Bupati Bandung Barat Terperosok Lumpur Saat Tinjau Lokasi Longsor, Evakuasi Warga Tetap Berjalan
Kabupaten Bandung Barat – Peristiwa dramatis terjadi saat Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu, 24 Januari 2026. Di tengah upaya memastikan penanganan bencana berjalan optimal, orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat ini mengalami insiden terperosok dan sempat terjebak lumpur. Kejadian ini menggambarkan betapa beratnya kondisi medan dan tingginya risiko yang dihadapi dalam operasi penyelamatan di area terdampak longsor.
Insiden tersebut terjadi ketika Bupati Jeje, didampingi oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat serta aparat kewilayahan, sedang memeriksa titik-titik longsor di Kampung Pasir Kuning, yang mencakup wilayah RW 10 dan RW 11. Kawasan ini dilaporkan menjadi salah satu area yang paling parah terdampak oleh bencana, bahkan telah merenggut korban jiwa.
Kondisi tanah yang labil dan licin, ditambah dengan struktur lereng yang belum stabil pasca-longsor, membuat mobilitas di lapangan menjadi sangat berisiko. Tingkat kesulitan ini tidak hanya dihadapi oleh warga terdampak, tetapi juga oleh para petugas dan relawan yang berjuang di garis depan.
Meskipun sempat mengalami kesulitan akibat terjebak lumpur, Bupati Jeje berhasil dievakuasi oleh petugas yang sigap berada di lokasi. Setelah dipastikan kondisinya aman, beliau dengan sigap melanjutkan agenda peninjauan. Hal ini menunjukkan komitmen kuatnya untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kebutuhan penanganan darurat, termasuk proses evakuasi warga yang masih berlangsung.
Peristiwa yang dialami Bupati Jeje ini menjadi cerminan nyata dari tingginya tingkat bahaya yang dihadapi oleh seluruh elemen yang terlibat dalam operasi penanganan bencana di area longsor.
“Kondisi medan sangat berat, tanahnya labil dan licin. Tapi kami harus pastikan penanganan berjalan cepat,” ujar Bupati Jeje kepada awak media di sela-sela peninjauan. Beliau menambahkan bahwa kehadiran pemerintah daerah di lokasi bencana sangat penting untuk memastikan koordinasi yang baik dan respons yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Status Darurat Bencana Ditetapkan, Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Ditingkatkan
Seiring dengan meluasnya dampak bencana longsor yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah secara resmi menetapkan status darurat bencana. Penetapan ini dilakukan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.
Hingga berita ini diturunkan, Tim SAR gabungan yang terdiri dari personel BPBD, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta para relawan, masih terus melakukan penyisiran intensif di area-area yang terdampak. Tujuannya adalah untuk mencari kemungkinan adanya korban lain yang mungkin belum ditemukan, mengingat luasnya area longsor dan kondisi medan yang sulit.
Dalam rangka masa tanggap darurat ini, BPBD Kabupaten Bandung Barat telah mendirikan posko darurat yang berlokasi strategis di sekitar area bencana. Posko ini berfungsi sebagai pusat komando, informasi, dan distribusi bantuan.
Proses evakuasi warga yang berada di zona rawan bencana terus digalakkan. Langkah ini diambil sebagai tindakan antisipasi untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut akibat potensi longsor susulan. Peringatan dini terus disampaikan mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan dengan intensitas tinggi dan kondisi tanah yang belum sepenuhnya stabil.
Pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi situasi ini. Bantuan logistik, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya, mulai disalurkan kepada warga terdampak yang saat ini mengungsi di tempat yang lebih aman. Selain itu, layanan medis juga disiagakan untuk memberikan perawatan bagi warga yang membutuhkan, baik yang mengalami luka maupun yang terdampak secara psikologis.
Bupati Jeje menegaskan bahwa pemerintah kabupaten akan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik dari segi personel, peralatan, maupun anggaran, untuk mempercepat proses penanganan bencana dan upaya pemulihan wilayah yang terdampak. Koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pemerintah provinsi, terus diperkuat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh warga terdampak dapat terpenuhi secara memadai dan risiko munculnya korban tambahan dapat ditekan seminimal mungkin.
Beliau juga mengimbau seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan bencana, untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Mengikuti setiap arahan dan imbauan yang diberikan oleh petugas di lapangan adalah langkah krusial demi keselamatan bersama. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi dan melewati masa sulit ini.


