Stok Pangan Nasional Dipastikan Aman di Tengah Ketegangan Global
Pemerintah Indonesia memberikan jaminan penuh bahwa stok pangan nasional berada dalam kondisi yang aman dan mencukupi, bahkan di tengah memanasnya konflik global yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian panik atau panic buying terhadap bahan pokok, karena tindakan tersebut justru dapat mengganggu kelancaran distribusi pasokan pangan di pasar.
Nita Yulianis, Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), menegaskan bahwa kekhawatiran mengenai ketersediaan pangan nasional tidak perlu terjadi. Pemerintah secara berkelanjutan berupaya menjaga pasokan dan stabilitas harga melalui berbagai program strategis, salah satunya adalah Gerakan Pangan Murah (GPM). “Stok pangan saat ini dalam kondisi cukup, sehingga masyarakat tidak perlu panic buying. Membeli berlebihan justru dapat mengganggu distribusi di pasar,” ujar Nita dalam sebuah keterangan tertulis.
Komitmen Pemerintah Menjaga Ketersediaan Pangan
Menteri Pertanian (Mentan) yang juga menjabat sebagai Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, secara tegas menyatakan bahwa stok pangan nasional hingga Maret 2026 dipastikan dalam kondisi aman. “Insya Allah pangan kita aman. Pemerintah terus menjaga produksi dan distribusi agar kebutuhan masyarakat, khususnya menjelang Idulfitri, tetap terpenuhi,” ungkap Amran.
Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat bahwa produksi beras nasional secara konsisten berada dalam rentang 2,6 juta hingga 5,7 juta ton per bulan. Angka ini jauh melampaui rata-rata konsumsi beras nasional yang tercatat sebesar 2,59 juta ton per bulan.
Saat ini, total ketersediaan beras nasional tercatat mencapai sekitar 27,99 juta ton. Rinciannya meliputi stok yang dimiliki oleh Perum Bulog sebesar 3,76 juta ton, cadangan yang tersimpan di masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi yang siap dipanen sebanyak 11,73 juta ton.
Jika dihitung di luar produksi yang masih terus berjalan, jumlah stok beras yang ada saat ini diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan beras nasional hingga hampir satu tahun ke depan. “Kalau kita lihat data hari ini, ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” jelas Amran.
Antisipasi Kekeringan Melalui Program Pompanisasi
Selain memastikan ketersediaan stok, pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi potensi kekeringan yang mungkin timbul akibat fenomena iklim. Salah satu upaya terpenting adalah melalui program pompanisasi yang ditargetkan untuk lahan pertanian seluas 1,2 juta hektare. Pada tahun ini, pemerintah berencana untuk menambah cakupan program pompanisasi seluas 1 juta hektare lagi.
Pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan irigasi perpompaan (irpom) untuk 1 juta hektare lahan. Fasilitas ini krusial untuk memastikan ketersediaan air bagi tanaman padi, terutama di tengah potensi musim kering yang dapat mengancam keberlangsungan produksi. “Potensi kekeringan sudah kita antisipasi sejak awal melalui pompanisasi. Tahun lalu sudah 1,2 juta hektare, dan tahun ini kita tambah lagi 1 juta hektare agar produksi tetap terjaga,” tegas Amran.
Dampak Potensial Konflik Global dan Perjanjian Dagang
Di sisi lain, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai adanya potensi gejolak harga pangan yang patut diwaspadai. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh eskalasi perang antara AS-Israel melawan Iran yang semakin memanas, tetapi juga terkait dengan kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Ekonom Senior Indef, Tauhid Ahmad, berpendapat bahwa perjanjian dagang dengan AS, ditambah dengan ketegangan internasional, dapat memicu kenaikan harga energi. Kenaikan harga energi ini pada akhirnya akan memberikan tekanan pada inflasi di dalam negeri. “Kita, kan, yang harus dipikirkan dari situasi perang ini, kan, dampak ke ekonomi kita. Harga minyak naik, kemungkinan inflasi juga naik, subsidi bisa naik dan sebagainya,” ujar Tauhid.
Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan langkah-langkah antisipatif terhadap dampak ekonomi tersebut. Sembari itu, peluang negosiasi perdagangan juga perlu terus dibuka. Tauhid memperkirakan bahwa gejolak global berpotensi mendorong kenaikan harga pangan, terutama bagi komoditas yang masih sangat bergantung pada impor.
Tauhid menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat serta peningkatan biaya logistik akibat gangguan rantai pasok dan kenaikan risk premium turut memberikan tekanan pada harga komoditas pangan. “Iya pasti [harga pangan naik], kan sebagian misalnya ketika katakanlah kedelai impor, bawang putih, sebagian gula, beras tertentu. Kan harga dolar ini kan melemah begitu ya, dolar melemah. Apalagi yang biaya logistik, ya rantai pasok terganggu, kemudian juga risk premium naik dan sebagainya,” tuturnya.
Gangguan pada rantai pasok dan peningkatan biaya logistik, menurut Tauhid, akan langsung berdampak pada harga produk pangan, khususnya pada kontrak impor baru. Meskipun demikian, besaran potensi kenaikan harga pangan ini masih memerlukan perhitungan lebih lanjut.
Oleh karena itu, Indef menyarankan agar pemerintah kembali menegosiasikan sejumlah ketentuan tarif yang dinilai kurang menguntungkan bagi Indonesia. Tauhid mengusulkan agar pemerintah dapat mendorong penurunan tarif yang saat ini berlaku secara global, yaitu sebesar 15%. “Kalau bisa 10% itu bisa dibuka. Tetapi yang harus dibahas bersama adalah hambatan nontarif. Itu harus lebih detail dan sebagainya,” tutupnya.
