Respons Sekretaris Kabinet Terhadap Kritik Kunjungan Luar Negeri Presiden
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, memberikan tanggapan tegas terhadap pandangan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Teddy menekankan bahwa anggapan bahwa agenda perjalanan dinas tersebut sekadar seremoni belaka adalah keliru dan tidak sesuai dengan realitas yang ada. Ia menegaskan bahwa setiap perjalanan dinas luar negeri Presiden memiliki dampak strategis yang signifikan bagi kepentingan nasional Indonesia dan tidak dapat direduksi menjadi sekadar kegiatan simbolis.
“Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan seremonial,” ujar Teddy melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Senin, 1 Juni 2026. Ia kemudian memaparkan berbagai capaian konkret yang telah diraih Indonesia berkat kunjungan Presiden Prabowo selama kurang lebih satu setengah tahun terakhir.
Capaian Strategis dari Diplomasi Tingkat Tinggi
Salah satu capaian yang disorot adalah bergabungnya Indonesia dalam kelompok kerja sama ekonomi BRICS. Keanggotaan ini dinilai membuka peluang besar untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan internasional yang semakin kompleks. Dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia mendapatkan akses yang lebih luas untuk mempererat kerja sama di sektor energi dan pangan bersama negara-negara anggota lainnya. Langkah ini dianggap krusial mengingat kondisi global saat ini yang masih diliputi ketidakpastian ekonomi, konflik geopolitik, serta ancaman krisis pangan dan energi. Oleh karena itu, pemerintah memandang kunjungan luar negeri Presiden bukan sekadar agenda diplomatik biasa, melainkan bagian integral dari upaya memperjuangkan kepentingan nasional di tengah dinamika global yang kian rumit.
“Manfaatnya apa? Ya sekarang ini di tengah konflik krisis dunia situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik, stok pangan aman,” jelas Teddy, menggarisbawahi stabilitas yang berhasil dijaga berkat diplomasi yang efektif.
Selain itu, Indonesia berhasil merampungkan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa melalui kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Kesepakatan ini menetapkan tarif dagang sebesar 0 persen antara Indonesia dan negara-negara anggota Uni Eropa. Perjanjian ini, yang telah diupayakan selama bertahun-tahun, akhirnya tercapai pada tahun 2025 di era kepemimpinan Presiden Prabowo.
Peningkatan Investasi dan Penguatan Pertahanan
Hasil konkret lainnya dari kunjungan luar negeri Presiden Prabowo adalah lonjakan investasi yang masuk ke Indonesia. Dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir, total investasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp 2.430 triliun, berdasarkan data dari BKPM. Sebagai contoh spesifik, kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea pada bulan sebelumnya langsung menghasilkan investasi senilai sekitar Rp 575 triliun.
Dampak positif lain dari diplomasi internasional yang dilakukan Presiden adalah penguatan sektor pertahanan Indonesia. Indonesia kini memiliki alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang lebih kuat berkat kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Prancis, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya.
Perhatian Khusus terhadap Jemaah Haji dan Palestina
Kunjungan Presiden ke luar negeri juga membawa manfaat signifikan bagi penyelenggaraan ibadah haji. Indonesia kini memiliki perkampungan haji di Arab Saudi, yang mempermudah akomodasi bagi jemaah. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dilaporkan berjalan lancar tanpa kendala berarti, bahkan Arab Saudi telah mengubah undang-undangnya untuk memungkinkan negara memiliki lahan di sana guna digunakan oleh jamaah haji mereka.
Selain itu, Presiden Prabowo menunjukkan peran aktif dalam membantu Palestina. Indonesia mampu memberikan bantuan langsung melalui udara ke Gaza, sebuah upaya yang tidak mudah dan memerlukan kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah untuk melintasi wilayah udara mereka. Selain bantuan udara, Indonesia juga mengirimkan kapal rumah sakit ke Palestina dan memberikan kesempatan bagi anak-anak Palestina untuk mengenyam pendidikan di universitas di Indonesia, dengan jumlah yang kini telah mencapai sekitar 100 orang.
Diplomasi dalam Pemulangan WNI dan Respons Terhadap Kritik
Terakhir, sebagai buah dari kunjungan luar negeri Presiden, berhasil dilakukan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat ditangkap oleh pihak Israel di laut bebas. Melalui diplomasi yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, para WNI tersebut berhasil dipulangkan tidak lama setelah diamankan.
“Jadi ini lewat diplomasi, yang baik diberitakan maupun yang tertutup. Dan ingat yang tadi saya sampaikan adalah hasil konkret nyata satu setengah tahun terakhir. Dan semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara. Baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan,” pungkas Teddy.
Pandangan dan Saran dari Dino Patti Djalal
Sebelumnya, Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), menyampaikan lima saran kepada Presiden Prabowo Subianto terkait frekuensi kunjungannya ke luar negeri. Dino mencatat bahwa Presiden Prabowo merupakan kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan internasional, bahkan memperkirakan satu dari enam hari masa jabatannya dihabiskan di luar negeri. Ia beranggapan bahwa intensitas ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran, serta memprediksi tren serupa akan berlanjut dalam 18 bulan ke depan.
Dino juga menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk setiap kunjungan internasional, yang meliputi rombongan pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, serta uang harian bagi seluruh delegasi. Ia memperkirakan satu perjalanan luar negeri dapat menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Meskipun demikian, Dino menegaskan bahwa saran-saran ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral, mengingat ia telah dianugerahi bintang kehormatan Mahaputera oleh Presiden Prabowo, yang menandakan adanya kepercayaan terhadap kredibilitas dan pandangannya. Atas dasar itu, Dino merasa perlu menyampaikan pesan ini mewakili komunitas hubungan internasional dan sebagian masyarakat Indonesia. Ia mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan luar negeri dan tidak mengabaikan aspirasi publik terkait hal ini.
Lima Saran untuk Efisiensi Diplomasi
Dino Patti Djalal kemudian memaparkan lima saran konkretnya:
Memaksimalkan Komunikasi Virtual: Untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin negara lain, Dino menyarankan Presiden Prabowo untuk lebih mengandalkan panggilan video (video call), Zoom call, atau telepon. Ia berargumen bahwa pertemuan bilateral yang umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam, seringkali diisi dengan basa-basi dan seremoni yang tidak esensial. Dengan panggilan virtual yang biayanya nol rupiah, negara dapat menghemat ratusan miliar rupiah dengan hasil substansi yang kurang lebih sama. Ia mencontohkan Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, yang kerap berkomunikasi via telepon dengan Presiden AS Donald Trump tanpa perlu pertemuan tatap muka, dan bahkan terbang menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi saat kunjungan ke Spanyol untuk meneladankan penghematan.
Memanfaatkan Forum Internasional untuk Pertemuan Bilateral: Untuk menghemat biaya dan waktu, Dino menganjurkan agar Presiden Prabowo memanfaatkan kehadiran di forum internasional untuk bertemu dengan kepala negara lain yang juga hadir. Ia menyebutkan adanya kabar bahwa Presiden Finlandia Alexander Stubb pernah meminta waktu bertemu Presiden Prabowo saat sidang PBB di New York namun tidak direspons, begitu pula permintaan pertemuan bilateral dari kepala negara ASEAN di KTT ASEAN Cebu. Dino mengusulkan penerapan formula “1 + 8”, di mana Presiden, selain menyampaikan pidato, dapat bertemu dengan minimal delapan kepala negara lain yang hadir di forum yang sama, seperti Davos, PBB, ASEAN, atau G20. Angka delapan ini, menurut Dino, merujuk pada julukan Presiden yang dikenal sebagai “08”.
Profesionalisme dan Perencanaan Kunjungan: Dino berharap kunjungan internasional Presiden dapat dilakukan secara profesional dan terencana dengan baik. Ia mengamati beberapa kunjungan dilakukan secara spontan tanpa perencanaan matang dan tujuan yang jelas. Dino menyarankan agar rencana kunjungan internasional Presiden dipetakan setahun sebelumnya dan diumumkan kepada publik satu bulan atau minimal seminggu sebelum hari H, termasuk negara yang akan dikunjungi. Ia mencontohkan kunjungan ke Pakistan dan Rusia saat bencana banjir Sumatera yang dilakukan tanpa informasi publik sebelumnya. Menurutnya, penerapan asas akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan karena publik seringkali tidak mengetahui keberadaan Presiden di luar negeri.
Meningkatkan Penerimaan Tamu Negara di Dalam Negeri: Untuk satu tahun ke depan, Dino menganjurkan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air daripada melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia mengambil contoh Presiden Tiongkok Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di Beijing.
Delegasi Misi Diplomatik Taktis ke Menteri Luar Negeri: Dino mengusulkan agar sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Hal ini dinilai akan menghemat biaya, mengingat biaya perjalanan Menlu yang didampingi staf lebih sedikit akan jauh lebih hemat dibandingkan dengan perjalanan Presiden, dengan hasil substansi yang kurang lebih sama. Namun, ia menekankan bahwa Menlu Sugiono harus melepaskan diri dari peran sebagai bagian dari rombongan pengiring Presiden dan fokus total pada penanganan politik luar negeri, seperti yang dicontohkan oleh mantan-mantan Menteri Luar Negeri seperti Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi.
Dino menegaskan bahwa saran-saran ini disampaikan sebagai suara murni dari nurani rakyat. Ia meyakini bahwa di tengah situasi dunia yang prihatin, rakyat Indonesia tidak lagi terkesan dengan kemegahan protokoler diplomasi, melainkan mengharapkan pemimpin mereka menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
