JAKARTA – Pemerintah akan segera mewujudkan rencana penataan kawasan permukiman di bantaran rel kereta, khususnya di wilayah Senen, Jakarta Pusat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa tahap awal relokasi akan difokuskan pada penyediaan ratusan unit hunian layak yang diharapkan selesai dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan Maruarar setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Untuk tahap pertama, pemerintah menyiapkan sekitar 324 unit hunian yang akan diperuntukkan bagi warga yang saat ini tinggal di bantaran rel di kawasan Senen.
“Untuk tahapan pertama ini tanggal 15 Juni itu yang di Senen kan jadi sekitar 300 lebih ya, 324 kalau saya tidak salah angkanya, 15 Juni 2026,” ujar Maruarar.
Proyek ini menjadi prioritas karena merupakan tindak lanjut langsung dari kunjungan Presiden ke lapangan beberapa waktu lalu. Selain proyek di Senen, pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga tengah menyiapkan tambahan sekitar 500 unit hunian di lokasi lain di Jakarta.
“Kereta api juga sedang mempersiapkan 500 unit lagi. Jadi totalnya 824 unit,” jelasnya.
Hunian tersebut memang ditujukan bagi warga yang selama ini tinggal di kawasan sekitar rel kereta, yang dinilai rawan dan tidak layak secara keselamatan maupun kesehatan.
Skema Gotong Royong: APBN hingga Swasta
Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak hanya mengandalkan anggaran negara (APBN), tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pengelola Investasi Danantara dan sektor swasta. Salah satu kontribusi datang dari Astra International melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkomitmen membangun 1.000 unit rumah susun.
“Dari Astra itu sudah komit 1.000 rumah, rumah susun. Jadi kita akan siapkan tanahnya, kemudian yang bangun nanti Astra, kemudian diserahkan kepada negara,” kata Maruarar.
Dia menegaskan, kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci percepatan program perumahan rakyat.
“Jadi gotong royong juga terjadi ada APBN, ada Danantara, dan juga ada swasta… biar bekerja dengan cepat,” tambahnya.
Terkait status kepemilikan hunian, pemerintah masih merumuskan skema yang paling tepat, termasuk kemungkinan kombinasi antara sewa dan kepemilikan.
“Kita sedang atur bagaimana kepemilikannya, ada yang kita pastikan ada dengan sewa juga. Sementara ini tentu cukup banyak yang bersifat sewa dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.
Maruarar menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah mempercepat pembangunan fisik, sementara regulasi akan disusun secara paralel.
“Kita bangun dulu aja biar cepat, sambil menyusul nanti aturannya kita persiapkan,” tegasnya.
Proses Penataan dan Tantangan
Penataan kawasan permukiman di bantaran rel kereta bukanlah hal mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari pengadaan lahan hingga pengaturan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Namun, pemerintah optimis dapat menyelesaikan proyek ini sesuai rencana.
Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah koordinasi antara berbagai instansi terkait. Dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga PT KAI, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan keberhasilan proyek.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting. Warga yang tinggal di kawasan tersebut harus diberikan informasi yang jelas mengenai rencana relokasi, serta perlindungan hak-hak mereka selama proses berlangsung.
Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan dukungan finansial dan fasilitas pendukung, seperti akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Hal ini bertujuan agar warga yang direlokasi tidak mengalami kesulitan hidup setelah pindah.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, pemerintah yakin proyek penataan kawasan permukiman di bantaran rel kereta dapat menjadi contoh sukses dalam pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
