Eropa di Tengah Pusaran Konflik Timur Tengah: Antara Netralitas, Ancaman, dan Tekanan AS
Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah telah menciptakan gelombang kekhawatiran yang melintasi benua Eropa. Negara-negara Eropa, yang selama ini berusaha menjaga keseimbangan, kini dihadapkan pada dilema strategis yang kompleks. Ancaman apa saja yang mungkin mereka hadapi, dan bagaimana berbagai negara Eropa merumuskan strategi mereka di tengah krisis yang semakin memanas ini?
Uni Eropa dan Inggris, sebagai pemain kunci di kancah internasional, telah menyerukan kepatuhan terhadap hukum internasional dan mengecam tindakan rezim Iran. Namun, upaya untuk merumuskan pendekatan bersama tampaknya masih menemui jalan buntu. Dalam krisis yang berkembang pesat di Timur Tengah ini, dengan potensi dampak luas yang dapat menjalar ke Eropa dan seluruh dunia, benua biru ini dinilai terpecah, tersisih, dan kurang efektif dalam memberikan respons yang kohesif.
Pertanyaan krusial muncul: apakah Eropa masih bisa mempertahankan sikap netralnya? Serangan drone Iran yang menyasar Siprus, serta serangan berkelanjutan terhadap berbagai target di negara-negara Teluk, menjadi bukti nyata bahwa konflik ini tidak lagi hanya berkutat di kawasan Timur Tengah. Para pakar menilai bahwa negara-negara Eropa saat ini cenderung meningkatkan strategi pertahanan mereka, ketimbang terlibat langsung dalam aksi militer.
Menurut Cornelius Adebahr, seorang peneliti asosiasi di German Council on Foreign Relations, negara-negara anggota Uni Eropa dan Inggris telah menyepakati langkah-langkah pertahanan kolektif jika ada negara Eropa yang diserang. Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk membantu negara-negara Teluk semampunya. Namun, Adebahr menekankan bahwa Uni Eropa memiliki perbedaan pandangan dengan tujuan perang yang diusung oleh Amerika Serikat. Mereka menetapkan batasan yang jelas mengenai sejauh mana mereka bersedia mendukung aksi militer AS terhadap Iran.
“Tidak akan ada posisi bersama mengenai perang ini,” ujar Adebahr. “Di sisi lain, tidak ada negara anggota yang akan masuk ke dalam perang secara langsung atau berperan aktif bersama Amerika Serikat maupun Israel.”
Tekanan Amerika Serikat: Ajakan untuk Bergabung dalam Perang
Gedung Putih, melalui juru bicaranya Karoline Leavitt, telah menyatakan bahwa Presiden Donald Trump mengharapkan “semua sekutu Eropa” untuk mendukung perang AS-Israel melawan Iran. Menurut pandangan Gedung Putih, tujuan operasi ini adalah untuk “menghancurkan rezim Iran yang tidak hanya mengancam Amerika, tetapi juga sekutu Eropa.”
Pernyataan ini muncul setelah Trump menunjukkan kekesalannya atas lambatnya dukungan Eropa terhadap perang tersebut. Ia bahkan membandingkan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dengan Winston Churchill, mengomentari pernyataan Starmer yang menyatakan Inggris tidak percaya pada “pergantian rezim dari udara” dan meragukan legalitas perang tersebut, meskipun Inggris telah mengizinkan AS menggunakan dua pangkalan militernya.
Inggris, meskipun bukan anggota Uni Eropa, merupakan bagian integral dari kelompok European Three (E3) bersama Prancis dan Jerman. Ketiga negara ini memiliki peran penting, baik sebagai penandatangan kesepakatan nuklir antara AS dan Iran, maupun sebagai perancang kebijakan bersama Uni Eropa terhadap Iran.
Sementara itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz menerima pujian dari Trump saat berkunjung ke Gedung Putih. Trump menyebut Merz sebagai pemimpin yang sangat baik karena mendukung upaya menyingkirkan rezim Iran yang ia sebut “mengerikan” dan mengizinkan pasukan AS menggunakan Pangkalan Udara Ramstein di Jerman.
Prancis juga memberikan izin bagi pesawat militer AS untuk mendarat sementara di beberapa pangkalan militernya. Namun, persetujuan ini diberikan dengan syarat bahwa pesawat tersebut tidak akan digunakan untuk menyerang Iran, melainkan hanya untuk “mendukung pertahanan mitra kami di kawasan,” seperti yang dikutip dari seorang pejabat Prancis.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyatakan bahwa ia belum menerima permintaan resmi dari AS untuk menggunakan pangkalan militernya. Meskipun demikian, Italia telah mengisyaratkan kemungkinan untuk menyediakan sistem pertahanan udara bagi negara-negara Teluk.
Menurut analis Antonio Giustozzi dari Royal United Services Institute di London, pemberian izin penggunaan pangkalan secara terbatas oleh negara-negara Eropa ini merupakan sebuah “kompromi karena AS menekan para negara untuk setidaknya melakukan sesuatu.”
Ancaman Nyata bagi Eropa
Serangan drone Iran terhadap pangkalan Angkatan Udara Inggris di Siprus telah meningkatkan kewaspadaan negara-negara Eropa. Italia, Yunani, Belanda, dan Prancis bahkan merespons dengan mengirimkan kapal perang ke Siprus.
Trita Parsi dari Quincy Institute for Responsible Statecraft berpendapat, “Iran sangat menyadari bahwa mereka menyerang negara anggota Uni Eropa. Teheran terlihat ingin memperluas perang bukan hanya ke negara-negara Teluk Persia, tetapi juga ke Eropa.”
Selain ancaman keamanan langsung, konflik ini berpotensi menimbulkan dampak lain yang signifikan bagi Eropa. Lonjakan harga energi adalah salah satu kekhawatiran utama, mengingat ketergantungan Eropa pada pasokan energi dari kawasan Timur Tengah. Potensi arus migrasi baru dari Iran melalui Turki ke Eropa juga menjadi isu yang perlu diantisipasi.
Kepala NATO, Mark Rutte, telah memperingatkan bahwa Iran merupakan ancaman tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi Eropa. Ia menggambarkan Iran sebagai “pembuat kekacauan” yang terlibat dalam berbagai rencana teror dan upaya pembunuhan di wilayah Eropa.
Kepala diplomat Uni Eropa, Kaja Kallas, mengakui bahwa sejauh ini belum ada tekanan migrasi yang signifikan ke Eropa. Namun, ia menekankan bahwa Uni Eropa harus tetap siaga jika terjadi perang berkepanjangan.
Beberapa pakar juga berpendapat bahwa Eropa justru bisa menghadapi ancaman yang lebih besar jika memutuskan untuk terlibat langsung dalam konflik dengan Iran. “Kekhawatiran seperti ini terutama dirasakan oleh Inggris dan Prancis,” ungkap Antonio Giustozzi.
“Ini Bukan Perang Kami”: Perpecahan Internal Eropa
Adebahr dari DGAP menyoroti kurangnya kesatuan sikap di dalam blok Uni Eropa. Ia menjelaskan bahwa setiap negara anggota cenderung lebih mengedepankan kepentingan nasional mereka sendiri dan mempertimbangkan opini publik di dalam negeri.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez secara tegas menentang perang tersebut dan menolak memberikan akses kepada AS untuk menggunakan pangkalan militernya guna menyerang Iran. Sikap tegas ini bahkan memicu ancaman pemutusan hubungan dagang dari Presiden AS Donald Trump.
Meskipun beberapa pihak memuji sikap Spanyol sebagai langkah berani, Adebahr berpendapat bahwa Spanyol berada dalam posisi minoritas karena menolak perang secara total. Menurutnya, sikap ini relatif mudah diambil oleh Sanchez, mengingat ia memimpin Partai Sosialis yang kritis terhadap kebijakan Israel, dan hanya sekitar 15% publik Spanyol yang memandang Trump secara positif.
Sebaliknya, kebijakan Jerman menunjukkan perspektif yang berbeda. Kanselir Jerman tampaknya lebih fokus pada upaya menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat demi kepentingan Jerman.
Para pakar menilai bahwa sebagian besar negara Eropa saat ini lebih memusatkan perhatian mereka pada konflik di Ukraina dan dampak ekonomi dari memburuknya hubungan transatlantik.
“Mereka seperti merasa bahwa ini bukan perang mereka saat ini. Mereka seharusnya memikirkan Ukraina,” tambah Adebahr.
Dalam konteks ini, Kallas memperingatkan bahwa perang dengan Iran dapat berdampak negatif bagi Ukraina. Peralatan militer yang sangat dibutuhkan untuk perang melawan Rusia, seperti sistem pertahanan udara, berpotensi dialihkan ke Timur Tengah. Selain itu, jika harga minyak melonjak dan negara-negara Teluk yang diserang memperlambat aliran minyak, Rusia bisa menemukan lebih banyak pembeli untuk minyak mentahnya. Keuntungan yang diperoleh Rusia pada akhirnya akan memperkuat kas perang mereka untuk melanjutkan serangan terhadap Ukraina, dan membuat Eropa terus berada di bawah tekanan.
