Bali, Indonesia – Gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ekonomi Hijau Asia-Pasifik di Bali baru saja usai, meninggalkan jejak harapan besar sekaligus pertanyaan mengenai realisasi konkret pasca-acara. Sukses penyelenggaraan KTT ini, yang berhasil mengumpulkan para pemimpin dan delegasi dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik, disambut gegap gempita oleh masyarakat yang menaruh ekspektasi tinggi terhadap arah baru pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, di tengah riuh tepuk tangan dan dokumentasi yang membanjiri media sosial, muncul kebutuhan mendesak untuk menelaah lebih dalam apa yang sesungguhnya telah dicapai dan pembelajaran apa yang dapat dipetik untuk masa depan.
Momentum Bali Menuju Ekonomi Hijau
Keputusan untuk menjadikan Bali sebagai tuan rumah KTT Ekonomi Hijau Asia-Pasifik bukanlah tanpa alasan. Pulau Dewata ini, dengan kekayaan alam dan budayanya yang unik, didapuk menjadi percontohan nasional dalam membangun ekonomi daerah yang berbasis kekuatan lokal, keberlanjutan, dan budaya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, bahkan telah menyatakan komitmennya untuk menjadikan Bali sebagai model pembangunan daerah yang dapat direplikasi dari Aceh hingga Papua.
Konsep ekonomi hijau, yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan penciptaan lapangan kerja baru, selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan Indonesia. Para pengusaha dan investor, seperti Sandiaga Salahuddin Uno, melihat potensi besar dalam ekonomi hijau sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia ke depan. Dengan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah, Asia, termasuk Indonesia, memiliki peluang strategis untuk memimpin transisi ini.
Pilar-pilar Transformasi Ekonomi Hijau Bali
Pemerintah Provinsi Bali bersama Bappenas telah merumuskan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali (TKB) yang menjadi panduan dalam proses pembangunan ekonomi berkelanjutan. Peta jalan ini didasarkan pada enam pilar utama, yaitu: pertanian organik, kelautan dan perikanan, perindustrian berbasis budaya dan keunggulan lokal, industri kerajinan, UMKM dan koperasi, serta ekonomi kreatif dan digital, termasuk sektor pariwisata. Pendekatan ini menekankan pada pemanfaatan kekuatan lokal dan nilai-nilai spiritual, sosial, serta ekologis yang tercermin dalam prinsip Hindu Sad Kerthi.
Untuk memastikan implementasi yang terintegrasi dan efisien, reaktivasi Sekretariat TKB menjadi krusial. Sekretariat ini akan berfungsi sebagai delivery unit yang menghubungkan pemerintah pusat, Pemprov Bali, dan mitra pembangunan, sekaligus mengawal agar transformasi ekonomi Bali berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.
Peluang Investasi dan Pengembangan Pasar Karbon
Penyelenggaraan KTT ini juga diharapkan membuka pintu lebar bagi investasi hijau dan inovasi digital. Indonesia didorong untuk memanfaatkan momentum ini guna menarik investasi strategis dalam sektor energi hijau dan ekonomi digital dari negara-negara mitra. Korea Selatan, misalnya, telah menjadi mitra potensial yang signifikan dalam investasi di sektor keberlanjutan dan inovasi digital. Total investasi kumulatif Korea Selatan di Indonesia selama periode 2020-2024 mencapai 11.3 miliar dolar AS.
Di sisi lain, pasar karbon menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Volume transaksi perdagangan karbon hingga pertengahan 2025 diperkirakan mencapai sekitar 700.000 ton CO₂ ekuivalen. Potensi proyek berbasis alam seperti mangrove, lahan gambut, dan kehutanan diperkirakan mencapai 13 miliar ton CO₂ ekuivalen dengan nilai ekonomi sekitar USD 8 miliar per tahun. Potensi ekonomi hijau secara keseluruhan, termasuk energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, bahkan diproyeksikan mencapai kisaran Rp3.000-4.000 triliun dalam jangka panjang.
Tantangan dan Pembelajaran Pasca-KTT
Meskipun euforia pasca-KTT masih terasa, tantangan besar menghadang dalam mewujudkan komitmen yang telah diucapkan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan optimalnya transfer teknologi dan menyeimbangkan kepentingan investasi asing dengan pembangunan kapasitas domestik. Indonesia perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam ketergantungan berlebihan pada satu mitra atau terperangkap dalam dinamika geopolitik yang kompleks.
Selain itu, penting untuk mewujudkan kesadaran bahwa manfaat KTT ini tidak hanya dirasakan di tingkat elite, tetapi juga di tingkat akar rumput. Generasi Z, misalnya, menyuarakan harapan agar KTT ini dapat menunjang kepentingan nasional dan memperkuat hubungan bilateral di sektor teknologi dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang efektif dan program yang inklusif untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam transisi menuju ekonomi hijau.
Penyelenggaraan KTT Ekonomi Hijau Asia-Pasifik di Bali telah menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia untuk mendorong agenda pembangunan berkelanjutan. Namun, kesuksesan sesungguhnya akan diukur dari kemampuan menerjemahkan visi yang digaungkan selama KTT menjadi aksi nyata yang berdampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pembelajaran dari setiap komitmen dan tantangan yang dihadapi akan menjadi bekal berharga dalam menavigasi perjalanan panjang menuju masa depan ekonomi hijau yang lebih baik.
Penulis: Erwin
