Berita Populer Kota Padang dalam 24 Jam Terakhir
Kisah Fajar Novario, Desainer Asal Padang Buat Logo HUT ke-81 RI, Sempat Terkendala Waktu Pengerjaan
Logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang terpilih melalui polling publik ternyata lahir dari proses panjang dengan menggali keberagaman budaya di Indonesia. Fajar Novario, desainer grafis asal Padang, Sumatera Barat, bersama tim Auman Design Bureau yang merancang logo tersebut.
Fajar merupakan alumni Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Universitas Negeri Padang (UNP) angkatan 2017. Karya Fajar dan tim terpilih setelah meraih 44,73 persen suara dari polling publik yang digelar pada 24-28 Juni 2026. Total terdapat 68.569 pemilih daring yang memberikan suara dalam proses tersebut.
Konsep logo yang diusung adalah “Kolektif, Sinergi, Bertumbuh”, dengan tema pembangunan “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Saat ditemui di kantor Auman Design Bureau, Sabtu (8/8/2026), Fajar menceritakan proses kreatif di balik lahirnya logo tersebut.
Ia mengatakan proses perancangan dilakukan dengan pengawasan dari asosiasi desainer grafis Indonesia. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan logo tersebut sekitar empat hingga lima minggu. Setiap minggu terdapat tahapan check point yang harus dilalui.
“Tahapan check point pertama itu ada tahap konseptual dan gagasan utama yang dipresentasikan. Tahap kedua itu ada presentasi alternatif desain logo. Dan tahap ketiga itu ada proses untuk penetapan atau penguatan identitas visual. Yang keempat itu ada proses pembersihan atau revisi segala macam,” kata Fajar kepada .
Menurutnya, proses kreatif sudah dimulai sejak tahapan pertama dan kedua. Fajar bersama tim mencoba mengambil perspektif baru dalam merancang logo HUT ke-81 RI. Mereka kemudian melihat kembali bagaimana para founding fathers Indonesia dahulu menyatukan keberagaman yang ada di Tanah Air.
“Nah dari perspektif tersebut kami coba cari lagi karena Indonesia sangat beragam ya. Dan tidak mungkin kami membuat Garuda Pancasila yang baru sebagai simbol pemersatu tadi,” ujarnya.
Dari sana, tim melakukan riset terhadap berbagai motif dari Sabang hingga Merauke. Fajar menemukan adanya sejumlah kesamaan karakter dalam motif-motif tersebut, meskipun berasal dari daerah yang berbeda. “Dan motif-motif tersebut memiliki karakter dan pembentuk pola yang sama. Ada yang saling menyilang, saling tumpang tindih, dan saling terhubung,” jelasnya.
Karakter tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi tim untuk merancang identitas visual logo HUT ke-81 RI. “Nah, dari karakter-karakternya tadi itu, kami mencoba untuk membikin atau merancang desain, yang kemudian desain itu bisa dilihat sama teman-teman juga di mana-mana, terkait desain HUT 81 kami,” katanya.
Makna Logo HUT ke-81 RI
Fajar menjelaskan, logo HUT ke-81 RI tidak hanya memiliki makna dari bentuk angka yang ditampilkan, tetapi juga mengandung pemaknaan ganda melalui motif yang ada di dalamnya. Ia mengatakan, bentuk angka delapan yang saling menopang menggambarkan makna gotong royong antarlapisan masyarakat. Kemudian, angka delapan dan satu yang saling terhubung memiliki makna satu tujuan yang sama.
“Yang pertama itu ada bentuk angka delapan yang saling menopang yang itu makna gotong royong antara lapisan masyarakat. Kemudian ada angka delapan dan angka satu yang saling terhubung itu mengartikan satu tujuan yang sama dan integritas antara masyarakat juga terkandung dari angka delapannya,” jelas Fajar.
Selain makna tersebut, terdapat pula makna konotatif yang sengaja dimasukkan ke dalam logo. Menurut Fajar, tim menggunakan ambiguitas atau pemaknaan ganda agar masyarakat dapat memiliki interpretasi masing-masing terhadap logo tersebut. “Jadi kami mengambil ambiguitas dari logo, kami mengambil pemaknaan ganda dari logo tadi, sehingga masyarakat bisa melakukan self-claim terhadap logonya,” ujarnya.
Ia mencontohkan bentuk angka delapan pada logo tersebut dapat menyerupai motif tertentu yang ada di Kalimantan. Di daerah lain, bentuk tersebut juga dapat mengingatkan masyarakat terhadap motif budaya yang mereka kenal. “Sebagai contoh seperti angka delapan dari logo delapan satu ini mirip dengan motif tongkrongan di Kalimantan. Saya harapannya masyarakat bisa proaktif dalam melihat tersebut, seperti motif tongkrongan, seperti lihat angka delapan itu mirip dengan itiak pulang petang. Di daerah lain punya motif yang mirip juga,” katanya.
Dengan demikian, Fajar berharap masyarakat dapat merangkul motif dan budaya yang dimiliki daerah masing-masing. “Jadi masyarakat bisa nge-embrace motif atau budaya yang dimiliki di daerahnya masing-masing,” sambungnya.
Dikerjakan Enam Orang
Dalam proses kreatif logo tersebut, Fajar tidak bekerja seorang diri. Total terdapat enam orang yang terlibat dalam proses perancangan. Tim tersebut terdiri dari graphic designer, principal, story director, tim riset, copywriter, hingga project manager.
Untuk menghasilkan desain tersebut, tim juga menyiapkan sejumlah alternatif. Fajar mengatakan secara visual terdapat sekitar 20 hingga 30 alternatif desain. Namun, secara konsep, tim sebenarnya mengajukan tiga konsep utama. “Secara konsep itu kami mengajukan ada tiga konsep, tiga konsep ini masing-masing kami memberikan alternatif. Dan untuk alternatif yang saya bilang sampai 20-30 itu sebetulnya bukan alternatif secara konsep, tapi itu bentuk visualnya,” jelasnya.
Ia mengatakan beberapa desain memiliki kemiripan satu sama lain karena masih berasal dari konsep yang sama. Namun, desain tersebut terus dimaksimalkan hingga menghasilkan beberapa versi logo. “Jadi ada beberapa logo yang kemiripannya itu bisa dibilang mirip, namun kurang maksimal. Jadi kami coba untuk memaksimalkannya lagi, sehingga muncul beberapa versi logo, logo satu, logo dua, logo tiga, hingga ke 20 hingga 30 logo tadi,” ujarnya.
Sempat Terkendala Waktu
Fajar mengakui proses perancangan logo tersebut memiliki tantangan, terutama dari sisi waktu. Pasalnya, desain harus segera diselesaikan karena akan digunakan untuk perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. “Kesulitan itu pasti ada, terutama di kendala waktu ya. Karena tidak bisa dipungkiri kalau beberapa projek desain itu emang banyak kendalanya, kalau tidak waktu, ya kendala lain,” katanya.
Menurut Fajar, waktu pengerjaan cukup ketat karena logo tersebut harus segera digunakan menjelang 17 Agustus. “Karena kita punya deadline untuk 17 Agustusan. Sehingga semakin cepat desain ini dirancang, semakin cepat masyarakat bisa menggunakannya,” ujarnya.
Selain persoalan waktu, ia mengatakan tidak ada kendala signifikan lainnya dalam proses kreatif tersebut. Namun, sistem pemilihan melalui voting publik tahun ini membuat tim menghadapi tantangan baru. Menurutnya, setelah hasil voting diumumkan, logo harus langsung diluncurkan. Sementara buku panduan penggunaan logo belum sepenuhnya selesai.
“Karena sistem voting publik itu diharapkan transparansinya jelas, voting publik setelah diselesaikan harus diumumkan langsung dan logo harus di-launching. Sedangkan buku panduan yang kami rancang, buku panduan yang kami bikin itu belum rampung sepenuhnya,” jelasnya.
Ia mengatakan kondisi tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, logo yang dipilih kementerian tidak langsung diluncurkan sehingga tim masih memiliki waktu menyiapkan berbagai materi pendukung, termasuk buku panduan. “Berbeda dengan tahun ini. Sekarang pengumuman voting public di-launching bersama logonya, sedangkan buku panduan belum ada dirancang sama sekali,” katanya.
Karena itu, buku panduan pada awal peluncuran dibuat cukup sederhana. Setelah sekitar satu minggu, tim kemudian menyusun buku panduan dan berbagai aset yang akan disebarluaskan. “Namun setelah seminggu launching logo, kami menyusun buku panduan, kami menyusun aset-aset yang mau di-delivery, barulah itu resmi launching dan disosialisasi,” ujarnya.
Pertama Kali Ikut Sayembara
Fajar mengatakan Auman Design Bureau sebelumnya belum pernah mengikuti sayembara desain logo. Sayembara logo HUT ke-81 RI tersebut menjadi pengalaman pertama mereka. “Kebetulan kami belum pernah ikut sayembara sebelumnya. Ini yang pertama. Alhamdulillahnya langsung kepilih,” katanya.
Dalam proses awal seleksi, terdapat 124 studio yang lolos setelah melakukan submit portfolio. Setelah melalui tahap wawancara, jumlah tersebut kemudian mengerucut menjadi lima studio yang mendapatkan kesempatan mengerjakan desain secara komprehensif. Fajar mengaku tidak terlalu merasa minder meski harus bersaing dengan banyak studio dari seluruh Indonesia. “Sebetulnya bukan lebih nggak pede sih, karena dia se-Indonesia dan kami udah terlanjur basah. Dan dengan alasan itu kami harus memaksimalkannya,” ujarnya.
“Jadi kalau dibilang pede ya pede aja sih sebetulnya,” sambungnya.
Bersyukur dan Ingin Ekosistem Desain Sumbar Berkembang
Setelah karyanya terpilih, Fajar mengaku bersyukur sekaligus mengapresiasi masyarakat yang memberikan dukungan melalui voting publik. “Yang pasti bersyukur banget. Yang pasti pengen mengapresiasi juga atau pengen bilang terima kasih juga buat teman-teman atau masyarakat yang sudah mengapresiasi, yang telah memberi dukungan apalagi ketika voting public kemarin. Itu sangat-sangat berharga,” katanya.
Ia berharap terpilihnya logo tersebut dapat menjadi batu loncatan bagi desainer lain di berbagai daerah Indonesia. “Semoga dengan terpilihnya logo 81 kami ini bisa jadi batu loncatan atau trigger buat teman-teman yang lainnya juga, kalau ekosistem desain di Indonesia itu udah mulai mencoba untuk merata,” ujarnya.
Menurutnya, desainer di berbagai daerah juga perlu lebih proaktif dalam berkarya. “Teman-teman desainer di kota-kota lain juga harusnya lebih proaktif dalam ngedesain atau merancang,” katanya.
Ia juga berharap keberhasilan tersebut dapat mendorong perkembangan ekosistem desain grafis di Sumatera Barat. “Dan ini juga jadi batu loncatan buat di Pemprov Sumbar atau daerah di Sumatera Barat itu untuk menaikkan ekosistem grafiknya juga, desain grafisnya juga,” jelas Fajar.
Logo Sebagai Media Komunikasi
Fajar menilai logo bukan sekadar identitas visual untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI. Menurutnya, logo juga dapat menjadi media komunikasi, penyampaian pendapat, harapan, dan doa masyarakat. “Sebetulnya kalau dari logo itu kita bisa beranggapan kalau logo adalah media komunikasi. Media penyampaian pendapat dan sebagainya,” katanya.
Karena itu, ia berharap masyarakat dapat lebih proaktif memberikan pendapat terhadap logo tersebut. “Logo juga selain simbol perayaan itu juga sebagai simbol harapan dan doa atas tema yang telah diangkat, atas harapan-harapan masyarakat yang dibuat dalam bentuk logo, dengan filosofi-filosofi tertentu,” ujarnya.
Fajar mengatakan masyarakat bebas memberikan interpretasi maupun reaksi terhadap logo tersebut. “Karena pada dasarnya konsep yang kami sertakan itu adalah untuk rakyat atas kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Bangga Melihat Logo Digunakan di Berbagai Tempat
Fajar mengaku senang sekaligus bangga ketika melihat logo hasil karyanya mulai digunakan di berbagai tempat. “Senang sih, pasti senang kalau untuk logonya tersebar di mana itu, sehingga pasti senang. Dan turut bangga gitu loh,” katanya.
Pengalaman tersebut juga tidak lepas dari perjalanan Auman Design Bureau yang telah berjalan hampir enam tahun. Fajar mengatakan studio tersebut memang berfokus pada bidang visual identity dan visual branding. “Kebetulan studio kami udah mau enam tahun, dan kerjaan kami itu emang di visual identity atau visual branding,” jelasnya.
Selama ini, Auman Design Bureau telah mengerjakan sejumlah proyek untuk berbagai daerah, termasuk Bandung dan Jakarta. Namun, proyek mereka lebih banyak berada di Sumatera Barat. Fajar juga mengaku beberapa kali mengikuti kegiatan seni rupa dan desain di Padang sebagai bagian dari kontribusi terhadap perkembangan ekosistem desain.
“Itu menjadi bentuk kontribusi kami dalam pengembangan atau pemerataan ekosistem desain di Indonesia,” katanya.
Graphic Designer Harus Siap Kapan Saja
Fajar mengatakan persiapan dalam mengerjakan sebuah desain sebenarnya tidak dapat dibatasi oleh waktu tertentu. Menurutnya, seorang graphic designer harus selalu siap ketika mendapatkan pekerjaan karena bidang tersebut merupakan jasa, bukan produk. “Untuk persiapan, sebetulnya seorang graphic designer itu ya harus siap kapan saja. Karena kita adalah penyedia jasa bukan penyedia produk,” ujarnya.
Ia menilai seorang desainer harus siap mengerjakan desain ketika memiliki kesempatan, sekaligus memahami konsekuensi profesional dari pekerjaan tersebut. “Jadi gimana pun selagi kita available buat ngedesain kita harus siap. Dan kita harus menerima konsekuensi ke depannya, kita harus menurut secara profesionalnya kayak gimana untuk menjaga legibilitasnya si desain kita ini,” pungkas Fajar.
Banjir Kerap Terjadi saat Hujan Lebat di Padang, DPRD Soroti Drainase yang Tak Mampu Tampung Debit Air
Persoalan banjir kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang setelah hujan dengan intensitas tinggi memicu genangan di sejumlah kawasan pada Senin (3/8/2026) lalu. Kondisi tersebut dinilai menjadi gambaran bahwa sistem drainase di Kota Padang masih memiliki sejumlah kelemahan yang perlu segera dibenahi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, mengatakan persoalan drainase menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi secara serius, terutama menghadapi kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi. Menurutnya, Komisi III yang membidangi infrastruktur akan mendorong pemerintah kota untuk tidak hanya menangani genangan ketika banjir terjadi, tetapi juga melakukan pembenahan terhadap sistem drainase secara menyeluruh.
Drainase Tak Lagi Mampu Menampung Debit Air
Helmi mengatakan, kejadian banjir beberapa waktu lalu memperlihatkan adanya persoalan pada kapasitas drainase di sejumlah titik. “Sebetulnya antisipasi itu oleh dinas terkait. Dalam hal ini drainase jalan itu kan PUPR, dan juga dinas untuk lingkungan itu dengan Perkim,” ujar Helmi kepada , Jumat (7/8/2026).
Ia menyebut, salah satu persoalan yang terlihat adalah masih adanya drainase yang tidak mampu menampung debit air ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Selain kapasitas drainase, sedimentasi juga menjadi persoalan yang harus diperhatikan. Ketika saluran dipenuhi sedimen atau mengalami penyumbatan, kemampuan drainase mengalirkan air menjadi semakin terbatas.
“Kalau kondisi sekarang dengan curah hujan yang begitu tinggi, itu kelihatan kelemahan dan kekurangan kita di drainase kota. Apa yang harus kita benahi, itu jadi catatan dari pemerintah kota,” katanya.
Jangan Hanya Bergerak Saat Banjir
Helmi menilai penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan ketika genangan sudah muncul. Ia mengapresiasi keberadaan tim Unit Reaksi Cepat (URC) dari dinas terkait, khususnya Dinas PUPR, yang selama ini turun ketika terjadi penyumbatan maupun genangan. Namun, menurutnya, langkah tersebut masih lebih banyak bersifat mengurangi dampak banjir.
“Selama ini kan sudah ada tim URC oleh dinas terkait, khususnya PUPR menurunkan timnya kalau terjadi penyumbatan, genangan. Selama ini masih dalam konteks mengurangi genangan,” ujarnya.
Helmi mencontohkan, apabila saluran tidak segera dibersihkan atau diperbaiki, genangan air bisa bertahan cukup lama. Bahkan, dalam kondisi tertentu, genangan dapat membutuhkan waktu sekitar enam hingga delapan jam untuk kembali menyusut. Karena itu, ia mendorong agar langkah penanganan tidak berhenti pada pengerahan tim ketika banjir terjadi, melainkan dilanjutkan dengan pembenahan fisik drainase.
DPRD Siapkan Dorongan Lewat Anggaran 2027
Salah satu langkah yang akan didorong DPRD Padang adalah memasukkan kebutuhan perbaikan drainase ke dalam pembahasan anggaran. Helmi mengatakan, saat ini pemerintah dan DPRD tengah memasuki pembahasan KUA-PPAS 2027. Momentum tersebut akan dimanfaatkan untuk mendorong program yang berkaitan dengan pelebaran, perbaikan dan pembenahan drainase.
“Kami akan mengevaluasi. Sekarang lagi pembahasan KUA-PPAS 2027, memasukkan program dan anggaran terhadap pelebaran drainase, perbaikan drainase dan segala macam,” katanya.
Menurut Helmi, persoalan banjir harus menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat ketika hujan deras terjadi.
Penanganan Harus Sesuai Kewenangan
Di sisi lain, Helmi mengingatkan bahwa tidak seluruh persoalan infrastruktur dan pengendalian banjir berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Padang. Ada bagian yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah pusat hingga Balai Wilayah Sungai (BWS). Karena itu, menurutnya, penanganan banjir membutuhkan koordinasi lintas kewenangan agar persoalan di lapangan tidak berhenti karena terbentur pembagian tanggung jawab.
“Kita harus memahami dan paham terhadap kewenangan provinsi, kewenangan kementerian dan Balai Wilayah Sungai, dan kewenangan dari pemerintah kota sendiri,” ujar Helmi.
Ia menilai sinergi tersebut penting, terutama untuk menangani persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui anggaran pemerintah kota.
TKD Dikembalikan, DPRD Soroti Infrastruktur
Helmi juga menyinggung Transfer ke Daerah (TKD) yang dikembalikan pemerintah pusat dan diarahkan untuk mendukung perbaikan pelayanan publik serta infrastruktur. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang untuk memperkuat pembiayaan program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kemarin itu kan kita konsen dengan TKD yang dikembalikan oleh pemerintah pusat, semuanya dikembalikan itu untuk perbaikan pelayanan publik dan infrastruktur,” katanya.
Ia berharap kebijakan anggaran tersebut dapat membantu menjawab sejumlah persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi catatan DPRD, termasuk drainase.
Banjir Bisa Makin Parah Jika Bersamaan dengan Pasang Laut
Helmi juga menyoroti faktor pasang laut yang dapat memperburuk kondisi banjir di Kota Padang. Ia bersyukur banjir yang terjadi pada 3 Agustus lalu tidak bersamaan dengan kenaikan pasang laut. “Alhamdulillah kemarin ini kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, tidak serta-merta dengan naiknya pasang laut. Jadi pas hujan turun, curah hujan tinggi, terjadi banjir di mana-mana dan pasang juga tidak naik,” ujarnya.
Menurutnya, kombinasi antara hujan dengan intensitas tinggi dan pasang laut dapat membuat air lebih sulit mengalir ke laut dan berpotensi memperpanjang genangan. Karena itu, pembenahan drainase dan sistem pengendalian air dinilai menjadi pekerjaan yang tidak bisa ditunda.
Helmi berharap pembahasan anggaran untuk 2027 nantinya mampu menghasilkan program konkret, sehingga persoalan kapasitas drainase, sedimentasi maupun saluran yang membutuhkan pelebaran dapat ditangani secara bertahap. “Alhamdulillah, insya Allah di 2027 mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan itu bisa terjawab,” pungkasnya.
