Perkuat Digitalisasi, BI Sulut dan TP2DD Siap Hadapi Championship P2DD 2026
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Utara bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulut terus memperkuat langkah digitalisasi transaksi pemerintah daerah menjelang penyelenggaraan Championship P2DD 2026. Hal ini dilakukan melalui pendampingan intensif yang digelar pada 22 hingga 24 April 2026.
Pendampingan ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada peningkatan angka transaksi digital, tetapi juga memastikan bahwa dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah KPwBI Sulut, Ircham Andrianto Taufick, menjelaskan bahwa arah penilaian Championship P2DD tahun ini mengalami perubahan signifikan.
Menurutnya, pemerintah daerah kini dituntut untuk menghadirkan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. “Pendampingan ini kami dorong agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada capaian implementasi, tetapi juga pada dampak nyata. Masyarakat harus merasakan kemudahan, transparansi, dan efisiensi dalam pembayaran kewajiban, sementara pemerintah daerah juga bisa meningkatkan penerimaan dan memperkuat kemandirian fiskal,” ujar Ircham.
Indikator Penilaian yang Berubah
Indikator penilaian Championship P2DD 2026 kini tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan transaksi non-tunai. Penilaian juga mencakup kepatuhan pajak masyarakat, integrasi kebijakan digital dalam perencanaan pembangunan daerah, serta penguatan ekosistem digital di masing-masing wilayah. Selain itu, pemanfaatan data dan sistem informasi turut menjadi perhatian, termasuk kebijakan yang mampu mendorong peningkatan rasio pajak daerah atau local tax ratio.
Perubahan indikator ini disebut menjadi sinyal bahwa keberhasilan digitalisasi kini diukur dari dampak nyata yang dihasilkan, bukan sekadar banyaknya transaksi digital yang tercatat. Ircham menambahkan, pendampingan tersebut juga menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memetakan berbagai kendala di lapangan.
Dari evaluasi itu, masing-masing daerah diharapkan dapat menyusun strategi percepatan digitalisasi yang lebih tepat sasaran. “Dengan pendampingan ini, kami ingin memastikan setiap daerah memiliki roadmap yang jelas dalam memperluas ekosistem digital, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah,” katanya.
Catatan Positif dari Championship Sebelumnya
Sulawesi Utara memiliki modal positif dari ajang sebelumnya. Pada Championship P2DD 2025, Sulut berhasil meraih peringkat ketiga kategori provinsi di wilayah Sulawesi. Tak hanya itu, sejumlah daerah seperti Kota Tomohon, Kota Manado, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga masuk tiga besar di kategori masing-masing.
Ke depan, BI Sulut bersama pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi melalui perluasan kanal pembayaran non-tunai, integrasi sistem, hingga peningkatan literasi digital masyarakat. Langkah ini diharapkan membuat digitalisasi transaksi daerah tak hanya menghadirkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang lebih inklusif dan berdaya saing.
Strategi Percepatan Digitalisasi
Untuk mencapai target tersebut, beberapa strategi telah dipersiapkan. Pertama, pemerintah daerah akan fokus pada pengembangan infrastruktur digital yang lebih luas dan aksesibel. Kedua, penguatan kerja sama antar lembaga dan instansi terkait akan diperkuat guna memastikan integrasi sistem yang optimal. Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya digitalisasi akan dilakukan melalui berbagai program edukasi dan pelatihan.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperhatikan penggunaan data sebagai alat pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi lokal.
