Mengukuhkan Yogyakarta sebagai Jantung Pers Pancasila: PWI DIY Gelar Diskusi Akademik Pembangunan Grha Pers Pancasila
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengambil langkah proaktif dalam mewujudkan pembangunan Grha Pers Pancasila (GPP), sebuah gagasan yang mendapat dukungan kuat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sebagai tindak lanjut arahan strategis tersebut, pengurus PWI DIY, bersama dengan Dewan Penasihat, Dewan Pakar, akademisi terkemuka, dan perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Naskah Akademik Pembangunan Grha Pers Pancasila. Acara ini dilaksanakan di Yayasan Asram Foundation, Sleman, pada Kamis, 12 Februari 2026.
FGD ini bukan sekadar forum diskusi biasa, melainkan sebuah langkah krusial untuk memperkuat Yogyakarta sebagai pusat pengkajian dan pengembangan konsep Pers Pancasila di kancah nasional. Keberadaan GPP diharapkan dapat menjadi katalisator bagi terwujudnya ekosistem pers yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.
Acara dibuka secara resmi oleh Ketua PWI DIY, Drs. Hudono, S.H., dan dihadiri oleh jajaran pengurus harian, anggota Dewan Penasihat, serta Dewan Pakar PWI DIY. Kehadiran para akademisi dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Yogyakarta turut menambah bobot diskusi.
Pemateri Ahli Mengulas Fondasi Konseptual dan Historis
Diskusi ini diperkaya dengan pemaparan mendalam dari para pakar. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Sudjito, menjadi salah satu pemateri utama. Beliau menekankan urgensi naskah akademik sebagai fondasi konseptual yang kokoh bagi pembangunan GPP.
“Grha Pers Pancasila bukan sekadar proyek pembangunan fisik sebuah gedung,” ujar Prof. Sudjito. “Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ekosistem pers yang berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ini harus terimplementasi secara nyata dalam setiap aspek praktik jurnalistik, mulai dari pemberitaan, etika profesi, hingga tanggung jawab sosial pers.”
Prof. Sudjito menjelaskan bahwa naskah akademik idealnya memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang komprehensif. Berdasarkan kajian awal yang telah dilakukannya, Yogyakarta dinilai memiliki modal historis, akademik, dan kultural yang sangat memadai untuk menjadi lokasi pembangunan GPP. Namun, beliau berharap FGD ini dapat memberikan masukan dan evaluasi konstruktif untuk menyempurnakan naskah akademik tersebut.
Pandangan historis mengenai relevansi Yogyakarta dalam sejarah pers nasional disampaikan oleh Dr. Octo Lampito, Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat dan mantan Ketua PWI DIY. Beliau mengingatkan bahwa meskipun PWI didirikan di Surakarta akibat situasi politik Yogyakarta saat itu, Yogyakarta memiliki jejak sejarah pers yang panjang dan signifikan, terbukti dengan keberadaan koran tertua yang masih terbit hingga kini, Kedaulatan Rakyat.
“Keberadaan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta akan semakin memperkokoh posisinya sebagai kota perjuangan,” kata Dr. Lampito. “Sejarah pers dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan. GPP berpotensi besar menjadi pusat literasi media sekaligus laboratorium pers yang dinamis.”
Sebagai kota pelajar, Yogyakarta memiliki keunggulan modal sosial dan akademik yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pendidikan dan kajian Pers Pancasila. Mahasiswa dapat dilibatkan secara aktif melalui kunjungan, riset, maupun praktik jurnalistik yang menekankan nilai-nilai kebangsaan. Lebih jauh lagi, GPP dapat dikembangkan menjadi destinasi edukasi dan wisata sejarah pers yang menarik.
Relevansi Yogyakarta sebagai Pusat Budaya dan Pendidikan
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Rektor Universitas Widya Mataram (UWM), turut memperkuat argumen mengenai relevansi Yogyakarta sebagai pusat pendidikan Pers Pancasila. Beliau menyoroti posisi Yogyakarta sebagai kota budaya dan pendidikan yang memiliki tradisi dialog publik yang sehat, sebuah modal penting dalam membangun ekosistem pers yang beretika dan bertanggung jawab.
“Dengan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang kuat, sangatlah relevan jika Yogyakarta dikembangkan sebagai pusat pendidikan dan pengkajian Pers Pancasila,” ujar Prof. Edy. Beliau juga menekankan pentingnya kelengkapan data pendukung dalam naskah akademik, seperti status kepemilikan tanah dan dokumen administratif lainnya, guna memperkuat argumentasi pembangunan GPP.
Acara ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, Prof. Dr. Mohammad Suyanto; Rektor Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa, Prof. Dr. Pardimin; Dr. Drs. Mukijab, Dosen Komunikasi UWM; Ki Bambang Widodo, S.Pd., M.Pd., anggota Dewan Penasihat; serta sejumlah pengurus PWI DIY dan perwakilan Diskominfo DIY.
Langkah Selanjutnya: Audiensi dengan DPRD DIY
Menyikapi hasil diskusi yang konstruktif, Ketua PWI DIY, Hudono, menyatakan bahwa tindak lanjut akan segera dilakukan. PWI DIY berencana untuk melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY guna membahas dukungan terhadap rencana pembangunan GPP.
“Kami akan segera menindaklanjuti kegiatan hari ini dengan audiensi ke Ketua DPRD DIY,” jelas Hudono. “Saat ini kami masih menunggu penjadwalan dari beliau karena agenda beliau cukup padat.”
Melalui FGD ini, PWI DIY optimis bahwa naskah akademik pembangunan Grha Pers Pancasila dapat segera dimatangkan. Kehadiran GPP diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan peran pers di Indonesia, khususnya dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan keutuhan bangsa.
