Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini menjadi sorotan publik. Sejumlah guru honorer melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan alasan bahwa program ini menyebabkan pemotongan anggaran pendidikan. Imbasnya, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu disebut-sebut menjadi lebih rendah dibandingkan dengan guru honorer.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memberikan klarifikasi tegas. Beliau menegaskan bahwa program MBG sama sekali tidak mengurangi anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kemendikdasmen. Sebaliknya, seluruh program strategis di sektor pendidikan dipastikan tetap berjalan lancar dan bahkan terus diperluas jangkauannya.
“Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program Presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mendikdasmen pada Kamis (19/2).
Penegasan ini disampaikan Abdul Mu’ti dalam sebuah forum penting, yaitu Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Timur. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan dihadiri pula oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta jajaran kepala daerah di Jawa Timur.
Komitmen Anggaran Pendidikan yang Kuat
Mendikdasmen menjelaskan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran pendidikan yang justru menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat. Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp16,9 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan. Dana ini direncanakan untuk merevitalisasi sebanyak 16.167 satuan pendidikan di seluruh penjuru Indonesia. Angka ini sangat signifikan, dengan tingkat realisasi pembangunan yang telah mencapai 93 persen.
“Tahun 2025 realisasi program revitalisasi sekolah mencapai 93 persen. Ini bukti bahwa komitmen negara terhadap perbaikan infrastruktur pendidikan tetap kuat,” tegas Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Lebih jauh lagi, program revitalisasi satuan pendidikan ini tidak hanya berhenti di tahun 2025. Rencananya, program ini akan terus dilaksanakan dan diperluas cakupannya pada tahun 2026. Anggaran revitalisasi yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2026 mencapai lebih dari Rp14 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk pembenahan 11.474 satuan pendidikan.
Tidak berhenti di situ, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, juga memiliki rencana ambisius untuk memberikan tambahan anggaran revitalisasi. Anggaran tambahan ini akan diperuntukkan bagi 60 ribu satuan pendidikan lainnya.
“Sehingga total kalau sudah masuk ke dalam APBN, kami usulkan tahun ini kita akan ada revitalisasi untuk 71 ribu sekian satuan pendidikan,” ungkap Mendikdasmen.
Program Strategis Lainnya Tetap Berjalan
Selain fokus pada revitalisasi infrastruktur, Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan secara konsisten untuk berbagai program strategis lainnya. Program Digitalisasi Pembelajaran, misalnya, tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bantuan pendidikan bagi para peserta didik juga tidak mengalami pengurangan. Bahkan, pelatihan bagi para guru terus ditingkatkan kualitasnya.
“Semua ini berjalan beriringan,” cetusnya, menekankan sinergi antarprogram.
Lebih lanjut, Mendikdasmen memberikan jaminan terkait kelangsungan dan peningkatan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Anggaran PIP dipastikan tidak akan dikurangi. Menariknya, pada tahun ini, akan ada tambahan alokasi PIP khusus untuk siswa Taman Kanak-Kanak (TK).
“Untuk 2026 ini akan ada (tambahan) dana PIP untuk murid TK sebanyak Rp450 ribu per tahun. Tahun ini akan kita alokasikan untuk 888 ribu murid TK di seluruh Indonesia,” ungkap Mendikdasmen.
MBG: Bagian Integral Peningkatan Kualitas SDM
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Berdasarkan data pemutakhiran per tanggal 18 Februari 2026, program MBG telah berhasil menjangkau 280.023 satuan pendidikan. Jumlah peserta didik yang menjadi penerima manfaat program ini mencapai angka fantastis, yaitu 43,17 juta siswa di seluruh Indonesia.
“Kalau kita lihat sekarang, satuan pendidikan yang menerima manfaat MBG sudah mencapai ratusan ribu, dan murid penerima manfaatnya lebih dari 43 juta. Ini menunjukkan bahwa MBG memiliki pengaruh yang sangat positif dan nyata,” ujar Mendikdasmen.
Penting untuk dipahami, program MBG tidak berdiri sendiri. Program ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah kerangka yang lebih besar, yaitu Program Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat. Program ini mencakup berbagai aspek penting dalam pembentukan karakter, mulai dari kebiasaan hidup sehat, beribadah, gemar belajar, hingga aktif bermasyarakat. Kebijakan MBG menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan kebiasaan-kebiasaan positif ini. Makan bergizi bukan hanya soal asupan nutrisi semata, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter anak bangsa.
Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung
Dalam upaya mendukung keberhasilan program MBG, Kemendikdasmen juga secara aktif memperkuat sarana dan prasarana pendidikan. Sepanjang tahun 2025, Kemendikdasmen telah melakukan berbagai pembangunan dan rehabilitasi. Sebanyak 14.591 toilet di 11.490 satuan pendidikan telah dibangun dan direhabilitasi. Selain itu, program ini juga mencakup pembangunan dan rehabilitasi 6.686 ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di 6.686 satuan pendidikan.
“Toilet, ruang UKS, dan sarana pendukung lainnya adalah bagian dari upaya kami membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat. Ini semua menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program MBG,” tutup Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
