Program Makan Bergizi Gratis di Aceh: Stimulus Ekonomi Lokal dan Ajakan Pengawasan Masyarakat
Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana yang sangat signifikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh, dengan angka mencapai lebih dari Rp 17 miliar setiap harinya. Dana monumental ini dialokasikan untuk memastikan pemenuhan gizi bagi lebih dari 1,7 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Aceh.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, mengungkapkan fakta ini saat acara konsolidasi pelaksanaan Program MBG di Aceh yang diselenggarakan di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, pada Sabtu, 17 Januari 2026. Sony merinci bahwa perhitungan anggaran sebesar Rp 17.179.800.000 per hari tersebut didasarkan pada indeks biaya rata-rata Rp 10.000 per porsi makan untuk 1,7 juta penerima manfaat.
Angka ini menunjukkan betapa besarnya aliran dana yang masuk ke Aceh melalui program MBG. “Jadi kalau kami mencatat di sini, apabila data kami catat 1,7 juta lebih penerima manfaat di Aceh ini yang setiap hari, apabila indeks rata-rata Rp 10.000 per porsi, maka setiap hari itu akan ada Rp 17.179.800.000 uang dari pemerintah dikucurkan untuk Pemerintah Aceh,” jelas Sony.
Dampak Ganda: Gizi dan Ekonomi Lokal
Program MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan status gizi masyarakat, terutama anak-anak, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang substansial. Sony menyoroti bahwa program ini secara langsung berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Hingga kini, sebanyak 573 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terverifikasi dan beroperasi di Aceh. Jumlah ini merupakan bagian dari 20.880 unit SPPG yang aktif secara nasional.
Dari 573 SPPG di Aceh, tercatat ada 28.650 orang yang bekerja. Dengan asumsi upah bulanan rata-rata Rp 2.200.000 per orang, maka setiap bulan pemerintah mengucurkan sekitar Rp 63.030.000.000 untuk gaji tenaga kerja di SPPG Aceh. Jika dikalikan dengan 12 bulan, jumlah ini mencapai ratusan miliar rupiah per tahun, yang secara signifikan menggerakkan roda perekonomian lokal. “Dalam satu bulan, setahun kali 12 berarti berapa ratus miliar. Ini terkait dengan uang yang beredar,” tambah Sony Sanjaya.
Ajakan Pengawasan dan Keterbukaan Terhadap Kritik
Melihat besarnya anggaran yang dikucurkan, Sony Sanjaya secara tegas mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk turut serta mengawasi pelaksanaan program MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan keterbukaannya terhadap berbagai bentuk kritik demi perbaikan kualitas menu dan layanan yang diberikan.
“Jadi, semua masyarakat pantau, awasi terus-menerus. Menunya tidak bagus, protes, kritik. Menunya basi, kritik. Kami tidak alergi dengan kritik. Kritik kami terima, langsung lakukan perbaikan-perbaikan,” tegas Sony. Keterbukaan ini diharapkan dapat memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima.
Memperkuat Rantai Pasok Lokal: Kunci Pemanfaatan Anggaran
Salah satu poin penting yang ditekankan oleh BGN adalah urgensi untuk memperkuat rantai pasok pangan lokal di Aceh. Satgas Program MBG diminta untuk tidak terus-menerus bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah. Tujuannya adalah agar anggaran negara yang dikucurkan melalui program MBG benar-benar berputar di Aceh dan memberikan dorongan nyata bagi perekonomian masyarakat setempat.
Sony memberikan contoh konkret mengenai kebutuhan telur. “Saya ambil contoh, ketika menunya telur di Kabupaten Pidie, berarti butuh berapa ribu butir telur. Pertanyaan saya, telur yang ada di Kabupaten Pidie ini, ini contoh ya, satu kabupaten, itu didatangkan dari mana?” tanyanya retoris.
Ia menjelaskan bahwa jika pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk pembelian telur, misalnya Rp 100 miliar dalam setahun untuk satu kabupaten, namun telur tersebut masih didatangkan dari luar daerah, maka manfaat ekonomi dari anggaran tersebut justru mengalir ke daerah lain. Hal serupa juga berlaku untuk komoditas lain seperti pisang, di mana kebutuhan puluhan miliar rupiah per tahun untuk satu kabupaten dapat terlepas dari potensi ekonomi lokal jika pasokan tidak dipenuhi dari sumber daya daerah.
“Pemerintah memberikan uang untuk anak-anak kita yang ada di Kabupaten Pidie untuk membeli telur, katakanlah dalam setahun itu Rp 100 miliar. Apabila telurnya masih berasal dari luar daerah, itu sama dengan pemerintah memberi uang Rp 100 miliar tetapi kemudian dialirkan ke daerah lain,” papar Sony.
Oleh karena itu, Sony mengimbau Satgas MBG di Aceh untuk secara proaktif memfokuskan diri pada penguatan rantai pasok pangan lokal. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai inovasi seperti urban farming, vertical garden, hingga pemanfaatan lahan atap bangunan. “Kami imbau kepada Satgas adalah sekarang bagaimana penguatan rantai pasok. Jangan bergantung terus ke daerah lain, karena bagaimanapun juga masyarakat bisa diberdayakan,” tegasnya.
Sony juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh jajaran TNI dan Polri dalam mendukung ketahanan pangan. Instruksi untuk memelihara ayam petelur oleh personel TNI/Polri, meskipun dalam skala kecil perorangan, jika dilakukan bersama-sama dapat memberikan hasil yang signifikan. Ia juga mendengar kabar baik mengenai program ketahanan pangan yang dijalankan oleh kepolisian, yang telah mampu menghasilkan bahan pangan yang dibutuhkan oleh SPPG.
Program MBG: Lebih dari Sekadar Bisnis, Sebuah Misi Kemanusiaan
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar transaksi bisnis. Ia menekankan bahwa MBG adalah sebuah misi kemanusiaan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.
Dadang meminta seluruh pelaksana program MBG, termasuk para ibu, yayasan, dan mitra, untuk selalu mengingat esensi kemanusiaan di balik program ini. “Saya berharap ibu-ibu, yayasan, maupun mitra ini (MBG) bukan hanya sekadar bisnis. Tapi ini masalah kemanusiaan. Jadi uang yang bapak (pengusaha) miliki investasikan untuk mendukung program MBG bisa dirasakan adik-adik kita. Ingat masyarakat Indonesia belum semuanya beruntung,” ujar Dadang saat acara di Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat, 16 Januari 2026 malam.
Ia mengajak para pengusaha untuk berinvestasi dalam program MBG, salah satunya dengan membuka dapur SPPG. Investasi ini tidak hanya akan membantu masyarakat sekitar melalui penyediaan makanan bergizi, tetapi juga akan menghidupkan perekonomian lokal dan membuka lapangan pekerjaan baru. “Tapi yang jelas dengan bapak menginvestasikan uang bapak ini semua berkah. Bapak menjadi pengusaha-pengusaha kecil yang bisa membantu masyarakat di sekitar bapak memberikan pekerjaan,” katanya.
Dadang juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap program MBG. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dapur SPPG, pemerintah daerah diminta untuk memberdayakan masyarakat lokal. “Multiplier-nya apa, dapur ini butuh sayur, dapur ini butuh telur, dapur ini butuh ayam, butuh banyak sekali. Satu dapur kalau itu ayam kurang lebih 390 kg, kalau butuh lele sesuai jumlah itu berapa kilo,” jelasnya.
“Artinya kalau di Soloraya ini ada 596 SPPG ini tugasnya pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat petani, nelayan, peternak ayam, peternak ikan, kalau perlu ajak pengusaha-pengusaha lokal untuk mengembangkan itu,” tambahnya.
Secara keseluruhan, program Makan Bergizi Gratis bukan hanya sekadar memberikan asupan gizi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat akar rumput, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan lokal.
