Ketua BEM UGM Tawarkan Dialog Terbuka Langsung dengan Presiden, Tolak Diskusi Tertutup
YOGYAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, kembali menyuarakan pandangan kritisnya terhadap kondisi sosial yang dinilai belum sepenuhnya tergambar dalam laporan resmi pemerintah. Kali ini, Tiyo secara spesifik mengarahkan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, menekankan keinginannya untuk berdialog langsung tanpa perantara.
Pernyataan ini disampaikan Tiyo dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, sebuah platform diskusi yang kerap mengangkat isu-isu kebangsaan secara terbuka dan mendalam. Tiyo menegaskan preferensinya untuk berkomunikasi secara tatap muka dengan presiden, menolak kemungkinan diskusi melalui perwakilan atau pihak ketiga.
Menolak Perantara, Mengutamakan Kejujuran Lapangan
Tiyo berargumen bahwa tidak semua individu yang berada di lingkaran kekuasaan memiliki kapasitas atau kemauan untuk menyampaikan realitas di lapangan secara utuh kepada pimpinan tertinggi. Ia melihat adanya jurang pemisah antara data administratif dan laporan statistik dengan kenyataan hidup yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, Tiyo menyatakan ketidakminatannya untuk terlibat dalam pertemuan tertutup yang hanya mengandalkan informasi yang telah disaring.
“Kalau Pak Presiden mau mendengar suara kami, silakan datang ke UGM. Kita siapkan medan terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Silakan sampaikan apa pun yang Bapak percaya tentang data Bapak, maka mahasiswa akan mendebat itu,” tegasnya, menawarkan sebuah solusi dialog yang ia yakini lebih transparan dan efektif.
Baginya, forum diskusi yang terbuka di kampus merupakan cara terbaik untuk menguji klaim dan narasi resmi yang beredar. Mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat yang merasakan langsung dampak kebijakan, perlu diberikan ruang untuk bertanya, berdebat, dan memberikan masukan yang konstruktif.
Kritik Pendekatan Berbasis Angka dan Laporan Administratif
Lebih lanjut, Tiyo menyoroti kecenderungan dalam pengambilan kebijakan yang dinilai terlalu terpaku pada angka dan laporan administratif. Ia berpendapat bahwa kompleksitas kondisi masyarakat tidak dapat direduksi hanya menjadi sekadar statistik. Menurutnya, pemahaman mendalam tentang realitas sosial hanya bisa didapatkan dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat, bukan semata-mata melalui dokumen tertulis yang telah melalui proses penyaringan dan penyusunan.
Narasi tentang kondisi Indonesia yang baik-baik saja, menurut Tiyo, perlu diuji secara faktual di lapangan. Ia mempertanyakan sejauh mana data yang diterima oleh presiden benar-benar mencerminkan kenyataan yang dihadapi rakyat.
Pertanyaan Reflektif untuk Pemimpin Negara
Pesan utama yang ingin disampaikan Tiyo kepada Presiden Prabowo adalah sebuah pertanyaan reflektif: sejauh mana informasi yang diterima oleh presiden benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya? Tiyo juga mempertanyakan sampai kapan seorang presiden akan terus bergantung pada masukan dari orang-orang di sekitarnya tanpa melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi masyarakat.
“Maka sesungguhnya, Bapak mau sampai kapan Bapak dibohongi oleh orang-orang Bapak?” pungkasnya, menyiratkan kekhawatiran akan potensi distorsi informasi yang mungkin terjadi. Pernyataan ini menjadi penegasan sikap Tiyo bahwa dialog terbuka dan pengujian data secara langsung adalah elemen krusial dalam menjaga vitalitas ruang demokrasi di Indonesia.
Permintaan Maaf atas Penggunaan Kata “Bodoh”
Dalam kesempatan yang sama, Tiyo Ardianto juga secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat pernyataannya, sembari menjelaskan konteks kritik yang ia maksudkan. Pernyataan yang paling banyak disorot publik adalah ketika Tiyo menggunakan kata “bodoh” untuk menggambarkan presiden.
Ia mengakui bahwa pilihan diksi tersebut menimbulkan kegelisahan dan rasa tidak nyaman di sebagian kalangan masyarakat. “Presiden kita itu, kalau bahasa saya, bodoh. Mungkin ada beberapa yang tidak nyaman dengan bahasa ini, dan iya, saya minta maaf atas ketidaknyamanan itu,” ucapnya.
Permintaan maaf ini disampaikan bukan sebagai bentuk penarikan kembali kritik yang ia sampaikan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang publik figur atas dampak linguistik yang ia gunakan dalam ruang diskusi publik.
Mendefinisikan Ulang Makna “Bodoh” dalam Konteks Kritik
Meski telah meminta maaf, Tiyo menegaskan bahwa kata “bodoh” yang ia gunakan tidak dimaksudkan sebagai serangan pribadi terhadap figur presiden. Ia menjelaskan bahwa istilah tersebut merupakan bentuk kritik terhadap apa yang ia nilai sebagai kegagalan dalam tata kelola kebijakan negara.
“Bodoh yang dimaksud di sini adalah inkompetensi yang laten,” jelas Tiyo. Menurutnya, kritik yang dilontarkannya lahir dari kegelisahan mendalam terhadap arah kebijakan yang dianggapnya tidak mampu menyentuh akar permasalahan paling mendasar di masyarakat. Ia melihat adanya inkonsistensi dan ketidakmampuan dalam merumuskan serta mengeksekusi kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat dan mampu mengatasi persoalan riil yang dihadapi bangsa.
