Keamanan dan hukum laut merupakan aspek kritis dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah perairan Indonesia mencakup luas yang sangat besar, yaitu sekitar 3,1 juta km². Dengan kondisi geografis yang kompleks, memastikan keamanan dan penegakan hukum di laut menjadi tugas yang tidak mudah, namun sangat penting untuk melindungi sumber daya alam, menjaga kedaulatan, serta mendukung pembangunan ekonomi.
Peraturan Hukum Laut di Indonesia
Hukum laut Indonesia didasarkan pada Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa wilayah laut Indonesia adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat. Wilayah ini terdiri dari laut teritorial selebar 12 mil laut, perairan nusantara, dan dasar laut yang berada di bawahnya. UU Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia kemudian mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan dan penguasaan wilayah laut.
Selain itu, KONVENSI HUKUM LAUT PBB (KHL) 1982 juga menjadi dasar internasional bagi pengelolaan wilayah laut Indonesia. KHL 1982 memberikan kerangka hukum untuk menetapkan batas-batas wilayah laut, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wilayah kontinen. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki hak atas sumber daya laut.
Ancaman Terhadap Keamanan Laut
Tantangan keamanan laut saat ini tidak lagi terbatas pada ancaman tradisional seperti pencurian ikan ilegal (IUU fishing), tetapi juga meluas ke ancaman non-tradisional seperti kejahatan maritim berbasis siber, pencemaran lingkungan, dan ancaman dari perubahan iklim. Dinamika ekonomi, politik, dan teknologi turut memengaruhi dinamika keamanan laut.
Beberapa ancaman utama yang dihadapi Indonesia antara lain:
- IUU Fishing: Illegal, Unreported, and Unregulated fishing masih menjadi masalah serius yang merusak sumber daya laut.
- Kejahatan Maritim Berbasis Siber: Perkembangan teknologi digital dapat memfasilitasi aktivitas kriminal berbasis maritim, seperti cyber crime di laut.
- Pencemaran Laut: Limbah industri dan sampah plastik yang masuk ke laut mengancam ekosistem laut dan kesehatan masyarakat.
- Perubahan Iklim: Pencairan es dan kenaikan permukaan air laut berdampak pada kestabilan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Strategi Penguatan Keamanan Laut
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia bersama dengan berbagai pemangku kepentingan telah mengambil langkah-langkah strategis. Salah satu inisiatif penting adalah seminar dan lokakarya bertajuk “Pembangunan Keamanan Laut untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025–2045” yang diselenggarakan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Beberapa strategi yang diusulkan dalam seminar tersebut antara lain:
- Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi: Memperkuat koordinasi antar instansi terkait keamanan laut agar pengelolaan wilayah perairan lebih efektif.
- Revisi Undang-Undang: Revisi UU No. 32/2014 tentang Kelautan dan penyusunan UU Omnibus Law Keamanan Laut untuk meningkatkan payung hukum.
- Penguatan Infrastruktur dan Teknologi: Menggunakan teknologi modern untuk memperkuat pengawasan dan patroli laut.
- Pembentukan Organisasi Sipil Paramiliter: Membentuk organisasi sipil yang siap menghadapi ancaman seperti Grey Zone Operation, terutama di kawasan Laut Cina Selatan.
Peran Masyarakat dan Stakeholder
Keamanan dan hukum laut bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan. Partisipasi masyarakat lokal, organisasi swadaya, dan akademisi sangat penting dalam memastikan kebijakan dan regulasi di bidang kelautan dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, kolaborasi internasional juga menjadi faktor penting. Indonesia perlu membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk menangani isu-isu maritim yang lintas batas, seperti IUU fishing dan kejahatan maritim berbasis siber.
Kesimpulan
Keamanan dan hukum laut adalah fondasi penting dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Dengan wilayah laut yang sangat luas dan ancaman yang semakin kompleks, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memperkuat sistem keamanan laut. Dengan strategi yang tepat, kolaborasi yang baik, dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat menjaga keamanan dan keberlanjutan wilayah lautnya dalam rangka mencapai visi Emas 2045.
wafaul
