Kesiapan Jawa Tengah Menghadapi Musim Kemarau 2026
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan tiba pada bulan Juni 2026. Dalam rangka mengantisipasi kekeringan, pihak terkait telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan ketersediaan air bersih di seluruh wilayah.
Salah satu langkah utama adalah penyediaan air bersih sebanyak 123 juta liter yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak negatif dari musim kemarau yang bisa berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti air minum dan irigasi pertanian.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan secara komprehensif. Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan distribusi air bersih yang efektif.
“Tahun 2026 ini hasil koordinasi kami dengan BPBD kabupaten/kota sudah disiapkan 123 juta liter air, ada 18 kabupaten/kota yang diperkirakan akan terdampak. Sudah siap untuk didistribusikan,” katanya saat rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) triwulan I-2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 4 Mei 2026.
Menurutnya, meskipun saat ini masih terjadi hujan di wilayah Jawa Tengah, namun perkiraan khusus Pulau Jawa menunjukkan bahwa musim kemarau akan mulai memasuki bulan Juni. Pemetaan daerah rawan kekeringan juga menjadi salah satu fokus utama dalam persiapan ini.
Ia menambahkan bahwa pengalaman tahun 2024 menjadi referensi dalam menghadapi kondisi serupa. “Peristiwa di tahun 2026 ini diperkirakan hampir sama seperti di tahun 2024. Di mana pada tahun 2024, BPBD provinsi maupun kabupaten/kota sudah bisa mendistribusikan di 54 juta liter air,” jelasnya.
Selain itu, proses distribusi air bersih juga telah dilakukan pemetaan termasuk alat distribusi. Menurut Bergas, saat ini masih dilakukan kajian dan perhitungan terkait biaya distribusi mengingat adanya kenaikan harga BBM nonsubsidi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal.
Koordinasi dengan BUMD dan Kabupaten/Kota
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa kesiapan menghadapi musim kemarau sudah dilakukan melalui koordinasi dengan kabupaten/kota. Salah satu fokus utamanya adalah pemetaan daerah-daerah rawan kekeringan di Jawa Tengah.
Pihaknya juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut mengenai persoalan tersebut dengan sejumlah BUMD, supaya dampak kekeringan bisa diantisipasi secara maksimal.
“Nanti kita koordinasikan lagi, termasuk dengan beberapa BUMD juga kita kondisikan. Ini untuk membantu agar dampak kekeringan bisa dikurangi. Tidak hanya soal kebutuhan air bersih dan air baku, tetapi juga dampaknya pada swasembada pangan,” katanya.
Langkah-Langkah yang Dilakukan
Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:
- Pemetaan daerah rawan kekeringan: Dilakukan secara komprehensif untuk menentukan prioritas distribusi air.
- Penyediaan air bersih: Sebanyak 123 juta liter air telah disiapkan untuk dipersiapkan distribusi.
- Koordinasi dengan kabupaten/kota: Memastikan bahwa semua wilayah siap menghadapi musim kemarau.
- Kajian biaya distribusi: Untuk memastikan anggaran dapat digunakan secara efisien, terutama dengan adanya kenaikan harga BBM.
- Koordinasi dengan BUMD: Meningkatkan kapasitas dalam menghadapi dampak kekeringan.
Dengan persiapan yang matang, pemerintah Jawa Tengah berharap dapat mengurangi dampak negatif dari musim kemarau, baik bagi kebutuhan air bersih maupun pertanian.
