Kuasa Hukum Korban Penghinaan, Riswan Harahap: Surat Putusan PN Batam Terkesan Kurang Gizi

Surat putusan Pengadilan Negeri (PN) Batam terhadap Micky Alrahmadi (dalam perkara 1/Pid.S/2023/PN Btm) tidak ada mencantumkan supaya terdakwa, Micky Alrahmadi untuk ditahan mendapatkan kritikan dari kuasa hukum korban Ikawati Ratna Dewi atas nama Riswan Harahap.

“Pada pidana umumnya selalu dicantumkan untuk memerintahkan terdakwa ditahan, tetapi dalam putusan kemarin tidak ada memerintahkan untuk ditahan makanya dia (Micky Alrahmadi) belum ditahan,” kata Riswan Harahap saat dihubungi melalui telepon menggunakan pesan singkat WhatsApp pada hari Rabu (01 Maret 2023).

Riswan Harahap berpendapat bahwa tidak dicantumkannya perintah untuk menahan Micky Alrahmadi dalam surat putusan merupakan putusan yang masuk dalam kategori kurang gizi.

“Kalau sebenarnya saya mewakili korban melihat putusan ini sebenarnya kecewa karena ada unsur harkat dan martabat seorang perempuan yang dirusak. Jadi dengan adanya surat putusan itu maka kami berpendapat bahwa itu terkesan kurang gizi,” ucap Riswan Harahap.

Dalam keterangannya, Riswan Harahap juga menunggu sikap dari Micky Alrahmadi dalam 1 pekan ini, karena kemarin diucapkan dalam persidangan bahwa dia masih pikir-pikir. “Jadikan masih pikir-pikir sampai minggu depan. Kalau tidak ada jawaban maka Kejaksaan akan eksekusi sesuai perintah putusan untuk menjalankan perintah kurungan selama 1 bulan dan 15 hari,” ujar Riswan Harahap.

Demi sebuah keberimbangan berita maka dilakukan konfirmasi kepada juru bicara alias Jubir PN Batam, Nanang Herjunanto.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan KUHAP ada perkara yang bisa ditahan dan yang tidak bisa ditahan. “Bahwa perkara ini (terpidana Micky Alrahmadi) kemudian tidak ditahan tentu ada pertimbangan hukumnya. Cuman masalah pertimbangan hukum itu, kita tidak boleh menafsirkan pertimbangan hukum majelis hakim. Jadi harus dibaca putusannya itu dalam pertimbangannya secara menyeluruh. Jadi saya tidak bisa kemudian menjelaskan tentang pertimbangan hukum itu karena memang tidak boleh menafsirkan putusan hukum dari majelis hakim,” kata Nanang Herjunanto saat ditemui di Gedung PN Batam, Rabu (01 Maret 2023).

Mendengar pendapat Nanang Herjunanto itu mengantarkan jurnalis media ini melontarkan pertanyaan. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP angka 1 perihal unsur-unsur dalam surat putusan pidana diantaranya supaya terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan atau dibebaskan. Jadi dalam surat putusan perkara 1/Pid.S/2023/PN Btm tidak tertera perintah untuk menahan terdakwa sehingga terkesan kurang gizi, lalu apa pendapat anda perihal tersebut?

“Setiap orang punya pendapat masing-masing tentunya kebebasan mengutarakan pendapat. Kita tidak bisa mengomentari secara hukum,” ucap Nanag Herjunanto.

Nanang Herjunanto juga menerangkan bahwa dalam KUHAP ada yang bisa ditahan dan yang tidak bisa ditahan. “Jadi itu sudah jelas di KUHAP dan bisa juga ditanyakan kepada ahli [hukum pidana]. Tetapi secara umum itu pidana yang bisa ditahan itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun dan ada penjelasan pasal-pasal yang lain. Meskipun diancam di bawah 5 tahun tetapi bisa ditahan, jadi silahkan ditanyakan kepada ahli saja,” ujar Nanang Herjunanto.

Selanjutnya awak media ini memberikan pertanyaan lagi kepada Nanang Herjunanto. Hukum yang berlaku di Indonesia mengenal 3 jenis pemidanaan diantaranya pidana mati, pidana penjara dan pidana denda. Apakah kategori putusan perkara 1/Pid.S/2023/PN Btm terhadap Micky Alrahamadi yang disampaikan majelis hakim PN Batam bukan kategori pidana penjara?

Nanang Herjunanto menjawab bahwa “pidana 1 bulan dan 15 hari yang dijatuhkan kepada Micky Alrahmadi merupakan pidana penjara. Yang namanya persidangan itu kan apakah sudah inkrah atau belum, mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum? Mengikuti prosesnya apakah nanti ada banding atau tidak? Jadi seperti itulah kira-kira.”

Masih dalam keterangan Nanang Herjunanto bahwa perkara yang membelenggu Micky Alrahmadi ini tidak ditahan sampai berkekuatan hukum tetap. “Kalau nanti sudah berkekuatan hukum tetap dan putusannya penjara tentu dieksekusi oleh jaksa,” ucap Nanang Herjunanto mengakhiri konfirmasi itu.

Penulis: JP