Jalan Cepu–Randublatung di Blora Viral Akibat Kerusakan Parah
Jalan Cepu–Randublatung di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Kondisi jalan yang rusak parah membuat banyak pengguna jalan merasa khawatir dan mengeluh. Masalah ini bahkan mencuri perhatian pihak berwenang dan menjadi topik dalam forum resmi pembangunan tingkat provinsi.
Beberapa unggahan di media sosial menunjukkan kondisi jalan yang dinilai membahayakan. Hal ini memicu reaksi cepat dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menyampaikan keluhan tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Kudus pada Selasa (26/5/2026). Dengan adanya kekhawatiran yang semakin besar, Gubernur Luthfi memberikan tanggapan terkait penanganan masalah ini.
Penanganan Masalah yang Viral Harus Dilakukan Secara Bertahap
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa setiap masalah yang viral harus ditangani dengan langkah-langkah yang tepat. Ia menekankan pentingnya proses evaluasi dan penyesuaian anggaran sebelum tindakan diambil. “Viral itu harus dimitigasi. Satu, dilakukan pengecekan. Dua, disesuaikan dengan kemampuan,” ujarnya.
Menurut Luthfi, fenomena viral bukanlah hal baru dalam pemerintahan. Namun, setiap isu yang muncul ke publik harus dipertimbangkan secara matang sebelum diambil tindakan. Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua masalah bisa langsung diatasi karena keterbatasan sumber daya dan anggaran.
Contoh Kasus Jalan Rusak di Sragen
Dalam kesempatan yang sama, Luthfi menceritakan pengalaman lain yang sempat ramai dibicarakan. Ia menyebut contoh seorang lurah di Kabupaten Sragen yang melakukan aksi berguling di jalan berlubang sebagai bentuk protes terhadap kondisi infrastruktur. Saat itu, ia langsung meminta penjelasan kepada kepala daerah setempat.
Luthfi menegaskan bahwa dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah sering kali harus memilih prioritas pembangunan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fiskal yang dimiliki oleh daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus mempertimbangkan manfaat, urgensi, serta kemampuan anggaran sebelum mengambil keputusan.
Pemda Diminta Memiliki Skala Prioritas Pembangunan
Luthfi menegaskan bahwa kewenangan dalam mengelola dan menentukan prioritas pembangunan daerah berada di tangan pemerintah kabupaten maupun kota. Ia menekankan bahwa tidak semua usulan pembangunan dapat direalisasikan secara bersamaan. Oleh karena itu, pemda harus memiliki skala prioritas yang jelas agar pembangunan dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Viral Sebagai Bagian dari Risiko Pejabat Publik
Selain membahas masalah jalan rusak, Luthfi juga menyampaikan pandangan tentang fenomena viral yang sering terjadi dalam kinerja pejabat publik. Menurutnya, sorotan publik adalah bagian dari konsekuensi jabatan. “Kalau kita sebagai pejabat publik viral, biasa. Kalau tidak viral jangan jadi pejabat publik,” ujarnya.
Ia menilai bahwa dalam era media sosial, kritik dan keluhan masyarakat lebih cepat menyebar. Oleh karena itu, pejabat publik harus siap menghadapi berbagai tantangan dan respons dari masyarakat.
Profil Singkat Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini
Sri Setyorini lahir pada 29 Mei 1959. Ia adalah Wakil Bupati Blora yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024. Ia mendampingi Arief Rohman dalam periode 2025-2030, dengan perolehan suara sebesar 83,75 persen atau 395.827 suara.
Sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati, Sri Setyorini dikenal sebagai seorang pengusaha di Blora. Ia pernah menjabat sebagai Direktur CV Karina dan Komisaris Blora Karsa Karya Energi. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Komisaris Utama RS Permata Blora pada periode 2024 hingga 2029.
Karier politiknya mencapai puncak ketika ia memenangkan Pilkada Blora Serentak 2024 dan resmi menjabat sebagai Wakil Bupati Blora ke-5 pada tahun 2025.
