Memasuki tahun 2026, fokus pemerintah pusat terarah pada upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi dahsyat yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada akhir November 2025. Bencana banjir bandang dan tanah longsor ini tidak hanya meninggalkan luka fisik pada infrastruktur, tetapi juga menjadi ujian ketahanan bangsa. Meskipun akses transportasi dan layanan dasar mulai berangsur pulih, serta roda ekonomi kembali berputar di beberapa titik, ribuan warga masih menanti realisasi hunian tetap, pemulihan layanan publik secara penuh, dan jaminan keamanan hidup. Pemerintah menegaskan bahwa upaya penanganan bencana terus berjalan tanpa jeda, bahkan selama libur pergantian tahun. Pemulihan akses transportasi, layanan dasar, dan rekonstruksi jangka menengah menjadi agenda prioritas utama di awal tahun ini.
Negara Tak Mengenal Libur dalam Penanganan Bencana
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menekankan bahwa tidak ada kata libur dalam agenda pemulihan bencana di tiga provinsi yang terdampak. “Negara hadir, negara tidak mengenal libur untuk bisa terus mendampingi saudara-saudara kita di kawasan terdampak bencana,” ujar Abdul dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 31 Desember 2025.
Hingga akhir Desember 2025, pemerintah telah berhasil menyelesaikan target pemulihan jalan dan jembatan nasional yang terputus akibat bencana. Abdul menjelaskan, “Artinya semua target yang dicanangkan oleh Kementerian PU khusus untuk jalan dan jembatan nasional itu sudah terpenuhi di akhir Desember.”
Memasuki tahun 2026, fokus pemulihan bergeser ke infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah daerah, mencakup jalan penghubung antarprovinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat kecamatan dan desa. “Nantinya aksesibilitas baik itu penghubung lintas provinsi, penghubung kabupaten/kota dalam satu provinsi, hingga jalan-jalan kecamatan dan desa bisa kita perbaiki dengan target waktu yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PU,” papar Abdul.
Selain percepatan pemulihan fisik, pemerintah juga berupaya keras mengurangi risiko bencana susulan. Normalisasi sungai dipercepat mengingat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih ada. “Seperti kita sampaikan bahwa meskipun operasi modifikasi cuaca terus dilakukan, tetapi masih ada potensi-potensi hujan sedang atau hujan intensitas tinggi yang biasa,” imbuh Abdul. Pendangkalan saluran air yang menjadi penyebab banjir menjadi perhatian khusus di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Tenggara. Normalisasi badan sungai dan pembersihan sampah di bawah jembatan dari tingkat desa hingga kecamatan dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut ketika debit air meningkat.
Kunjungan Intensif Presiden di Wilayah Bencana
Penanganan bencana di Sumatera ditandai dengan intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke daerah-daerah yang terdampak. Sejak 1 Desember 2025, Presiden Prabowo dilaporkan telah beberapa kali turun langsung ke lokasi bencana, sekaligus memimpin rapat terbatas di Jakarta untuk memantau perkembangan penanganan.
Pada momen pergantian tahun 2026, Presiden Prabowo menghabiskan malam di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau meninjau pembangunan Jembatan Bailey di Sungai Garoga, Batang Toru, dan bermalam bersama para pengungsi di posko Batu Hula. Sebelumnya, pada 17-18 Desember 2025, Presiden Prabowo telah meninjau penanganan pascabencana di Sumatera Barat, mengunjungi posko pengungsian di Kabupaten Agam, memantau perbaikan jalan di Lembah Anai, serta mengawasi pembangunan jembatan di Padang Pariaman.
Di Aceh, Presiden mengunjungi wilayah Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Bireuen untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi. Di Padang Pariaman, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan rumah warga yang terdampak. “Jembatan sedang kita bentuk semua, insya Allah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu. Jadi, di Sumut baru habis itu kondisi beberapa kabupaten masih sulit beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat tapi sudah bisa kita datangi dari udara dari helikopter, pesawat,” ujar Presiden.
Sementara itu, di Aceh Tenggara, Presiden memprioritaskan pemulihan sektor pendidikan. “Kita akan perbanyak perbaikan sekolah. Saya kira Kutacane sudah menerima layar (Interactive Flat Panel). Layar sudah?” ucap Presiden Prabowo. Meskipun demikian, tahun baru harus dimulai dengan kerja kemanusiaan yang tidak hanya sebatas simbol kehadiran, tetapi berlanjut hingga pemulihan benar-benar tuntas.
Dukungan Anggaran dan Target Pemulihan 2026
Pemerintah mengakui bahwa pemulihan Sumatera membutuhkan dukungan anggaran yang signifikan. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyarankan agar pembangunan kembali desa-desa yang rusak di Aceh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengingat keterbatasan fiskal daerah. “Karena kalau dibangunkan dari kabupaten sudah enggak kuat duluan, juga dari provinsi juga enggak kuat ini Pak, kalau untuk Aceh,” kata Tito pada Selasa, 30 Desember 2025.
Dukungan politik juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan pentingnya kecepatan dalam penanganan bencana. Ia menambahkan bahwa anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini terbilang cukup untuk penanganan pascabencana Sumatera. “Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat,” ujar Said.
Saat ini, pemerintah memfokuskan agenda pemulihan pada tahun 2026 untuk layanan dasar yang menopang kehidupan warga. Terkait rumah rusak atau hancur akibat bencana, pemerintah telah mulai mempersiapkan pembangunan hunian sementara hingga hunian tetap bagi para korban.
- Hunian Sementara: Masyarakat korban bencana banjir Sumatera ditargetkan untuk tinggal di hunian sementara selama tiga bulan.
- Hunian Tetap: Setelah periode hunian sementara, masyarakat akan dipindahkan ke hunian tetap. Penerima hunian tetap adalah masyarakat yang mengalami kerusakan rumah berkategori berat, termasuk rumah yang hilang tersapu banjir.
Di sektor kelistrikan, Direktur Utama PLN, Darmawan, mengungkapkan bahwa skala kerusakan di Aceh kali ini jauh lebih besar dibandingkan dengan bencana tsunami tahun 2004. Dari 23 kabupaten dan kota yang terdampak, 15 kabupaten/kota telah pulih 100 persen dari sisi pemulihan di tingkat desa. Pemulihan penuh ditargetkan berlanjut sepanjang tahun 2026. “Ada 8 kabupaten yang masih belum mencapai 100 persen,” kata Darmawan.
Dalam sektor air bersih, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan instalasi pengolahan air bersih untuk kembali beroperasi dalam tiga hingga empat bulan ke depan. “Kami memang sedang bekerja keras agar water treatment plant ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya,” ujar Dody. Ia menambahkan, beberapa instalasi berkapasitas sekitar 20 liter per detik ditargetkan terbangun di sejumlah titik terdampak.
Di bidang pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Mu’ti, mencatat bahwa 4.149 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 3.508 sekolah atau 85 persen telah kembali beroperasi. Sebanyak 54 sekolah yang mengalami kerusakan berat masih menjalankan kegiatan belajar-mengajar di tenda darurat. “Meskipun memang karena kondisi yang berbeda-beda, maka mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal,” ujar Mu’ti. Pemerintah menargetkan anak-anak di wilayah terdampak tetap mendapatkan akses pendidikan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada 5 Januari 2026. BNPB juga berupaya agar sekolah dan madrasah yang terdampak lumpur dapat kembali difungsikan pada minggu pertama Januari.
Dalam sektor infrastruktur darurat, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan pengerahan 22 jembatan Bailey ke wilayah terdampak, ditambah 14 jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan 39 jembatan Armco di Aceh. Beliau memastikan pembangunan akan terus dilanjutkan di titik-titik jembatan yang belum tersambung. “Saya meyakinkan ini akan terus kita kerjakan,” ujar Jenderal Maruli.
