Penolakan Undangan Istana: Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Ungkap Alasan Kritis Terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, kembali menjadi sorotan publik, terutama setelah mengkritik keras program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terkini, Tiyo Ardianto membeberkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan: ia mengaku sempat menerima undangan resmi untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Agustus 2025. Namun, alih-alih menerima tawaran tersebut, Tiyo justru memilih untuk menolaknya. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjaga konsistensi dalam mengawal kebijakan pemerintah, khususnya terkait program MBG yang terus menjadi fokus kritiknya.
Pengakuan ini disampaikan Tiyo dalam sebuah sesi podcast di kanal YouTube Terus Terang Media pada Rabu malam (25/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa sikap kritis yang ditunjukkannya bukanlah reaksi spontan, melainkan sebuah prinsip yang telah dipikirkan secara matang.
“Kita itu tidak tiba-tiba marah ke presiden. Kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi,” ujar Tiyo.
Sikap kritis ini nyatanya telah disuarakan sejak lama, mencakup berbagai isu strategis, termasuk revisi Undang-Undang TNI dan mekanisme mandatory spending yang erat kaitannya dengan program MBG.
“Ternyata seluruh kritik yang disampaikan oleh publik itu tidak terolah dengan baik oleh pemerintah. Jadi ada jarak antara suara, telinga, dan otak,” jelasnya.
Di Balik Penolakan Undangan Istana: Menjaga Prinsip dan Konsistensi
Meskipun kesempatan untuk bertemu langsung dengan kepala negara terbuka lebar, Tiyo Ardianto memilih jalan yang berbeda. Ia secara gamblang menyatakan telah menolak undangan resmi dari Istana tersebut demi konsistensi perjuangan yang ia usung.
“Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Jadi enggak usah bicara kalau. Kita sudah pernah nolak itu.”
Tiyo berpendapat bahwa seluruh kritik yang disampaikannya sudah dapat diakses publik tanpa harus bertemu tatap muka.
“Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi enggak perlu ketemu,” tuturnya.
Tiyo Soroti Risiko Pergeseran Dana Pendidikan untuk Program MBG
Salah satu poin krusial yang disoroti Tiyo adalah dugaan adanya pergeseran atau pemangkasan pos anggaran pendidikan demi mendanai program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, langkah ini sangat berisiko mengganggu keberlangsungan sektor pendidikan nasional jika skema pendanaannya tidak dikelola secara transparan dan tepat sasaran.
“Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” tegas Tiyo.
Tiyo mengungkap sebuah angka yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp223 triliun, sebagai estimasi nilai anggaran pendidikan yang terdampak akibat kebijakan tersebut.
“Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa.”
Meskipun melayangkan kritik keras, Tiyo menekankan bahwa pihaknya sama sekali tidak menolak upaya pemerintah dalam pengentasan stunting di Indonesia.
“BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” ujar Tiyo.
Ia bahkan menyebut program tersebut berpotensi membuka ruang penyimpangan.
“MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat… Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis, korupsi yang dilegalkan,” katanya.
Menilik Respons Pejabat: Antara Kritik dan Isu Tekanan
Tiyo juga memberikan pandangannya terkait sikap para pemangku kebijakan dalam menanggapi suara kritis mahasiswa. Ia menegaskan posisi rakyat sebagai pemberi mandat.
“Kami ini bosmu… Sebagai rakyat kalian itu buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat,” tegas Tiyo.
Ia menyebut kritik kerasnya lahir dari keprihatinan mendalam.
“Ketika kita yang terbiasa pada kesantunan, terpaksa mengatakan presiden bodoh, berarti ini kejahatannya sudah tidak termaafkan,” katanya.
Tiyo menilai adanya teror yang dialami mahasiswa sebagai indikator kemunduran demokrasi.
“Teror sebenarnya adalah tanda cacatnya demokrasi. Apalagi ketika teror, pemerintah tidak berpihak pada korban,” papar Tiyo.
Seruan untuk Reformasi Jilid Dua dan Harapan Perubahan
Di akhir pernyataannya, Tiyo menyerukan refleksi besar terhadap kondisi demokrasi yang ada saat ini.
“Saya ngajak teman-teman… untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid dua. Karena seluruh syarat terjadinya reformasi itu sudah lengkap,” ujarnya.
Meskipun menyampaikan kritik yang keras, ia menyatakan tetap membuka ruang untuk perubahan positif.
“Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau,” ungkap Tiyo.
Bagi Tiyo, rakyat tidak menginginkan konflik berkepanjangan dengan pemimpinnya.
“Rakyat ini enggak pengin punya pemimpin yang harus dikritik. Penginnya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan.”
