Indonesia Tetap Anggota Board of Peace, Menlu Sugiono Jelaskan Situasi Diskusi Global
Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Sugiono, memberikan klarifikasi mengenai desakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar Indonesia menarik diri dari keanggotaannya di Board of Peace (BoP). Desakan ini muncul sebagai respons terhadap serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. Menlu Sugiono menegaskan bahwa hingga saat ini, Indonesia masih memegang status sebagai anggota BoP. Namun, ia menjelaskan bahwa pembahasan dalam forum tersebut untuk sementara waktu tertunda.
“Desakan karena? Ya, ini semua pembicaraan BoP
on hold
, semua apa namanya perhatian
shifted
ke situasi di Iran,” ujar Menlu Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (3/3/2026). Ia melanjutkan, penundaan ini terjadi karena perhatian komunitas internasional saat ini sepenuhnya terfokus pada perkembangan situasi di Iran.
Menlu Sugiono juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia terus menjaga komunikasi dengan negara-negara anggota BoP lainnya, terutama negara-negara di kawasan Teluk yang secara langsung terdampak oleh gejolak di Timur Tengah. “Kalau misalnya BoP, kita juga tetap sama teman-teman, kita konsultasi dan konsultasi dengan rekan-rekan kita di teluk, karena mereka mengalami juga diserang, karena mereka juga anggota BoP juga,” jelasnya. Pendekatan ini menunjukkan upaya Indonesia untuk tetap aktif dalam diplomasi regional meskipun forum BoP sedang mengalami jeda.
MUI Kecam Serangan AS dan Israel ke Iran, Soroti Dampaknya pada Perjuangan Palestina
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya telah secara tegas menyampaikan kecamannya terhadap serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama dengan Israel terhadap Iran. Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi perdamaian dan kedaulatan negara.
“MUI menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei sebagai akibat serangan Israel-Amerika,” ujar Anwar Iskandar dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Minggu (1/3/2026). Pernyataan ini tidak hanya mengekspresikan simpati, tetapi juga menjadi kritik tajam terhadap eskalasi konflik yang terjadi.
MUI menilai bahwa serangan yang dilancarkan oleh AS dan Israel ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk melemahkan posisi Iran di kawasan Timur Tengah. Salah satu dampak signifikan yang dikhawatirkan adalah berkurangnya peran Iran dalam memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Dalam konteks konflik Israel–Palestina, MUI mendorong berbagai negara untuk menjadi juru damai guna menghentikan serangan militer yang berpotensi menjadi instrumen tekanan politik guna mengamankan dominasi regional Israel atas Palestina,” bebernya. MUI berpandangan bahwa konflik ini tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga memiliki implikasi besar terhadap upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama.
Desakan Mundur dari BoP dan Pertanyaan atas Efektivitas Forum Perdamaian
Dalam pernyataan yang sama, MUI secara eksplisit mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut keanggotaannya dari Board of Peace (BoP). Forum ini sendiri dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat.
“Amerika Serikat, yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui BoP, menghadapi pertanyaan besar yaitu apakah strategi tersebut sungguh diarahkan untuk perdamaian yang adil, atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina? Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina,” ucap Anwar Iskandar.
MUI berargumen bahwa BoP, meskipun dibentuk dengan tujuan perdamaian, justru berpotensi memperkuat ketidakseimbangan kekuatan di kawasan dan menghambat tercapainya kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut dinilai tidak lagi sejalan dengan cita-cita perdamaian yang adil dan berkesinambungan.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Indonesia belum secara resmi menyatakan akan menarik diri dari BoP. Keputusan ini tampaknya masih dalam tahap pertimbangan, mengingat kompleksitas dinamika geopolitik yang ada.
Sebelumnya, berbagai pihak juga telah menyuarakan pandangannya terkait keanggotaan Indonesia di BoP. Salah satunya datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mempertanyakan keputusan pemerintah untuk bergabung dengan BoP tanpa melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai strategi diplomasi luar negeri Indonesia dan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan yang strategis.
Kondisi saat ini menuntut Indonesia untuk menavigasi hubungan internasionalnya dengan cermat, menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab global, serta terus berupaya mewujudkan perdamaian yang adil di kawasan yang bergejolak.
