Presiden Prabowo Tegaskan Dana Otsus Papua untuk Rakyat, Bukan Perjalanan Dinas Pejabat ke Luar Negeri
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua agar tidak mengalokasikan dana otonomi khusus (otsus) untuk keperluan perjalanan dinas luar negeri (DLN) para pejabat daerah. Instruksi ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam sebuah acara pengarahan yang dihadiri oleh para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025).
Presiden Prabowo menekankan bahwa dana otsus yang telah dikucurkan seharusnya diarahkan secara optimal untuk program-program pembangunan prioritas yang secara langsung menyentuh dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas di Papua.
“Saya minta benar-benar kepada gubernur, para bupati, tanggung jawab, ya. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus,” tegas Presiden Prabowo, seperti yang dilaporkan dari siaran resmi Sekretariat Presiden pada hari Rabu.
Pernyataan tegas ini disambut dengan seruan kompak dari para kepala daerah yang hadir, menjawab pertanyaan Presiden dengan lantang, “Bisa!”
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa era pengawasan saat ini telah berkembang. Pengawasan tidak lagi hanya bersifat internal dalam lingkup pemerintahan, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat secara langsung.
“Rakyatmu itu sudah pintar-pintar. Semua punya gadget. Nanti Mendagri (Tito Karnavian, Red.) awasi, ya. Jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta,” ujar Presiden Prabowo, menyiratkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus dijaga dengan baik.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya amanah yang diemban oleh para kepala daerah. Mereka bertanggung jawab penuh kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin.
“Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu. Komite membantu. Para menteri siap membantu. Program-program pusat pun akan kita turunkan ke saudara-saudara,” jelas Presiden.
Dukungan Program Pusat untuk Percepatan Pembangunan Papua
Komite yang dimaksud Presiden merujuk pada Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Lembaga ini turut hadir dan berpartisipasi dalam acara pengarahan di Istana Negara. Selain itu, Presiden juga menjabarkan beberapa program pusat yang akan disalurkan ke daerah-daerah di Papua. Program-program ini mencakup inisiatif strategis yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
Beberapa program pusat yang akan segera diturunkan ke daerah antara lain:
* Makan Bergizi Gratis (MBG): Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan asupan gizi yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
* Sekolah Rakyat: Inisiatif ini difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di wilayah Papua, memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang layak.
* Koperasi Desa Merah Putih: Pendirian dan penguatan koperasi desa diharapkan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan.
* Swasembada Pangan: Program ini berupaya meningkatkan produksi pangan lokal untuk mencapai kemandirian pangan di seluruh wilayah Papua.
* Swasembada Energi: Inisiatif ini bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya energi lokal guna memenuhi kebutuhan energi daerah secara mandiri dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo mendesak seluruh kepala daerah di Papua untuk membangun hubungan kerja yang erat dan melakukan koordinasi yang intensif dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kolaborasi ini sangat krusial dalam merumuskan dan menyusun program-program prioritas yang paling relevan dan efektif untuk mengatasi tantangan spesifik di masing-masing daerah.
“Silakan saudara-saudara merancang, para bupati, gubernur, apa yang menjadi perhatian utama saudara-saudara, kesulitan utama saudara-saudara, serta prioritas saudara-saudara,” ujar Presiden Prabowo, memberikan ruang bagi para kepala daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan riil di wilayah mereka.
Presiden menyadari bahwa tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara instan. Namun, dengan adanya prioritas yang jelas dan terencana, pemerintah pusat akan berupaya menyesuaikan dukungan dan sumber daya yang tersedia demi mencapai kemajuan yang signifikan.
“Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan semua seketika, tetapi jika kita memiliki prioritas, saudara-saudara, kita akan sesuaikan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” pungkas Presiden Prabowo, menekankan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan Papua yang berfokus pada kesejahteraan rakyat.
