Banyak anak Indonesia memulai sekolah, tetapi tidak semua sampai ke jenjang menengah. Tantangan terbesar pendidikan kita saat ini bukan lagi sekadar akses, melainkan memastikan mereka bertahan dan lulus dengan pembelajaran yang bermakna.
Refleksi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)
Setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi momen refleksi: sejauh mana sistem pendidikan di negeri ini benar-benar membuka peluang bagi setiap anak untuk berkembang. Berbagai kebijakan telah dijalankan pemerintah untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Komitmen wajib belajar 12 tahun, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), serta transformasi pembelajaran melalui Merdeka Belajar menjadi fondasi penting. Upaya ini mendorong capaian positif, terutama pada jenjang pendidikan dasar yang kini mendekati universal.
Namun salah satu tantangan besar saat ini adalah memastikan keberlanjutan partisipasi pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah secara utuh. Jika akses pendidikan dasar kini relatif tinggi, titik rawan justru muncul pada fase transisi—terutama dari SMP ke SMA/SMK.
Angka Partisipasi Sekolah
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata lama sekolah Indonesia masih 9,1 tahun pada 2023—setara jenjang SMP. Dengan kata lain, mimpi pendidikan banyak anak Indonesia masih berhenti di bangku SMP. Hal ini tercermin dari angka partisipasi sekolah usia 16–18 tahun yang masih sekitar 75 persen (BPS, 2024), yang berarti satu dari empat anak tidak melanjutkan ke SMA/SMK—padahal fase ini krusial dalam membentuk kesiapan kerja maupun melanjutkan pendidikan.
Di sinilah target wajib belajar 12 tahun diuji. Tanpa intervensi yang tepat, kesenjangan akan semakin melebar, anak-anak dari keluarga rentan dan wilayah terpencil berisiko tertinggal lebih jauh. Memperluas akses saja tidak cukup. Kini yang dibutuhkan adalah memastikan anak bertahan dan menuntaskan pendidikan hingga jenjang menengah.
Tantangan di Wilayah 3T
Tantangan menjadi lebih kompleks di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama pada jenjang pendidikan menengah. Keterbatasan tidak hanya pada fasilitas, tetapi juga jumlah sekolah dan tenaga pengajar. Di banyak wilayah 3T, jumlah SMA/SMK jauh lebih terbatas dibanding SD dan SMP, sehingga siswa harus menempuh jarak jauh atau berhenti setelah lulus SMP.
Analisis berbagai studi, termasuk Bank Dunia, menunjukkan kepadatan sekolah menengah di wilayah terpencil jauh lebih rendah dibanding wilayah perkotaan, yang berdampak langsung pada partisipasi pendidikan.
Distribusi Guru
Tantangan pemerataan juga terlihat pada distribusi guru. Secara nasional, Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta guru, dengan rasio murid-guru relatif ideal—sekitar 1:14 di jenjang dasar dan 1:16–1:20 di jenjang menengah (BPS, 2025). Namun, angka ini menyembunyikan ketimpangan antarwilayah. Di sejumlah daerah 3T, rasio dapat mencapai 1:30 hingga 1:40 siswa per guru. Tidak jarang satu guru harus mengajar lintas mata pelajaran atau menangani beberapa kelas sekaligus, sementara di wilayah perkotaan tertentu justru terjadi kelebihan guru. Ketimpangan ini memengaruhi kualitas pembelajaran.
Kualitas Pembelajaran
Keberlanjutan pendidikan menengah juga tidak bisa dilepaskan dari kualitas pembelajaran. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan skor Indonesia masih di kisaran 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains—terpaut hampir 100 poin dari rata-rata OECD. Kesenjangan ini setara dengan ketertinggalan sekitar dua hingga tiga tahun pembelajaran, menegaskan bahwa tantangan kita bukan hanya menjaga anak tetap bersekolah, tetapi memastikan mereka benar-benar belajar.
Penyebab Anak Tidak Bersekolah
Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), penyebab anak tidak bersekolah beragam. Mulai dari tidak adanya biaya (25,55 persen) dan keharusan bekerja atau mencari nafkah (21,64 persen), hingga menikah atau mengurus rumah tangga (14,56 persen), merasa pendidikan sudah cukup (9,77 persen), serta kondisi disabilitas (3,64 persen). Faktor lain termasuk jarak sekolah yang jauh (2,61 persen) dan pengalaman perundungan (0,48 persen).
Dampak Ekonomi
Dampak jangka panjangnya juga terlihat pada aspek ekonomi. Di wilayah dengan tingkat putus sekolah di atas 20 persen berpotensi mengalami pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang lebih rendah, dengan selisih sekitar 1–1,5 persen dalam satu dekade dibandingkan wilayah dengan capaian pendidikan yang lebih baik.
Pembelajaran dari Negara Lain
Dalam konteks ini, pembelajaran dari negara lain dapat menjadi refleksi. Vietnam, melalui reformasi jangka panjang seperti Resolution 29-NQ/TW, berhasil mencatat skor PISA mendekati rata-rata OECD sekaligus meningkatkan lama sekolah. Bangladesh, melalui Female Secondary School Stipend Program (FSSAP), berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan menengah dan menunda usia perkawinan.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa kombinasi reformasi sistemik dan intervensi terarah dapat memberikan hasil nyata. Indonesia tentu memiliki konteks berbeda, namun pendekatan berbasis kebutuhan menjadi semakin penting.
Momen Hardiknas
Hardiknas menjadi momentum untuk memperkuat dukungan, khususnya bagi keluarga rentan, agar menjaga pemerataan dan keberlanjutan pendidikan menengah. Di daerah dengan angka perkawinan anak tinggi, integrasi kebijakan pendidikan dan perlindungan anak juga menjadi semakin relevan.
Investasi pada Kualitas Guru
Pada saat yang sama, investasi pada kualitas guru dan kepemimpinan sekolah harus terus diperkuat. RLS yang meningkat perlu diiringi pembelajaran bermakna agar setiap tambahan tahun sekolah benar-benar meningkatkan kompetensi siswa. Kolaborasi lintas sektor—pemerintah, masyarakat, dunia usaha, sekolah, dan keluarga—tetap menjadi kunci.
Kolaborasi sebagai Kunci
Kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan di Indonesia, termasuk peran institusi keuangan dalam memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang ekonomi. Bank DBS Indonesia bersama DBS Foundation memiliki komitmen, yakni mendorong inklusi pendidikan dan menghadirkan dampak positif yang melampaui dunia perbankan atau Impact Beyond Banking.
DBS Foundation menghadirkan program multiyear yang berfokus pada dampak jangka panjang bersama mitra ekosistem, menyasar anak usia 15–18 tahun dari keluarga rentan. Program ini meningkatkan akses, keberlanjutan, dan kualitas pendidikan menengah sekaligus memperkuat ketahanan sosial siswa dan keluarga—agar setiap anak tidak hanya bertahan di sekolah, tetapi benar-benar siap menatap masa depan.
Kesimpulan
Pada akhirnya, meningkatkan rata-rata lama sekolah hingga 12 tahun bukan sekadar target statistik. Setiap tambahan tahun pendidikan adalah upaya memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Karena yang kita perjuangkan bukan hanya angka, melainkan masa depan generasi Indonesia.
