Kritik terhadap Subsidi BBM dan Ancaman Defisit APBN
Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan pandangan mengenai kebijakan subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), yang dinilainya berpotensi memperburuk kondisi fiskal negara. Ia menyoroti bahwa jika subsidi tetap dipertahankan dalam situasi harga minyak dunia yang melonjak akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin melebar serta utang pemerintah akan bertambah besar.
“Subsidi yang berlebihan hanya akan menambah beban utang. Karena itu, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pengurangan subsidi, yang berarti penyesuaian harga BBM,” ujar JK saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
Lonjakan harga minyak dunia yang menembus 140 dolar AS per barel telah memicu banyak negara untuk melakukan penghematan guna mengantisipasi krisis energi domestik. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa JK menilai pentingnya penyesuaian harga BBM di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil.
JK menekankan bahwa jika Indonesia tidak segera menyesuaikan harga BBM, risiko jangka panjang berupa utang yang menumpuk akan lebih berbahaya dibanding gejolak sesaat akibat kenaikan harga BBM. Meski demikian, ia mengakui bahwa kebijakan menaikkan harga BBM sering kali menimbulkan protes masyarakat.
Namun, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penjelasan yang transparan dapat membuat rakyat menerima keputusan tersebut. “Tahun 2005 dan 2014, tidak ada demo besar karena pemerintah menjelaskan dengan baik. Apalagi kali ini penyebabnya faktor eksternal, bukan dari dalam negeri,” jelasnya.
Dampak Sosial dari Penyesuaian Harga BBM
Selain aspek fiskal, JK juga menyentuh dampak sosial dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Menurutnya, harga BBM yang lebih tinggi bisa mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini dinilai lebih efektif dibanding kebijakan bekerja dari rumah (WFH) yang kadang tidak mengurangi mobilitas karena orang tetap keluar rumah saat merasa jenuh.
“Kalau harga naik, orang dengan motor akan lebih memilih tinggal di rumah atau menggunakan transportasi umum. Itu lebih efisien dibanding memaksa semua WFH, tapi akhirnya tetap keluar karena bosan,” tambah JK.
Strategi Jangka Panjang untuk Stabilitas Fiskal
Dengan demikian, JK menegaskan bahwa penyesuaian harga BBM bukan sekadar pilihan sulit, melainkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghindari krisis energi yang lebih besar. Ia menilai bahwa kebijakan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat, termasuk komunikasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakpuasan yang berkepanjangan.
