Eskalasi Konflik: Perintah Evakuasi Israel Memicu Krisis Kemanusiaan di Lebanon
Militer Israel baru-baru ini memperluas perintah evakuasi bagi warga sipil di Lebanon, memicu gelombang pengungsian besar-besaran yang mengancam krisis kemanusiaan. Awalnya, peringatan evakuasi hanya menyasar wilayah selatan negara tersebut pada Senin, 1 Maret 2026. Namun, seiring memanasnya eskalasi konflik, perintah tersebut diperluas hingga mencakup seluruh pinggiran selatan Beirut dan Lembah Bekaa pada Kamis, 5 Maret 2026.
Langkah drastis ini memaksa ratusan ribu penduduk meninggalkan rumah mereka di tengah gempuran udara Israel yang menargetkan posisi kelompok Hizbullah. Situasi di ibu kota Lebanon sempat mencekam, dengan jalanan yang lumpuh akibat kemacetan parah saat warga bergegas mencari tempat berlindung yang lebih aman.
Perintah Evakuasi Memperburuk Krisis Kemanusiaan
Perintah evakuasi yang dikeluarkan untuk pinggiran selatan Beirut, yang dikenal sebagai Dahieh, berdampak pada kawasan yang sangat padat penduduk, menampung lebih dari satu juta jiwa. Ribuan warga terpaksa mengungsi, baik menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki, hanya dengan membawa barang-barang seadanya. Banyak dari mereka terpaksa menghabiskan malam di pinggir jalan, di dalam mobil, atau di taman kota, seiring dengan pusat-pusat penampungan yang mulai penuh sesak.
Kementerian Kesehatan Lebanon telah berupaya keras berkoordinasi dengan berbagai organisasi kemanusiaan untuk mengevakuasi pasien dari sejumlah rumah sakit di area yang terdampak langsung oleh serangan. Sayangnya, upaya pemindahan ini tidak luput dari tragedi. Dua orang wanita dilaporkan meninggal dunia saat dievakuasi dari fasilitas medis di tengah kekacauan yang terjadi.
Menurut catatan Dewan Pengungsi Norwegia, lebih dari 300 ribu orang telah kehilangan tempat tinggal mereka dalam kurun waktu kurang dari 100 jam. Hingga Jumat, 6 Maret 2026, tercatat sekitar 96 ribu orang yang secara resmi terdaftar di pusat-pusat penampungan di seluruh negeri. Namun, ketersediaan makanan dan ruang di tempat penampungan darurat kini semakin menipis, menambah beban bagi para pengungsi.
Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam, menyatakan bahwa “Bencana kemanusiaan sedang mengintai akibat pengungsian massal ini.”
Target Israel: Pusat Komando dan Persenjataan Hizbullah
Kawasan Dahieh, yang mencakup sekitar 28 hingga 29 persen dari total luas wilayah Beirut, dikenal luas sebagai benteng utama kelompok Hizbullah. Area ini bukan hanya pusat politik dan ekonomi bagi kelompok tersebut, tetapi juga menjadi lokasi penting bagi dewan kepemimpinan mereka. Israel mengklaim telah melancarkan puluhan serangan udara dengan tujuan menghancurkan pusat komando dan penyimpanan senjata yang berada di kawasan tersebut.
Peringatan evakuasi yang dikeluarkan Israel ini semakin diperkuat oleh ancaman dari Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Ia secara terang-terangan menyamakan nasib Beirut dengan Jalur Gaza, bahkan menyebut pinggiran selatan ibu kota Lebanon itu akan segera terlihat seperti Khan Younis yang telah hancur lebur.
Pensiunan Brigadir Jenderal Ali Abi Raad berpendapat bahwa perluasan perintah evakuasi ini memiliki motif ganda, yaitu militer dan psikologis, yang bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di kalangan penduduk. Menurutnya, pasukan Israel berupaya menciptakan zona penyangga sejauh 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon, sebagai respons atas perlawanan sengit yang mereka hadapi dari pasukan Hizbullah.
Kecaman Internasional terhadap Perintah Evakuasi Israel
Perintah evakuasi massal yang dikeluarkan oleh militer Israel telah menuai sorotan tajam dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional. Peringatan yang dinilai terlalu luas dan tidak disertai dengan instruksi perlindungan yang memadai, dianggap tidak sejalan dengan kewajiban hukum humaniter internasional. Para kritikus berpendapat bahwa instruksi tersebut tidak memberikan panduan yang jelas atau waktu yang cukup bagi warga sipil untuk menyelamatkan diri mereka secara aman.
Kristine Beckerle, Deputi Direktur Regional Amnesty International, menyatakan keprihatinannya, “Perintah evakuasi besar-besaran telah menabur kepanikan dan teror, menggusur ratusan ribu orang, dan memicu bencana kemanusiaan lainnya bagi penduduk yang sudah kelelahan dan terguncang akibat berbagai krisis.”
Kekhawatiran global semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah korban sipil akibat eskalasi serangan yang terus berlanjut. Pusat Operasi Darurat Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat bahwa setidaknya 217 orang tewas dan 798 lainnya terluka sejak awal Maret 2026.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menggambarkan situasi saat ini sebagai momen yang sangat berbahaya bagi kawasan Timur Tengah. Ia mendesak Israel untuk segera membatalkan intervensi darat maupun operasi militer lainnya di wilayah Lebanon. Macron juga menyerukan Hizbullah untuk segera menghentikan serangannya, demi mencegah negara tersebut terseret lebih dalam ke jurang peperangan yang lebih luas.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap stabilitas regional dan kesejahteraan warga sipil yang terjebak di tengah konflik.
