BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menerima langsung Aliansi Mahasiswa Batam yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (18/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kamaluddin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa, baik terkait isu nasional maupun persoalan daerah.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.15 WIB itu diikuti sekitar 15 mahasiswa. Mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan terkait krisis lingkungan, persoalan air bersih, hingga penolakan terhadap aktivitas yang dinilai merusak kawasan pesisir Batam. Setelah menyampaikan orasi di depan gedung DPRD selama kurang lebih 30 menit, massa kemudian diarahkan ke ruang serbaguna untuk mengikuti audiensi bersama anggota dewan.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin. Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penyelesaian persoalan lingkungan, air bersih, tenaga kerja lokal, sampah, dan banjir di Batam.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kamaluddin menjelaskan bahwa sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi Batam berkaitan erat dengan tingginya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur kota.
Menurutnya, volume sampah harian di Batam mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya berada di kisaran 700 ton per hari, kini jumlahnya mencapai sekitar 1.300 ton per hari.
“Ketika jumlah penduduk bertambah, volume sampah juga meningkat. Persoalan air juga sama. Saat ini jumlah pelanggan sudah mencapai sekitar 360 ribu kepala keluarga, sementara sebagian instalasi yang ada sudah mengalami kerusakan. Perbaikannya membutuhkan dana dan waktu,” ujar Kamaluddin.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membatasi arus masuk penduduk ke Batam. Sebagai kawasan strategis nasional, Batam diproyeksikan pemerintah pusat menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga terus menarik kedatangan penduduk dari berbagai daerah.
“Batam ini dipersembahkan untuk Indonesia. Pemerintah pusat ingin Batam menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Karena itu kami tidak bisa membatasi pertumbuhan penduduk yang datang ke Batam,” katanya.
Kamaluddin juga memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Ia menegaskan DPRD akan menjadi jembatan antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di daerah.
“Saya akan menyampaikan seluruh tuntutan kawan-kawan mahasiswa kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam,” tegasnya.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Kota Batam berharap dialog antara mahasiswa dan pemerintah dapat terus terjalin sebagai bagian dari upaya bersama mencari solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kota Batam.(*)
BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menerima langsung Aliansi Mahasiswa Batam yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (18/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kamaluddin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa, baik terkait isu nasional maupun persoalan daerah.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.15 WIB itu diikuti sekitar 15 mahasiswa. Mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan terkait krisis lingkungan, persoalan air bersih, hingga penolakan terhadap aktivitas yang dinilai merusak kawasan pesisir Batam. Setelah menyampaikan orasi di depan gedung DPRD selama kurang lebih 30 menit, massa kemudian diarahkan ke ruang serbaguna untuk mengikuti audiensi bersama anggota dewan.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin. Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penyelesaian persoalan lingkungan, air bersih, tenaga kerja lokal, sampah, dan banjir di Batam.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kamaluddin menjelaskan bahwa sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi Batam berkaitan erat dengan tingginya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur kota.
Menurutnya, volume sampah harian di Batam mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya berada di kisaran 700 ton per hari, kini jumlahnya mencapai sekitar 1.300 ton per hari.
“Ketika jumlah penduduk bertambah, volume sampah juga meningkat. Persoalan air juga sama. Saat ini jumlah pelanggan sudah mencapai sekitar 360 ribu kepala keluarga, sementara sebagian instalasi yang ada sudah mengalami kerusakan. Perbaikannya membutuhkan dana dan waktu,” ujar Kamaluddin.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membatasi arus masuk penduduk ke Batam. Sebagai kawasan strategis nasional, Batam diproyeksikan pemerintah pusat menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga terus menarik kedatangan penduduk dari berbagai daerah.
“Batam ini dipersembahkan untuk Indonesia. Pemerintah pusat ingin Batam menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Karena itu kami tidak bisa membatasi pertumbuhan penduduk yang datang ke Batam,” katanya.
Kamaluddin juga memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Ia menegaskan DPRD akan menjadi jembatan antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di daerah.
“Saya akan menyampaikan seluruh tuntutan kawan-kawan mahasiswa kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam,” tegasnya.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Kota Batam berharap dialog antara mahasiswa dan pemerintah dapat terus terjalin sebagai bagian dari upaya bersama mencari solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kota Batam.(*)
BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menerima langsung Aliansi Mahasiswa Batam yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (18/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kamaluddin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa, baik terkait isu nasional maupun persoalan daerah.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.15 WIB itu diikuti sekitar 15 mahasiswa. Mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan terkait krisis lingkungan, persoalan air bersih, hingga penolakan terhadap aktivitas yang dinilai merusak kawasan pesisir Batam. Setelah menyampaikan orasi di depan gedung DPRD selama kurang lebih 30 menit, massa kemudian diarahkan ke ruang serbaguna untuk mengikuti audiensi bersama anggota dewan.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin. Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penyelesaian persoalan lingkungan, air bersih, tenaga kerja lokal, sampah, dan banjir di Batam.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kamaluddin menjelaskan bahwa sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi Batam berkaitan erat dengan tingginya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur kota.
Menurutnya, volume sampah harian di Batam mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya berada di kisaran 700 ton per hari, kini jumlahnya mencapai sekitar 1.300 ton per hari.
“Ketika jumlah penduduk bertambah, volume sampah juga meningkat. Persoalan air juga sama. Saat ini jumlah pelanggan sudah mencapai sekitar 360 ribu kepala keluarga, sementara sebagian instalasi yang ada sudah mengalami kerusakan. Perbaikannya membutuhkan dana dan waktu,” ujar Kamaluddin.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membatasi arus masuk penduduk ke Batam. Sebagai kawasan strategis nasional, Batam diproyeksikan pemerintah pusat menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga terus menarik kedatangan penduduk dari berbagai daerah.
“Batam ini dipersembahkan untuk Indonesia. Pemerintah pusat ingin Batam menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Karena itu kami tidak bisa membatasi pertumbuhan penduduk yang datang ke Batam,” katanya.
Kamaluddin juga memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Ia menegaskan DPRD akan menjadi jembatan antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di daerah.
“Saya akan menyampaikan seluruh tuntutan kawan-kawan mahasiswa kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam,” tegasnya.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Kota Batam berharap dialog antara mahasiswa dan pemerintah dapat terus terjalin sebagai bagian dari upaya bersama mencari solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kota Batam.(*)
BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menerima langsung Aliansi Mahasiswa Batam yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (18/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kamaluddin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa, baik terkait isu nasional maupun persoalan daerah.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.15 WIB itu diikuti sekitar 15 mahasiswa. Mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan terkait krisis lingkungan, persoalan air bersih, hingga penolakan terhadap aktivitas yang dinilai merusak kawasan pesisir Batam. Setelah menyampaikan orasi di depan gedung DPRD selama kurang lebih 30 menit, massa kemudian diarahkan ke ruang serbaguna untuk mengikuti audiensi bersama anggota dewan.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin. Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penyelesaian persoalan lingkungan, air bersih, tenaga kerja lokal, sampah, dan banjir di Batam.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kamaluddin menjelaskan bahwa sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi Batam berkaitan erat dengan tingginya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur kota.
Menurutnya, volume sampah harian di Batam mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya berada di kisaran 700 ton per hari, kini jumlahnya mencapai sekitar 1.300 ton per hari.
“Ketika jumlah penduduk bertambah, volume sampah juga meningkat. Persoalan air juga sama. Saat ini jumlah pelanggan sudah mencapai sekitar 360 ribu kepala keluarga, sementara sebagian instalasi yang ada sudah mengalami kerusakan. Perbaikannya membutuhkan dana dan waktu,” ujar Kamaluddin.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membatasi arus masuk penduduk ke Batam. Sebagai kawasan strategis nasional, Batam diproyeksikan pemerintah pusat menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga terus menarik kedatangan penduduk dari berbagai daerah.
“Batam ini dipersembahkan untuk Indonesia. Pemerintah pusat ingin Batam menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Karena itu kami tidak bisa membatasi pertumbuhan penduduk yang datang ke Batam,” katanya.
Kamaluddin juga memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Ia menegaskan DPRD akan menjadi jembatan antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di daerah.
“Saya akan menyampaikan seluruh tuntutan kawan-kawan mahasiswa kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam,” tegasnya.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Kota Batam berharap dialog antara mahasiswa dan pemerintah dapat terus terjalin sebagai bagian dari upaya bersama mencari solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kota Batam.(*)
