Pengamat sepak bola dan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fajar Junaedi, baru-baru ini menyampaikan kritik terhadap kebijakan pelarangan suporter tim tamu (away) dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Ia menilai kebijakan ini sebagai sebuah kemunduran dalam upaya transformasi sepak bola modern di tanah air. Menurutnya, larangan tersebut tidak hanya bermasalah dari segi historis, tetapi juga merugikan secara ekonomi, tata kelola, dan proses pembelajaran dalam penyelenggaraan pertandingan dengan risiko tinggi.
Kritik ini muncul seiring dengan tingginya antusiasme publik terhadap laga antara PSIM Jogja dan Persebaya Surabaya pada pekan ke-18 Super League 2025/2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul tersebut bahkan menimbulkan keluhan terkait keterbatasan kuota dan sulitnya akses tiket.
Dasar Historis yang Dipertanyakan
Fajar Junaedi mempertanyakan dasar historis dari pelarangan suporter tandang. Menurutnya, kebijakan ini muncul pasca-tragedi Kanjuruhan, padahal saat kejadian tersebut tidak ada suporter tim tamu yang terlibat.
“Larangan suporter sepak bola away terjadi pasca tragedi Kanjuruhan. Padahal saat tragedi Kanjuruhan justru tidak ada suporter tamu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tragedi kelam dalam laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya murni melibatkan suporter tuan rumah dan aparat keamanan. Kerusuhan yang terjadi saat itu, menurutnya, adalah akibat dari buruknya tata kelola pertandingan dan mitigasi risiko oleh panitia pelaksana (panpel) dan klub tuan rumah.
“Jatuhnya korban jiwa yang mencapai 135 adalah akibat tata kelola dan mitigasi yang buruk dari panpel dan klub tuan rumah,” tegasnya.
Oleh karena itu, Fajar Junaedi menilai bahwa kebijakan pelarangan suporter tandang adalah langkah yang tidak relevan dan keliru sasaran. Ia menyebutnya sebagai langkah ahistoris yang justru merugikan banyak pihak.
“Kesalahan suporter tuan rumah, panpel, klub dan aparat keamanan, justru ditimpakan kepada semua suporter klub-klub sepak bola yang lain,” ujarnya.
Kerugian dalam Reformasi Sepak Bola Nasional
Dalam konteks reformasi sepak bola nasional, Fajar Junaedi melihat pelarangan suporter tandang sebagai hambatan besar. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini justru merugikan upaya modernisasi tata kelola kompetisi sepak bola.
Ia menjabarkan beberapa kerugian yang timbul akibat pelarangan tersebut:
- Kerugian Ekonomi (Hilangnya Ekuitas Tandang): Fajar Junaedi menjelaskan bahwa kehadiran suporter tim tamu memiliki dampak ekonomi yang signifikan, yang disebut sebagai “ekuitas tandang.” Konsep ini merujuk pada dampak ekonomi yang dihasilkan oleh pendukung klub sepak bola ketika melakukan perjalanan ke pertandingan tandang, mulai dari sektor transportasi hingga akomodasi lokal. Dalam konteks pertandingan PSIM melawan Persebaya Surabaya, kehilangan ekuitas tandang ini sangat terasa, terutama karena banyak suporter Persebaya Surabaya yang sudah membeli tiket kereta api.
Hambatan Proses Pembelajaran Panitia Pelaksana: Pelarangan suporter tandang menghambat proses pembelajaran bagi panitia pelaksana dalam mengelola dan menerima suporter tim tamu. Padahal, proses ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas mitigasi risiko dan mendorong potensi positif yang bisa muncul dari kehadiran suporter tim tamu.
- Dampak positif yang bisa muncul dari ekuitas tandang, seperti peningkatan pendapatan untuk akomodasi lokal.
- Pengurangan Pendapatan Klub Tuan Rumah: Kehadiran suporter tim tamu juga berdampak langsung pada pendapatan klub tuan rumah melalui penjualan tiket. Dengan adanya pelarangan, klub tuan rumah kehilangan potensi pemasukan yang signifikan.
Klarifikasi dari Panitia Pelaksana PSIM Jogja
Menanggapi kritik tersebut, Ketua Panpel PSIM Jogja, Wendy Umar Seno Aji, memberikan klarifikasi terkait kebijakan pelarangan suporter Persebaya Surabaya. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan berlapis, mengacu pada rekomendasi keamanan dan hasil penilaian risiko dari kepolisian, serta regulasi dari I.League selaku operator kompetisi.
“Langkah ini diambil semata-mata demi menjaga kondusivitas pertandingan dan keamanan seluruh pihak yang hadir di SSA,” tutur Wendy.
Wendy juga menjelaskan bahwa kuota penonton ditetapkan sebanyak 8.000 orang berdasarkan hasil rapat koordinasi dan dinilai sebagai batas aman untuk pengendalian massa. Distribusi tiket pun difokuskan melalui Brajamusti dan The Maident untuk mempermudah koordinasi di lapangan.
“Kami memahami kekecewaan suporter yang tidak kebagian tiket, tapi prioritas kami adalah safety first,” ujarnya.
Wendy menutup penjelasannya dengan menyatakan bahwa pihaknya tetap membuka ruang dialog dan evaluasi.
Mengelola Risiko, Bukan Menghindarinya
Meskipun demikian, kritik Fajar Junaedi tetap menjadi pengingat penting bahwa transformasi sepak bola modern menuntut keberanian untuk mengelola risiko, bukan sekadar menghindarinya. Pelarangan suporter tandang, dalam konteks ini, dinilai justru menjauhkan sepak bola Indonesia dari semangat profesionalisme dan inklusivitas.
