Pancasila sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan: Membangkitkan Koperasi untuk Keadilan Sosial
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 menjadi momen penting untuk menegaskan kembali peran fundamental Pancasila dalam membangun bangsa Indonesia, khususnya dalam transformasi sistem ekonomi nasional. Dalam upacara yang berlangsung di Gedung Pancasila, Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa Pancasila bukan hanya falsafah negara, tetapi juga menjadi pegangan kokoh dalam menyatukan keberagaman, memperkuat semangat gotong royong, mewujudkan keadilan sosial, serta menjaga perdamaian dan persatuan nasional.
Presiden Prabowo secara tegas menyatakan komitmen pemerintah untuk melakukan “transformasi besar-besaran” pada sistem ekonomi nasional. Transformasi ini berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila, dengan fokus utama pada penguatan ekonomi kerakyatan dan kebangkitan peran koperasi sebagai pilar utama pengentasan kemiskinan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyerukan pentingnya “membumikan Ekonomi Pancasila”. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara jujur merefleksikan realitas ekonomi yang ada saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai selama beberapa dekade terakhir, menurut Presiden, belum sepenuhnya dirasakan secara merata dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Fenomena ini menuntut adanya perubahan paradigma dalam pembangunan ekonomi.
Acara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting bangsa, menunjukkan kesatuan visi dalam memperingati Pancasila. Turut hadir dalam upacara tersebut adalah:
* Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri.
* Wakil Presiden, Gibran Rakabuming.
* Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla.
* Wakil Presiden ke-13, Ma’ruf Amin.
* Ketua MPR, Ahmad Muzani.
* Para Menteri Kabinet Merah Putih.
* Ketua DPD, Sultan Najamudin.
* Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Ferry Juliantono.
Penguatan Koperasi sebagai Amanat Konstitusi
Presiden Prabowo mengingatkan kembali amanat para pendiri bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33. Pasal tersebut secara jelas mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, penguatan koperasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Koperasi harus bangkit dan bertransformasi menjadi instrumen utama untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.
“Sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit! Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan,” tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Transformasi pembangunan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila ini akan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pendekatan ini menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam setiap proses pembangunan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui penguatan koperasi dan ekonomi desa.
Langkah Strategis Pemerintah untuk Ekonomi Kerakyatan
Untuk mendukung pelaksanaan transformasi ekonomi kerakyatan ini, pemerintah telah menyiapkan serangkaian langkah strategis. Selain penguatan koperasi dan ekonomi desa, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan yang lebih ketat dan terukur terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pemanfaatan SDA harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk segelintir pihak.
Di akhir amanatnya, Presiden Prabowo kembali menggaungkan pesan Proklamator Bung Karno mengenai pentingnya berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa dengan menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh, terutama dalam implementasi di bidang ekonomi, Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang kuat, disegani di kancah internasional, dan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perdamaian dunia.
“Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” ajak Presiden Prabowo.
Kesiapan Kementerian Koperasi dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila
Menanggapi pidato dan arahan Presiden Prabowo, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Ferry Juliantanto, menyatakan kesiapan penuh dari jajarannya untuk mewujudkan cita-cita Ekonomi Pancasila. Ia menegaskan bahwa Kementerian Koperasi akan berupaya mengakselerasi penguatan sektor ekonomi kerakyatan. Salah satu upaya konkret yang akan dioptimalkan adalah melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Apa yang disampaikan Presiden Prabowo adalah mandat ideologis sekaligus operasional bagi kami. Kementerian Koperasi siap menerjemahkan arahan tersebut di lapangan. Lewat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), kita akan memperkuat fondasi ekonomi dari akar rumput, memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan baru, dan menjadikan koperasi sebagai benteng utama pertahanan ekonomi warga,” ujar Menteri Ferry Juliantono.
Program KDKMP ini diharapkan dapat menjadi katalisator kebangkitan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, sehingga mampu secara efektif mengangkat kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemandirian ekonomi dari tingkat paling bawah. Dengan penguatan koperasi, diharapkan ketidakadilan ekonomi dapat diminimalisir dan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat dapat terwujud.
