Pernyataan Jusuf Kalla tentang Jokowi Memicu Perdebatan Publik
Pernyataan mantan presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pemimpin negara karena jasanya, menarik perhatian publik. Pernyataan ini memicu berbagai reaksi dari kalangan politik dan pengamat.
Peran Jusuf Kalla dalam Karier Politik Jokowi
Dalam sebuah wawancara di Kebayoran Baru, JK mengungkapkan bahwa tanpa dukungan dan bantuan dirinya, Jokowi mungkin tidak akan pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden. Ia menjelaskan bahwa ia yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta untuk menjadi Gubernur.
“Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi Gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega, ‘Ibu ini ada calon baik orang PDIP’. (Megawati menjawab) ‘Ah jangan’. Saya datang lagi, akhirnya beliau setuju jadilah Gubernur,” ujar JK.
JK juga menyampaikan pendapatnya terhadap para relawan atau buzzer yang sering disebut sebagai “termul”. Ia menegaskan bahwa Jokowi menjadi Presiden karena peran dirinya, bukan hanya karena dukungan dari kelompok tertentu.
“Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi Presiden karena saya. Kan tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden?” tegas JK dengan nada lantang.
Selain itu, JK juga mengungkapkan bahwa pada Pilpres 2014, Megawati sempat bersikeras tidak akan memberikan tiket capres jika JK tidak bersedia mendampingi sebagai cawapres. Ia mengingat kembali bagaimana Megawati memintanya untuk turun gunung karena kurang pengalaman.
“Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak berpengalaman. Mengerti? Jadi jangan coba. Minta maaf ya, kasih tahu semua itu buzzer-buzzer itu. Dia tidak jadi Gubernur kalau bukan saya,” pungkasnya.
Analisis Pengamat Politik
Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, menilai bahwa pernyataan JK mencerminkan dua pesan utama. Pertama, ia ingin menegaskan bahwa hubungan historis antara Jokowi dan dirinya cukup kuat selama masa kampanye Pilpres.
Kedua, Adi menilai bahwa pernyataan ini juga ditujukan kepada pihak-pihak yang melaporkan JK ke polisi karena pidato dan orasinya di UGM. Menurutnya, JK ingin menegaskan bahwa kontribusi dirinya terhadap karier Jokowi tidak boleh diperkeruh oleh urusan-urusan hukum atau saling menyerang.
Adi juga menyebut bahwa isu ijazah Jokowi yang muncul beberapa waktu lalu kemungkinan dipolitisasi. Meski ada yang mengklaim bahwa klaim tersebut adalah hasil rekayasa AI, ia menilai bahwa pelaporan terhadap JK menjadi masalah baru.
Tanggapan dari PDIP
Sementara itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menyatakan bahwa hubungan partainya dengan Jokowi telah berakhir sejak pemecatan yang dilakukan pada 16 Desember 2024. Pemecatan tersebut juga mencakup Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
“PDI Perjuangan sudah tutup buku dengan Pak Jokowi, sudah dipecat. Tidak mau lagi membahas dan dikaitkan dengan Jokowi,” ujar Guntur.
Namun, ia tidak menampik bahwa pernyataan JK menunjukkan luka mendalam bagi pihak-pihak yang dulu membantu karier politik Jokowi. Guntur menilai bahwa Jokowi dianggap berkhianat dan melukai orang-orang yang berjasa besar padanya.
Ia kemudian menyebutkan sejumlah nama besar yang dinilainya memiliki kontribusi signifikan terhadap kesuksesan Jokowi, mulai dari Megawati Soekarnoputri, Hasto Kristiyanto, Pramono Anung, hingga FX Hadi Rudyatmo. Bahkan, ia juga menyebut nama-nama di luar PDIP seperti Anies Baswedan dan Tom Lembong yang menurutnya turut merasakan dampak serupa.
“Nama-nama yang saya sebut itu semua berkontribusi besar terhadap karier Jokowi. Tapi apa balasannya? Pengkhianatan dan menyakitkan,” tegasnya.
