TEHERAN — Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Behnam Saeedi, menyatakan bahwa tidak ada uranium yang dikeluarkan dari negara tersebut. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang sebelumnya menyebutkan bahwa pemindahan uranium Iran ke AS akan menjadi syarat bagi kesepakatan antara kedua negara. Trump juga menolak kemungkinan Iran melakukan pengayaan uranium hingga 3,67 persen.
“Pernyataan Trump tentang penghapusan 400 kilogram uranium dari Iran adalah gertakan politik dan kebohongan murni. Tidak ada uranium yang dikeluarkan dari negara ini,” kata Saeedi dalam pernyataannya.
Trump sebelumnya menegaskan bahwa AS akan mengamankan persediaan uranium yang diperkaya milik Iran “dengan cara apa pun”. Ia menyampaikan pernyataan tersebut di Gedung Putih dengan tegas:
“Kami ingin mendapatkannya. Kami akan mengambilnya dengan cara apa pun. Kami akan mendapatkannya. Kami akan mendapatkannya atau kami akan mengambilnya. Mereka akan memberikannya kepada kami atau kami akan mengambilnya.”
Peristiwa ini terjadi di tengah kebuntuan yang masih berlangsung antara AS dan Iran. Pembicaraan untuk mencapai akhir permanen konflik, yang saat ini berada dalam tenggat waktu yang diperpanjang oleh presiden AS, masih terhenti. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Iran mengusulkan untuk membuka kembali Selat Hormuz, sambil menunda negosiasi terkait program nuklirnya ke tahap selanjutnya.
Ketegangan meningkat sejak 28 Februari, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran yang menimbulkan kerusakan dan korban sipil. Pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata dua pekan, tetapi pembicaraan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Trump kemudian memperpanjang penghentian serangan untuk memberi waktu bagi Iran menyusun “proposal terpadu.”
Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, pada Rabu (29/4/2026) mengatakan upaya verifikasi lembaganya terhambat oleh kondisi keamanan di lapangan. Ia menyebut para inspektur dijadwalkan mengunjungi fasilitas nuklir Iran yang baru diumumkan pada 13 Juni tahun lalu, namun serangan AS-Israel dimulai pada hari yang sama.
“Akses seharusnya dilakukan pada 13 Juni, pada hari dimulainya serangan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa waktu tersebut membuat inspeksi menjadi tidak mungkin dilakukan.
Grossi juga menyatakan bahwa badan tersebut sebelumnya memantau secara ketat persediaan besar uranium yang diperkaya di Iran sebelum konflik meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa situasi nuklir Iran telah menjadi fokus utama dalam konteks diplomasi internasional, meskipun adanya tantangan yang menghambat akses pihak ketiga.
Dalam konteks yang lebih luas, isu uranium dan pengayaan nuklir tetap menjadi titik panas dalam hubungan antara Iran dan AS. Meski ada upaya-upaya untuk mencapai kesepakatan, tekanan politik dan ancaman militer terus memengaruhi dinamika hubungan bilateral. Di tengah ketegangan ini, dunia internasional terus memantau perkembangan situasi, termasuk peran IAEA dalam memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar nuklir global.
