Ketua BEM UGM Tolak Undangan Istana, Ungkap Kekecewaan atas Kebijakan Pemerintah
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, baru-baru ini mengungkap sebuah fakta menarik terkait interaksinya dengan pihak Istana Negara. Ia mengakui bahwa dirinya pernah menerima undangan resmi untuk berkunjung ke Istana pada Agustus 2025, yang saat itu dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Tiyo dengan tegas menyatakan menolak undangan tersebut. Keputusan ini diambil bukan karena ketidakpedulian, melainkan sebagai bentuk konsistensi dalam menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilainya perlu perbaikan serius.
Pernyataan ini disampaikan Tiyo secara terbuka dalam sebuah sesi podcast di kanal YouTube Terus Terang Media pada Rabu, 25 Januari 2026 malam. Dalam percakapan tersebut, Tiyo menekankan bahwa sikap kritis yang diusungnya bukanlah sekadar luapan emosi sesaat atau ketidakpuasan sementara. Ia menjelaskan bahwa kritik yang dilayangkan oleh BEM UGM dan elemen masyarakat lainnya telah disuarakan sejak lama, bahkan setahun sebelum momentum podcast tersebut.
“Kita itu tidak tiba-tiba marah ke presiden. Kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi,” ungkap Tiyo. Ia merujuk pada sejumlah isu krusial yang telah disuarakan, termasuk revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kebijakan mandatory spending yang berkaitan erat dengan program andalan pemerintah saat itu, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Tiyo, masukan dan kritik dari publik seharusnya menjadi bahan pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan. Namun, ia merasa bahwa pemerintah belum mampu mengolah aspirasi tersebut dengan baik. “Ternyata seluruh kritik yang disampaikan oleh publik itu tidak terolah dengan baik oleh pemerintah. Jadi ada jarak antara suara, telinga, dan otak,” tuturnya dengan nada prihatin. Ia menambahkan bahwa persoalan utamanya bukan semata-mata perbedaan pandangan, melainkan adanya kesenjangan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Penolakan Undangan Istana: Sebuah Pernyataan Sikap
Tiyo secara gamblang membenarkan adanya undangan resmi dari Istana. “Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Jadi enggak usah bicara kalau. Kita sudah pernah nolak itu,” tegasnya. Ia berpandangan bahwa seluruh poin kritik yang ingin disampaikannya sudah dapat diakses dan dipantau oleh Presiden melalui berbagai kanal publik, termasuk podcast-podcast yang ia hadiri.
“Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi enggak perlu ketemu,” jelas Tiyo. Baginya, pertemuan tatap muka tidak esensial jika substansi kritik telah tersampaikan secara luas dan dapat diakses oleh pemangku kebijakan.
Kritik Mendalam terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu fokus utama kritik Tiyo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyoroti adanya dugaan pergeseran anggaran pendidikan yang signifikan untuk mendanai program tersebut. “Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” ungkapnya.
Tiyo menyebutkan angka fantastis sebesar Rp 223 triliun sebagai nilai anggaran pendidikan yang terindikasi dialihkan untuk program MBG. Ia membandingkan potensi pemanfaatan anggaran tersebut jika dikelola untuk sektor pendidikan. “Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa,” paparnya, menunjukkan betapa besar potensi yang bisa digali dari anggaran pendidikan.
Namun, Tiyo menegaskan bahwa BEM UGM tidak menolak upaya pengentasan stunting. “BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” ujar Tiyo. Ia secara lugas menyatakan bahwa program MBG dalam pelaksanaannya saat ini berpotensi membuka celah bagi praktik penyimpangan dan korupsi.
“MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat… Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis, korupsi yang dilegalkan,” tuding Tiyo. Pernyataan ini mengindikasikan kekhawatiran mendalam akan potensi penyalahgunaan dana publik yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.
Respons Pejabat Publik dan Indikasi Kemunduran Demokrasi
Tiyo juga menyoroti bagaimana pejabat publik merespons kritik yang dilayangkan oleh mahasiswa. Ia menegaskan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. “Kami ini bosmu… Sebagai rakyat kalian itu buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat,” tegas Tiyo. Ia menekankan bahwa kritik keras yang dilontarkan lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi bangsa.
“Ketika kita yang terbiasa pada kesantunan, terpaksa mengatakan presiden bodoh, berarti ini kejahatannya sudah tidak termaafkan,” katanya, menggarisbawahi tingkat keparahan masalah yang ia rasakan.
Lebih lanjut, Tiyo menyinggung fenomena “teror” yang ia anggap sebagai indikator kemunduran demokrasi. “Teror sebenarnya adalah tanda cacatnya demokrasi. Apalagi ketika teror, pemerintah tidak berpihak pada korban,” papar Tiyo. Ia melihat adanya pola di mana kritik yang membangun justru dibalas dengan intimidasi, sebuah praktik yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
Seruan untuk Reformasi Jilid Kedua dan Harapan Perubahan
Di penghujung pernyataannya, Tiyo Ardianto menyerukan sebuah refleksi besar terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pemuda, untuk mulai membayangkan dan mempersiapkan “reformasi jilid kedua”.
“Saya ngajak teman-teman… untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid dua. Karena seluruh syarat terjadinya reformasi itu sudah lengkap,” ujarnya. Ia meyakini bahwa berbagai permasalahan yang ada saat ini telah menciptakan momentum yang tepat untuk sebuah perubahan fundamental.
Meskipun menyuarakan kritik yang tajam, Tiyo menyatakan bahwa pintu perubahan selalu terbuka. “Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau,” ungkap Tiyo. Ia menggambarkan bahwa esensi dari aspirasi rakyat bukanlah konflik berkepanjangan dengan pemimpin.
“Rakyat ini enggak pengin punya pemimpin yang harus dikritik. Penginnya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan,” pungkasnya, menyuarakan harapan akan hadirnya pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
