Indonesia Didesak Keluar dari Dewan Perdamaian: Menjaga Integritas Politik Luar Negeri dan Prinsip Konstitusional
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus Hasanuddin, baru-baru ini melontarkan desakan kuat agar pemerintah Indonesia segera menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Ia berargumen bahwa keikutsertaan dalam forum yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut justru lebih banyak membawa kerugian daripada keuntungan bagi Indonesia. Menurut Hasanuddin, keputusan untuk tetap berada dalam BoP berpotensi mengancam integritas politik luar negeri Indonesia dan menyalahi prinsip konstitusional negara yang seharusnya tidak memihak pada blok tertentu.
“Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah,” tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dalam sebuah keterangan tertulis pada Selasa, 3 Maret 2026.
Hasanuddin menguraikan setidaknya lima alasan krusial mengapa Indonesia harus segera menarik diri dari BoP demi menjaga prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Lima Alasan Utama Indonesia Harus Keluar dari Dewan Perdamaian
Mencederai Prinsip Politik Bebas Aktif dan Keterpihakan pada Blok Tertentu
Partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif. Hal ini dikarenakan Indonesia dianggap semakin merapat pada kubu Amerika Serikat dan Israel, yang dalam pandangan banyak pihak, melakukan penjajahan terhadap Palestina.Serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari lalu, semakin mempertegas adanya invasi yang dikecam oleh dunia internasional. Hasanuddin, seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, berpendapat, “Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain.”
Sikap Pemerintah yang Dianggap Tidak Tegas dan Memperburuk Persepsi Internasional
Sikap pemerintah Indonesia yang dinilai tidak tegas dalam mengutuk agresi militer tersebut dianggap sebagai bukti bahwa Indonesia telah berpihak pada koalisi Amerika-Israel, bukan pada Iran. Hal ini kemudian menimbulkan persepsi bahwa Indonesia memiliki komitmen yang lemah terhadap penghormatan kedaulatan negara lain. Hasanuddin mengusulkan agar pemerintah menggunakan alasan ini sebagai dasar kuat untuk keluar dari BoP, guna mencegah persepsi negatif ini semakin berkembang.Potensi Penolakan dari Masyarakat Palestina dan Dampak pada Pasukan TNI
Posisi Indonesia yang dianggap tidak netral dan tidak konsisten dalam forum internasional ini berpotensi memperburuk pandangan rakyat Palestina terhadap Indonesia. Situasi ini akan menjadi masalah serius bagi prajurit TNI yang mungkin akan dikirim ke Gaza, Palestina, sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.Hasanuddin memprediksi bahwa mobilisasi TNI ke Gaza kemungkinan besar akan mendapatkan penolakan dari masyarakat Palestina. Ia menambahkan, “Sejak dua pekan lalu, ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia.”
Potensi Pemborosan Anggaran Negara dan Tekanan Fiskal
Lebih lanjut, Hasanuddin memandang adanya potensi pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika dana tersebut dialokasikan untuk mendanai operasional TNI yang dikirim ke Gaza. Dengan mempertimbangkan minimnya urgensi pengiriman pasukan TNI ke wilayah tersebut, ia menilai bahwa kondisi fiskal negara bisa tertekan jika rencana tersebut tetap dilanjutkan. Padahal, menurutnya, pemerintah seharusnya lebih selektif dalam menggunakan anggaran, terutama setelah invasi AS-Israel ke Iran yang berdampak pada ketidakpastian ekonomi global.Risiko Terjebak dalam Pusaran Geopolitik Timur Tengah yang Merugikan
Hasanuddin juga mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan Indonesia dalam BoP karena Indonesia sangat berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang membahayakan dan tidak menguntungkan. Ia menekankan bahwa keluar dari BoP bukanlah berarti Indonesia mengabaikan isu perdamaian dunia. Sebaliknya, langkah tersebut justru akan mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri yang independen, bebas aktif, dan berpihak pada kedaulatan setiap bangsa.“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar,” pungkas Hasanuddin, menegaskan kembali urgensi penarikan diri dari forum tersebut.
