Fenomena perpindahan kader dari partai politik (parpol) besar dan mapan, seperti Partai NasDem dan Golkar, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai oleh pengamat politik Arifki Chaniago sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar migrasi biasa. Ia melihatnya sebagai refleksi dari pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Arifki, beberapa kader NasDem seperti Ahmad Ali, Bestari Barus, dan bahkan Rusdi Masae dikabarkan ikut bergabung dengan PSI. Dari Partai Golkar, Wayan Suyasa dilantik sebagai Ketua DPD PSI Bali, yang tentu saja berpotensi memengaruhi kader Golkar lainnya.
“Perpindahan kader potensial dari partai lain ke PSI tentu sulit dilakukan oleh partai kecil tanpa dukungan figur mantan presiden,” kata Arifki Chaniago dalam keterangan tertulisnya.
Pengaruh Jokowi dan Jalan Pintas Politik
Arifki berpendapat bahwa keberadaan Joko Widodo di sekitar PSI menciptakan situasi yang tidak lazim dalam peta perpolitikan Indonesia. Biasanya, partai kecil menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari sumber daya, jaringan, hingga kepercayaan pemilih. Namun, PSI dinilai memiliki potensi untuk melewati hambatan-hambatan struktural tersebut karena dukungan dari seorang presiden yang telah menjabat selama dua periode.
“Ini seperti jalan pintas yang sah secara politik. Partai kecil biasanya harus berjuang lama untuk mendapatkan pengakuan, tetapi ketika langsung ditopang mantan presiden, posisi tawarnya otomatis naik. Itu pilihan yang realistis, bukan spekulatif,” jelas Arifki.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini menjelaskan alasan mengapa PSI mulai menarik perhatian kader-kader dari partai yang lebih mapan. Fenomena ini bukan hanya tentang ideologi atau agenda regenerasi, tetapi juga tentang kalkulasi rasional para elite dalam membaca arah kekuasaan di masa depan.
“Banyak kader tidak sedang pindah rumah, tetapi pindah kendaraan. Mereka melihat PSI sebagai jalur alternatif yang dinilai memiliki mesin politik dan pengemudi yang jelas,” ujarnya.
Belajar dari Sejarah: Peran Mantan Presiden
Arifki mengingatkan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, figur mantan presiden hampir selalu berfungsi sebagai jangkar elektoral bagi partai politik. PDI Perjuangan, misalnya, bertumpu pada figur Megawati Soekarnoputri. Partai Demokrat tumbuh dalam bayang-bayang Susilo Bambang Yudhoyono, sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak pernah sepenuhnya lepas dari warisan Abdurrahman Wahid, meskipun cukup lama dipimpin oleh Muhaimin Iskandar.
“Figur seperti Jokowi tidak bisa direplikasi. Karena itu, strategi membangun politik alternatif melalui partai kecil dengan dukungan mantan presiden menjadi sesuatu yang sulit ditiru partai lain,” kata Arifki.
Tantangan PSI ke Depan
Arifki menilai bahwa jika Jokowi benar-benar mengambil peran strategis penuh di PSI, misalnya sebagai dewan pembina, maka ukuran keberhasilan partai tersebut tidak cukup hanya lolos ke parlemen. PSI, menurutnya, dituntut untuk naik kelas menjadi partai papan menengah dalam satu siklus pemilu agar politik alternatif yang dibangun memiliki daya saing yang nyata.
“Kalau hanya lolos parlemen, itu seperti membuka bandara tetapi tidak punya rute strategis. Politik alternatif membutuhkan kapasitas kekuasaan, bukan sekadar eksistensi simbolik,” ujarnya.
PSI dan Pilpres 2029
PSI juga dipandang berpotensi menjadi kendaraan politik utama bagi Gibran Rakabuming Raka menuju Pilpres 2029, baik untuk kembali mendampingi Prabowo Subianto maupun membuka skenario pencalonan lain.
Di sisi lain, kemunculan Partai Gerakan Rakyat yang lebih awal mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai turut mempercepat dinamika konsolidasi partai-partai lain.
Menurut Arifki, kontestasi menuju 2029 tidak lagi dimulai menjelang pemilu, melainkan jauh lebih awal. “Kereta 2029 sudah berjalan. Jokowi memilih tidak menunggu di peron, tetapi mungkin saja sedang menyiapkan jalur alternatif sejak dini,” katanya.
Politik Realisme Kekuasaan
Arifki menegaskan bahwa migrasi kader ke PSI menjadi sinyal bahwa politik nasional mulai bergerak dari politik loyalitas menuju politik realisme kekuasaan. Dalam konteks tersebut, Jokowi dinilai memiliki modal politik untuk mengubah partai kecil menjadi kekuatan politik yang kompetitif, meskipun efektivitasnya tetap akan diuji melalui proses elektoral.
Secara ringkas, poin-poin penting dari analisis Arifki Chaniago adalah:
- Perpindahan kader ke PSI bukan sekadar migrasi biasa, tetapi cerminan pengaruh Jokowi.
- Keberadaan Jokowi memberikan “jalan pintas” bagi PSI untuk berkembang.
- PSI berpotensi menjadi kendaraan politik bagi Gibran di Pilpres 2029.
- Politik Indonesia bergerak menuju realisme kekuasaan, bukan sekadar loyalitas.
- Efektivitas PSI akan diuji melalui proses elektoral.
