Keterbatasan Infrastruktur dan Modal Hambat Produktivitas Sektor Kerakyatan di Biak Numfor
Biak – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Johanes Markus Wakum, menyoroti berbagai tantangan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, khususnya dalam sektor kerakyatan. Keterbatasan sarana prasarana, mulai dari alat tangkap ikan hingga modal usaha, menjadi hambatan utama yang mereduksi potensi produktivitas masyarakat dalam memanfaatkan program-program pembangunan berskala nasional.
Temuan ini terungkap melalui serangkaian kegiatan reses, pengawasan, dan dengar pendapat yang dilaksanakan oleh Wakum di berbagai lokasi strategis. Wilayah yang dikunjungi meliputi Kampung Swaipak di Distrik Swandiwe, Kampung Warbor di Distrik Biak Utara, Kampung Yenusi di Distrik Biak Timur, dan Kampung Waupnor di Distrik Biak Kota.
Tantangan Sektor Perikanan: Dari Perahu Bersama hingga Kerusakan Rumpon
Di sektor perikanan, kondisi yang dihadapi dinilai sangat memprihatinkan. Wakum menemukan fakta bahwa dalam dua tahun terakhir, satu unit perahu motor harus digunakan secara bersama-sama oleh dua kelompok nelayan.
“Kondisi ini jelas menghambat produktivitas,” ujar Wakum, menekankan dampak negatif dari berbagi sumber daya yang terbatas.
Padahal, politisi dari Partai Gerindra ini mengingatkan bahwa kebutuhan pasokan ikan diproyeksikan akan melonjak tajam seiring dengan implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Tanpa adanya modernisasi alat tangkap yang memadai dan penyediaan fasilitas pendingin (cold storage), para nelayan lokal berisiko hanya akan menjadi penonton pasif dalam memenuhi permintaan pasar yang besar.
Selain persoalan armada, para nelayan juga mengeluhkan kerusakan rumpon-rumpon tradisional. Aktivitas kapal-kapal besar di perairan Biak diduga menjadi penyebab utama kerusakan ekosistem penting bagi ikan ini. Dampaknya terasa langsung pada penurunan volume tangkapan harian, yang secara signifikan memengaruhi pendapatan para nelayan.
Sektor Pertanian dan UMKM: Krisis Akses Bibit, Pupuk, dan Permodalan
Permasalahan tidak hanya terjadi di sektor kelautan. Sektor pertanian di darat pun menghadapi tantangan serupa. Para petani di Biak Numfor melaporkan kesulitan dalam mengakses bibit unggul berkualitas serta pasokan pupuk yang memadai. Hal ini tentu saja berimplikasi pada rendahnya hasil panen dan efisiensi budidaya.
Wakum menekankan pentingnya kehadiran dinas teknis terkait untuk memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada para petani. Pendampingan ini krusial untuk memastikan pengelolaan lahan dapat dilakukan secara optimal, sehingga menghasilkan panen yang melimpah dan berkualitas.
Tidak hanya sektor pertanian, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi sorotan. Para pelaku UMKM di Biak Numfor membutuhkan sentuhan permodalan yang kuat dari pemerintah daerah. Wakum menilai potensi ekonomi lokal sangat besar, namun tanpa dukungan finansial yang memadai, masyarakat akan kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka dan “naik kelas”.
Krisis Hunian: Kepadatan Akibat Minimnya Rumah Layak Huni
Di sisi lain, Wakum juga memotret realitas sosial yang memprihatinkan terkait minimnya hunian yang layak di wilayah Biak. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak rumah di daerah pedalaman Biak yang dihuni oleh tiga hingga empat kepala keluarga secara bersamaan.
Kondisi kepadatan hunian yang ekstrem ini memerlukan perhatian serius dan penanganan yang terintegrasi. Wakum menyarankan agar kondisi ini disinkronkan dengan program nasional pembangunan sejuta rumah yang digagas oleh pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.
Harapan untuk Tindak Lanjut dan Evaluasi Total
Sebagai seorang legislator yang dikenal vokal dalam memperjuangkan pengembangan sumber daya manusia (SDM), Johanes Markus Wakum berharap agar temuan-temuan di lapangan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
Meskipun memberikan apresiasi atas program-program yang telah berjalan dari dinas-dinas terkait, Wakum menekankan perlunya dilakukan evaluasi total terhadap distribusi bantuan alat produksi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak signifikan dalam peningkatan kesejahteraan, baik di wilayah pesisir maupun pedalaman Biak Numfor. Dengan penanganan yang tepat dan terintegrasi, potensi ekonomi Biak diharapkan dapat lebih tergali dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
