Pendampingan kepada Pengungsi di Kabupaten Tambrauw
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menyiapkan berbagai langkah pendampingan terhadap pengungsi yang tinggal di Kabupaten Tambrauw. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap insiden penyerangan yang menewaskan dua tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Bamusbama. Langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi ini menekankan pendekatan persuasif serta menghindari pengerahan aparat untuk mengurangi ketakutan masyarakat sipil.
Dalam upaya ini, Pemprov juga memastikan bahwa bantuan bahan makanan (bama) diberikan kepada masyarakat yang terdampak kejadian tersebut. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera turun ke Tambrauw untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa kembali ke kampung mereka. Ia menekankan bahwa pendekatan yang digunakan adalah secara humanis, dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi warga.
“Kami dekati secara humanis, sebab kalau pengerahan aparat tentu warga sipil takut,” ujar Elisa. Selain itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi juga berkoordinasi dengan Bupati Tambrauw dan jajaran serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka menangani situasi ini.
Tindakan Lanjutan ke Kabupaten Maybrat
Selain fokus pada Kabupaten Tambrauw, Pemprov Papua Barat Daya juga akan melakukan tindakan serupa di Kabupaten Maybrat. Hal ini terkait dengan peristiwa kontak senjata di Kampung Sori yang menyebabkan gugurnya dua prajurit marinir. Dalam rangkaian proses ini, pemerintah provinsi akan menyediakan bahan makanan (bama) untuk masyarakat terdampak peristiwa tersebut.
Temuan Komnas HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua telah mengungkap lima fakta terkait eskalasi pasca-penyerangan petugas medis dan warga sipil di Kabupaten Tambrauw. Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menjelaskan bahwa pihaknya memantau sejak awal terjadinya aksi penyerangan di Distrik Bamusbama. Ia menyampaikan rasa prihatin atas masih terjadinya aksi kekerasan yang mengorbankan nyawa warga sipil termasuk pekerja kemanusiaan.
Hasil investigasi Komnas HAM juga menunjukkan adanya keluhan dari masyarakat tentang aparat yang aniaya warga sipil tak bersalah. Pihaknya sejak awal berkomitmen untuk menekan kekerasan di tanah Papua, termasuk penyiksaan terhadap warga sipil. Selain itu, Komnas HAM mendapatkan hasil di lapangan bahwa terdapat tiga kampung yakni Banfot, Salim, dan Sumbekas, yang warganya mengungsi ke ibu kota distrik.
Penempatan Militer dan Kekhawatiran Masyarakat
Komnas HAM juga melaporkan adanya eskalasi militer yang semakin masif dan penempatan pos satgas di wilayah kampung tempat masyarakat sipil tinggal. Penempatan militer ini dinilai membuat masyarakat setempat menjadi takut. Oleh karena itu, Frits Ramandey mengimbau pemerintah dan pimpinan satgas untuk mencari solusi agar pos tersebut dapat digeser.
Respons Bupati Tambrauw
Bupati Tambrauw, Yeskiel Yesnath, menyampaikan bahwa setelah terjadi penyerangan terhadap nakes, honorer, dan warga sipil, pihaknya mengawal semua proses yang terjadi. Pemerintah daerah sejak awal menginginkan pendekatan kemanusiaan, sehingga setiap hak baik korban maupun warga sipil bisa dijaga.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap pekerja kemanusiaan seperti Komnas HAM, agar bisa melakukan pendekatan kemanusiaan di bawah.
