kemensos.go.id/ menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, warga juga dapat mendatangi langsung kantor desa/kelurahan setempat atau agen perlinsos yang sebelumnya telah membantu proses pendaftaran.
Rahmat Danu Andika, Ketua Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTPD), menjelaskan lebih lanjut. “Setelah tahu hasil pengumumannya, silakan warga yang tidak puas dengan hasilnya karena dirasa tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, bisa memanfaatkan fasilitas Sanggah. Ini sebagai bentuk rasa keadilan yang ingin dihadirkan oleh negara,” tutur Andika.
Langkah-langkah Proses Sanggah
Warga yang ingin mengajukan sanggahan diimbau untuk mendatangi agen yang sama saat melakukan pendaftaran awal, atau langsung ke kantor desa. Proses ini difasilitasi oleh petugas desa dan agen perlinsos.
Untuk melakukan proses sanggah, warga hanya perlu membawa beberapa dokumen penting, yaitu:
* Kartu Keluarga (KK)
* Kartu Tanda Penduduk (KTP)
* Nomor Induk Pelanggan (ID) PLN
Dengan kelengkapan dokumen tersebut, petugas di tingkat desa atau agen perlinsos akan siap membantu verifikasi ulang. “Hasil sanggahan warga akan kami verifikasi ulang lintas kementerian dan instansi untuk kembali mencocokkan dengan hasil sanggahnya,” jelas Andika.
Pemantauan dan Antusiasme Warga
Tim KPTPD yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga secara aktif turun ke lapangan untuk memantau pelaksanaan Masa Sanggah di berbagai desa di Banyuwangi. Salah satu pemantauan dilakukan di Desa Benelan Lor pada tanggal 6 Maret 2026.
Di kantor Desa Benelan Lor, terlihat antusiasme ratusan warga yang berbondong-bondong untuk melihat hasil seleksi bansos. Sebagian warga merasa lega karena dinyatakan layak menerima bantuan, sementara yang lain memanfaatkan momen ini untuk mengajukan sanggahan.
Studi Kasus: Sanggahan atas Kepemilikan Aset
Salah satu warga Desa Benelan Lor, Sholatin (55), menceritakan pengalamannya. Ia awalnya dinyatakan tidak layak menerima bansos karena sistem mendeteksi dirinya memiliki dua sertifikat rumah. Namun, Sholatin menjelaskan bahwa salah satu sertifikat rumah tersebut telah dijual dan saat ini ia hanya memiliki satu rumah yang ditempati bersama suaminya yang berprofesi sebagai pekerja serabutan.
“Sekarang cuma punya satu sertifikat rumah, yang ditinggali bersama suami. Suami juga kerjanya serabutan. Langsung saya melakukan sanggah dibantu petugas desa,” ujarnya.
Proses sanggah yang dijalani Sholatin tergolong cepat, hanya memakan waktu sekitar 15 menit. Petugas melakukan wawancara singkat sesuai dengan formulir yang tersedia.
Kepala Desa Benelan Lor, Khoirul Anam, menyatakan kesiapannya memfasilitasi warga. “Kami inisiatif kumpulkan semua warga yang telah mendaftar, kita cek satu-satu. Petugas desa akan sukarela membantu. Selain di kantor desa, warga juga bisa menghubungi ketua RT/RW masing-masing untuk melakukan pengecekan dan sanggahan,” terang Khoirul Anam.
Kisah Sukses: Kebahagiaan Menerima Bansos
Di sisi lain, ada pula warga yang merasa lega karena dinyatakan layak menerima bansos. Surotul Mufidah, seorang penjual kue keliling dari Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, mengungkapkan kebahagiaannya. “Saya mengaku dari dulu tidak pernah dapat bansos, entah karena apa. Tapi dengan bansos digital ini, saya dapat kesempatan menerima bansos karena dinyatakan layak,” tuturnya dengan nada lega.
Pengalaman warga seperti Sholatin dan Surotul mencerminkan pentingnya Masa Sanggah dalam program digitalisasi bansos. Inisiatif ini tidak hanya memastikan ketepatan sasaran bantuan, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan riil mereka.
